Umat Islam Tasikmalaya Kecewa Kasus Denny Siregar Dilimpahkan ke Polda Jabar, Beda dengan Kasus Risma

 Setelah sebelumnya massa dari FPI dan ormas Islam menyambangi Mapolres kota Tasikmalaya, kini giliran Umat Islam di bawah komando Al Mumtaz dan ormas Islam serta sejumlah OKP kembali mendatangi markas Polisi ini, Jumat (7/8/2020).

Kedatangan ribuan umat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat ini, ingin mendengarkan sekaligus menyampaikan tuntutan atas ketegasan proses hukum atas Denny Siregar.

Sebagaimana diketahui, Denny Siregar telah dilaporkan atas unggahan di akun Facebook-nya pada 27 Juni 2020 berupa tulisan panjang berjudul 'Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang' dengan mengunggah foto para santri di Tasikmalaya.

Usai mengelar orasi, sejumlah tokoh ulama diterima langsung oleh Kapolres Kota Tasikmalaya beserta jajajarannya.

Dalam kesempatan itu, orang nomer satu di Kepolisian Kota Tasikmalaya ini, ditanya tentang kelanjutan proses hukum Denis Siregar, yang sudah bergulir cukup lama.

Kapolres Kota Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto, yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Yusuf Ruhiman, menegaskan, sehubungan dengan locus delicty yang dideteksi dilakukan oleh Deni Siregar berada di Bogor maka pihaknya menyerahkan proses penyelidikan ini ke pihak Polda Jabar.

Namun, meski demikian, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah hukum dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mendatangkan saksi ahli dibidang IT dan bahasa.

“Sejauh ini kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, namun laporan dari tim kami bahwa si Denny Siregar ini membuat postingannya di sekitar daerah Bogor, dan Ditreskrimum Polda Jabar akan mendalami kasus ini, jadi untuk selanjutnya kasus ini kami limpahkan ke Polda Jabar,” terang Anom dihadapan perwakilan peserta aksi.

Pernyataan Anom ini, tentu saja membuat sejumlah tokoh ulama di kota Tasikmalaya dan umat Islam Tasikmalaya merasa kecewa.

Mereka pun mempertanyakan apa dasar Polres Kota Tasikmalaya, melimpahkan kasus Denny Siregar ini ke Polda Jabar, padahal sebelumnya pihak polres Kota Tasikmalaya, berjanji akan menuntaskan kasus ini.

Kekecewaan tersebut seperti yang diungkapkan Ustadz Abu Fauzan dan Nanang Nurzamil dari Forum Mujahid Tasikmalaya. Mereka mengaku sangat kecewa dengan sikap dan pernyataan pihak kepolisian.

Menurut mereka, Polres Kota Tasikmalaya seakan tidak memiliki kehormatan secara integritas hukum di wilayahnya, padahal dirinya dan Nanang Nurjamil sudah diperiksa sebagai saksi Pelapor.

“Saya terus terang kecewa dengan sikap pak Kapolres, masih segar dalam ingatan saya beliau mau menyelesaikan kasus ini di wilayah hukum Tasikmalaya kota, namun pada akhirnya diserahkan juga ke Polda Jabar, tidak aneh sih tapi sepertinya memang Polres Kota sudah tak bisa lagi menangani kasus ini, dengan alasan banyak kasus lain yang harus ditangani satreskrim,” jelasnya.

Sementara itu Ketua umum Aliansi Aktivis Musliim Tasikmalaya (AlMumtaz), Ustadz Hilmi, menyatakan, pihaknya tidak akan pernah berhenti mencari keadilan, sepanjang itu demi kebaikan umat Islam di Tasikmalaya.

Ustadz Hilmi menggaris bawahi, sesuai ucapan Kapolres AKBP Anom, menurut pasal 84 KUHAP, persidangan bisa digelar di Kota Tasikmalaya jika melihat banyaknya saksi yang dihadirkan atau diminta saat penyelidikan maupun penyidikan.

“Kami juga kecewa, tapi kita lihat saja wait and see, jika benar menurutnya bisa digelar persidangan di sini (Kota Tasikmalaya.red), kita berharap itu bisa dibuktikan,” pungkas Ustadz Hilmi.

Kalau alasannya locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana kasus Denny Siregar di Bogor, dan oleh karenanya kasus dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, kenapa pasa kasus penghina Walikota Surabaya Risma polisi Surabaya bisa langsung bertindak dan menangkap pelaku yang berada di Bogor?

Penghina Risma yang Ditangkap di Bogor Dibawa ke Surabaya

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya akhirnya berhasil meringkus pelaku yang telah menghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/1) malam.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho mengatakan pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan.

"Iya benar. Pelaku kami tangkap di rumahnya di Bogor Jumat malam, tanpa perlawanan," kata Sandi saat dikonfirmasi, Minggu (2/2).

Pelaku kemudian dibawa dari Bogor ke Surabaya dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200202104835-12-470833/penghina-risma-yang-ditangkap-di-bogor-dibawa-ke-surabaya

Kalau dari kasus Risma ini:
- locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) di Bogor
- dilaporkan di Surabaya
- walaupun locus delicti di Bogor, tapi tidak dilimpahkan ke Polda Jabar
- kasus tetap diproses oleh Polrestabes Surabaya
- bahkan pelaku ditangkap oleh Polrestabes Surabaya

 

source https://www.kontenislam.com/2020/08/umat-islam-tasikmalaya-kecewa-kasus.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Nasib Sandiaga Akan Tetap Berada Di Bayang-bayang Prabowo

Langkah Sandiaga Salahuddin Uno untuk bertarung di pemilihan presiden 2024 diprediksi akan sulit lantaran belakangan sosok Prabowo Subianto disebut akan kembali ditunjuk menakhodai Partai Gerindra.

Banyak kalangan yang menilai bila keterpilihan Prabowo menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sebagai persiapan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sandiaga Uno sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang disebut-sebut bakal menjadi suksesor Prabowo untuk Pilpres mendatang.

Namun demikian, pengamat politik Hendri Satrio berpandangan bahwa perjalanan politik Sandiaga Uno bakal panjang. Sandiaga juga terbiasa menjadi ‘pahlawan’ yang kerap muncul di akhir pertunjukkan.

“Perjalanan sih panjang untuk Sandiaga, artinya kalau belajar dari gerakannya Sandiaga dan nasibnya ini kan biasa yang di ujung-ujung. Di ujung-ujung dia bisa tampil,” kata Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).

Mengenai kongres Gerindra yang bakal digelar Sabtu (8/8), Hendri mengatakan nasib mantan calon wakil presiden tersebut kemungkinan akan mengabdi dahulu di partai untuk mendalami perjalanan politiknya.

“Jadi artinya, kalau Gerindra kongres (memilih Prabowo sebagai Ketum) enggak masalah. Nasibnya (Sandiaga) sementara memang di Gerindra saja, seperti sekarang di bawah bayang-bayang Prabowo,” katanya.

“Kecuali memang ada tugas penting yang dipegang Prabowo buat Sandiaga dan Sandiaga memutuskan untuk tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Prabowo. Dia bisa independen meneruskan mimpi-mimpinya bersama rumah siap kerja atau OK OCE," paparnya.

Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa perjalanan politik Sandi di 2024 akan tergantung pada keputusan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko Widodo.

“Ya kalau Prabowo nyapres lagi ya siap-siap di bawah bayang-bayang Prabowo lagi,” tandasnya(rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/nasib-sandiaga-akan-tetap-berada-di.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Program Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka Mulai Pukul 12.00 Siang Ini

Gelombang IV Program Kartu Prakerja akan segera dibuka untuk memenuhi antusiasme publik dari ketiga gelombang yang sudah dijalankan.

Pemerintah segera membuka pendaftaran gelombang IV program kartu prakerja pada Sabtu (8/8) pukul 12.00 WIB. Jumlah kuota penerima kartu prakerja juga ditingkatkan menjadi 800.000 orang.

Pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 11/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) 36/2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76/2020 tentang Perubahan Atas Perpres 36/2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan, ada beberapa hal baru yang diatur ke dalam Permenko baru ini.

Antara lain, pertama, penjabaran lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab masing-masing learning platform dan digital platform.

"Kedua, penegasan kembali fungsi digital platform sebagai e-market place, ketiga, pembatasan biaya jasa yang dikenakan oleh dari digital platform kepada lembaga pelatihan," kata Rudy dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Serta keempat, penjabaran lebih rinci mengenai tugas manajemen pelaksana dalam melaksanakan monitoring terhadap digital platform dan lembaga pelatihan.

Rudy menegaskan, kartu prakerja merupakan program beasiswa pelatihan di mana penerimanya bisa memilih sendiri pelatihannya. Program ini terdiri dari dua elemen wajib, yaitu beasiswa pelatihan dan insentif.

Insentif hanya diberikan jika penerima telah menyelesaikan pelatihan dan memberikan ulasan serta rating. Dengan kata lain, kartu prakerja tidak hanya memberikan pilihan namun juga suara kepada penerimanya.

“Di masa pandemik Covid-19, kartu prakerja juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial lewat insentif yang diperbesar jumlahnya agar dapat membantu meringankan biaya hidup masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, perbaikan tata kelola yang dijabarkan pada Permenko 11/2020 bersifat progresif ke depan yang mulai diimplementasikan pada gelombang IV dan seterusnya.

“Manajemen pelaksana program kartu prakerja secara bertahap akan menyesuaikan prosedur operasi dan sistem sesuai dengan perpres dan permenko. Data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja dari Kementerian/Lembaga pun diperlukan,” kata Denni.

Seperti sebelumnya, lanjutnya, begitu ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja, dana bantuan pelatihan ditransfer ke rekening virtual account penerima.

Jika dalam waktu 30 hari tidak digunakan, akan dicabut kepesertaannya by system, dan dananya dikembalikan ke kas negara.

“Mitra digital platform dan lembaga pelatihan agar menyesuaikan juga dengan aturan yang ada,” imbuh Denni.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, terdapat beberapa perubahan dalam Permenko 11/2020.

Program Kartu Prakerja yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing angkatan kerja, kini juga digunakan untuk pengembangan kewirausahaan.

“Permenko ini juga memberikan prioritas pada pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Pandemi Covid-19, namun belum tersentuh oleh bantuan sosial,” kata Susiwijono.

Bersamaan dengan pembukaan gelombang IV, manajemen pelaksana juga menerima usulan kemitraan dari beberapa calon digital platform dan mitra pembayaran.

Sesuai dengan permenko baru, penetapan mitra didasarkan atas prinsip transparan, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif, dan efisien.

Untuk informasi lebih lanjut, penerima kartu prakerja dapat mengakses dashboard peserta pada situs resmi di www.prakerja.go.id. (rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/program-kartu-prakerja-gelombang-iv.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Ekonomi Terjun Bebas, Itu Indikasi Bansos Pemerintah Tidak Tepat Sasaran

Bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19) kembali dikritisi Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad.

Tanggapannya masih terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yakni mencapai 5,32 persen.

Tauhid menyatakan, bansos pemerintah yang sudah berjalan selama 6 bulan masa pandemik corona seharusnya diperbaiki, khususnya menganai data masyarakat penerima manfaat.

"Yang tidak tepat sasaran harus diperbaiki. Ini kan sudah 6 bulan, harusnya bisa dikoreksi dong. Tetapi kan enggak dilakukan koreksi data, biasa-biasa saja," kata Tauhid Ahmad saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/8).

Turunnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini, lanjut dia, mengindikasikan bahwa bansos yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Meskipun realisasinya per awal Agustus ini diklaim pemerintah telah mencapai 50 persen dari total anggaran yang disediakan.

"Ya kalau orang enggak miskin dikasih bantuan sosial itu enggak akan jadi konsumsi, dia simpan. Enggak dibelanjakan. Ya berapa pun besarnya akan berbeda penggunaannya," paparnya.

Oleh karena itu, Tauhid Ahmad meminta pemerintah untuk memperbaiki data penerima manfaat dan juga mengubah mekanisme bansos yang diberikan. Dimana dia menyarankan agar pemerintah memberikan bansos tunai.

"Mengubah skenario bansos yang ada yang jumlahnya harus nendang, signifikan. Bisa katakanlah Rp 1,5 juta per kepala keluarga, terutama keluarga miskin. Jadi nendang, harus diberikan," demikian dia menambahkan. (Rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/ekonomi-terjun-bebas-itu-indikasi.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Penanganan Pandemik Harus Dibenahi Bila Ekonomi Tak Mau Seperti Sumur Tanpa Dasar

Ambruknya perekonomian Indonesia pada kuartal kedua disinyalir terjadi karena kebijakan penanganan Covid-19 yang salah dari pemerintah.

Pakar ekonomi senior Dradjad H Wibowo menyampaikan, sejak awal pemerintah terlalu fokus dengan penanganan ekonomi semata dan mengesampingkan kesehatan masyarakat. Padahal, kesehatan juga ujungnya akan berdampak pada ekonomi.

“Prioritas kebijakannya salah. Pemerintah terlalu terobsesi dengan ekonomi. Kebijakan kesehatan masyarakat untuk mengendalikan pandemik Covid-19 dikalahkan oleh ekonomi. Akibatnya, Indonesia dinilai jelek penanganan Covid-19 nya, sesuai laporan berbagai media asing,” ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).

Menurutnya, dengan kebijakan yang salah itu merembet ke seluruh sektor ekonomi. Salah satunya, menurunnya investor asing masuk ke Indonesia.

“Bagaimana investor dan turis asing mau datang jika demikian? Bagaimana konsumen domestik confident untuk berbelanja jika takut tertular virus? Jika pandemik terkendali, ekonomi dan keuangan akan lebih cepat pulih. Bukti ilmiahnya banyak,” katanya.

Ketua Dewan Pakar PAN ini mencontohkan sejumlah negara yang memprioritaskan kesehatan masyarakat dibandingkan menyelamatkan ekonomi. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat ketika terjadi pandemik flu tahun 1918. Saat itu, dengan cepat perekonomian kota-kota di Amerika Serikat tertangani dengan baik.

Sekarang Selandia Baru dan Taiwan jadi buktinya. Mereka, kata Dradjad, bergerak cepat dengan prioritas kesehatan masyarakat. Ekonomi Selandia Baru hanya terkontraksi -0,2% pada kuartal 1/2020. Taiwan malah masih tumbuh 1,59%.

Untuk prediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga nanti, kata Dradjad, sangat tergantung pada kondisi penularan virusnya, yakni tergantung bisa tidaknya pandemik terkendali.

Karena itu saya mengingatkan jika pandemik Covid-19 tidak terkendali, perekonomian berisiko menjadi sumur tanpa dasar. Maksudnya, berapa pun dana PEN digelontorkan, perekonomian tetap jelek. Ini karena investor, konsumen dan bahkan turis tetap takut mengeluarkan dana,” ucapnya.

“Efeknya, utang menumpuk drastis, sementara ekonomi tetap jelek. Jadi mohon, kesehatan masyarakat dijadikan prioritas, minimal sejajar dengan ekonomi,” tandasnya. (Rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/penanganan-pandemik-harus-dibenahi-bila.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Pengamat: Ada Pihak Yang Pelihara Kebencian Pasca Pertemuan AHY-Puan

Muncul aroma ketidaksukaan sejumlah pihak terhadap komunikasi Demokrat dan PDIP pada pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Hal ini terlihat pada munculnya narasi membanding-bandingkan prestasi ekonomi antara era Presiden SBY dan Presiden Jokowi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruh hingga -5,32%.

Demikian disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam. Pada dasarnya, ia menilai pertemuan Puan dan AHY merupakan langkah positif yang harus diapresiasi di tengah krisis pandemik ini.

“Saat situasi krisis, para pemimpin politik harus mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Ada extraordinary situation. Komunikasi politik AHY dan Puan diharapkan akan mempercepat langkah-langkah taktis mau pun strategi penanganan pandemik dan penyelamatan ekonomi negara,” kata Umam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8).

Menurut Umam, dukungan politik AHY sebagai partai penyeimbang penting untuk percepatan langkah-langkah pemerintah. Kekuatan politik AHY dapat mendorong percepatan itu lewat pengawasan ekstra ketat terhadap pembelanjaan alokasi anggaran penanganan pandemik yang mencapai hampir seribu triliun.

Sebab baginya, anggaran penanganan pandemik Covid-19 rawan disalahgunakan.

“Jika di kuartal I dan II semua langkah fundamental itu terlambat dilakukan sampai berdampak pada anjloknya ekonomi negara, maka pembelanjaan RP 900-an triliun dalam 5 bulan terakhir tahun 2020 ini akan membuka ruang penyalahgunaan hingga praktik megakorupsi yang masif dan berskala besar," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap komunikasi yang terbangun tidak dirusak oleh narasi yang membenturkan dan mengeksploitasi dendam serta kebencian politik masa lalu.

“Jangan terpancing mereka yang lagi-lagi mengeksploitasi dendam dan kebencian. Di tengah krisis, semua pihak harus menjaga kondusifitas politik nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal II kembali negatif, hingga terjadi resesi atau bahkan depresi di kuartal ke-IV," tandasnya. (Rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/pengamat-ada-pihak-yang-pelihara.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Pengamat: Rizal Ramli Paling Mumpuni Atasi Krisis, Jokowi Salah Besar Tak Mengangkatnya

Sosok ekonom senior Rizal Ramli dinilai paling kompeten untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di tengah hantaman pandemik Covid-19 seperti saat ini.

Rizal Ramli sangat mumpuni atasi krisis ekonomi karena kredibilitas dan pengalamanya," kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).

Ia mengaku cukup memahami argumentasi yang kerap disampaikan mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri tersebut bahwa cara pemerintahan Jokowi dalam mengatasi krisis ekonomi kerap keliru kebijakan.

"Hal itu terlihat dari pembengkakan hampir 100 persen dari rencana anggaran penanggulangan ekonomi saat ini akibat Covid-19. Yang tadinya sekitar 600 triliun sekarang kurang lebih hampir 1000 triliun, tetapi angka pertumbuhan ekonomi justru minus 5 persen lebih," lanjut Ubedilah.

Karena itu, Ubedilah meyakini gagasan yang dimiliki Rizal Ramli bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.

Gagasannya sangat pro rakyat bawah, pilar utama ekonomi Indonesia, tidak memanjakan, menyuntik BUMN dan swasta oligarki," jelas Ubedilah.

"Salah satu kekeliruan besar Jokowi adalah tidak mengangkat Rizal Ramli menjadi menteri ekonominya pada periode kedua. Itu pun syaratnya Jokowi harus ikuti gagasan Rizal Ramli, jangan ikuti para oligarki dan pengkhianat bangsa. Itu syarat utamanya," pungkas Ubedilah. (Rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/pengamat-rizal-ramli-paling-mumpuni.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Resesi Dihadapi Dengan Kedunguan

 Oleh: Syafril Sjofyan

 SELALU terlambat. Setelah minusnya dalam 5,3%. Jauh dari prediksi BI dan Menke, bahkan IMF dan World Bank memprediksi sekitar minus 3,0% sampai minus 4,3%. Prediksi yang meleset dan tidak akurat.

Terlambat antisipasi sejak munculnya pagebluk Covid-19. Padahal sebelum covid benar-benar datang, para ekonom dari Indef sudah mengingatkan ekonomi Indonesia dalam kondisi bahaya.

Bahkan Dr. Rizal Ramli begawan ekonomi yang sudah punya track record menyelamatkan ekonomi setelah krisis moneter 1998, setahun sebelumnya sudah mengingatkan ekonomi Indonesia sudah lampu kuning, enam bulan menjelang Covid 19 di TV One, RR juga mengingatkan ekonomi Indonesia sudah hampir memasuki lampu merah, dengan indikator multi devisit dan perusahaan Zombie yang gagal bayar.

Saya sependapat dengan Eko Listiyanto peneliti dari Indef. Tanpa adanya Covid-19 sebetulnya ekonomi sudah melambat, Covid-19 ini hanya mengonfirmasi atau mempercepat memang struktur ekonomi Indonesia rapuh, kemandirian yang tidak dibangun, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalam perekonomian akhirnya terkuak.

Selain telat antisipasi, juga strategi penanggulangan pagebluk Covid-19 tidak jelas. Dari awal terlambat dan tarik ulur serta oper-operan antara pusat dan daerah. Begitu juga dengan strategi penanggulangan ekonomi, pemerintah cuma cari aman, membentuk UU 2/2020 yang melanggar konsitusi, hak budgeting dan hak pengawasan dicuri dari lembaga legislatif dan yudikatif. Lucunya kedua lembaga tidak merasa dicuri bahkan menyodorkan. Malah memberi kekebalan hukum bagi eksekutif, tidak bisa dipidana.

Aneh pemerintah atau lebih tepat “dungu” untuk sosialisasi digunakan buzzer, influencer dan para artis yang tidak tahu-menahu tentang substansi. Presiden Jokowi cuma mengeluh dan marah? Marah dan marah lagi.

Empat  bulan berlangsung Covid-19. Dana kesehatan dan bansos cuma terserap kurang 20%, padahal sudah diberi ilmu kekebalan. Dan baru empat bulan pada akhir Juli, Presiden Jokowi membentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona, secara berlapis sangat birokratis. Telat lagi. Dan Jokowi juga “tidak berani” mengambil komando secara langsung, dan diberikan kepada Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian.

Empat bulan selama Covid yang terus naik kurvanya. Sepertinya sebentar. Tetapi bagi ekonomi rakyat sangat lama penderitaannya dengan realisasi dana stimulus Corona yang sangat sedikit. Padahal penyerapan stimulus yang cepat menjadi kunci bagi Indonesia keluar dari kondisi ekonomi yang berat.

Percepatan penyerapan stimulus ini sekaligus akan memicu pertumbuhan ekonomi, nyatanya yang terjadi menetes dan telat alias terlambat.

Nasi sudah jadi bubur. Telat dan telat. Strategi tambal sulam. Dari awal program unggulan Pilpres berupa Kartu Pra Kerja, ditarik langsung menjadi program corona. Karena memang tidak direncanakan untuk corona sekadar tambal sulam. Akhirnya mandeg dan dihentikan, karena memang berbahaya di kemudian hari.

Lalu setelah lobang dalam pertumbuhan ekonomi anjlog minus 5,3% baru muncul dadakan stimulus bagi-bagi uang Rp 600.000 untuk PNS dan pekerja swasta dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta (pengangguran yang mencapai 15 juta tidak kebagian, gimana nasib mereka).

Sementara gaji PNS ke 13 yang ditahan, baru rencana akan diberikan pada bulan ini. Kemudian rencana stimulus untuk usaha menengah kecil Rp 2,8 juta/usaha, belum diketahui apa kriterianya. Pasti tidak akan semua kebagian karena menurut BPS tahun 2019, usahawan di sektor informal, sebanyak 55,7% atau 70,5 juta. Wow jumlahnya banyak lho, negara tidak akan sanggup.

Pertanyaannya kenapa kebijakan stimulus tersebut tidak dari awal dilakukan. Katakanlah bulan kedua setelah pagebluk Covid 19 muncul di Indonesia. Sehingga pertumbuhan tidak nyungsep lebih dalam seperti sekarang minus 5,3%.

Lalu seberapa efektifkah kebijakan tambal sulam dan terlambat tersebut mampu membangkitkan perekonomian Indonesia pada kuartal lanjut? Karena sudah terlambat stimulus tersebut yang diharapkan bisa berputar, paling mampu menambal sedikit utang dari para penerima stimulus yang selama empat bulan mereka sudah kekurangan, tidak lagi dipakai untuk belanja, meningkatkan daya beli.

Begitu juga PNS dan para pekerja swasta, selama empat bulan di rumah, biaya hidup mereka bukan berkurang tapi bertambah, termasuk membantu anak dan saudara yang menganggur dan di-PHK.

Sungguh sangat memprihatinkan ketika Presiden Jokowi dan Menko Airlangga Hartarto serentak membanggakan minus 5,3% lebih baik daripada negara lain yang lebih dalam seperti Singapore dan USA, saya kira ini pernyataan pembodohan atau pun membuat reaksi dungu, bagaimana pun kondisi dan kemampuan ekonomi rakyat jauh berbeda, sesulit sulitnya warga Singapura dan Amerika mereka masih punya kemampuan kekayaan untuk bertahan/ survival dan merata warganya jauh lebih kaya.

Posisi awal warga Indonesia yang kaya dan secara finansial mampu bertahan dalam situasi resesi paling 20%, selebihnya sekitar 200 juta rakyat hidup pas-pasan, dan akan jatuh lebih miskin jika resesi ekonomi berlangsung lama.

Berapa lama resesi ekonomi akan terjadi, bila pagebluk Covid-19 tidak teratasi, tidak akan melandai dan setelah itu akan ada gelombang kedua, contoh Vietnam yang tadinya sudah selesai kembali terjangkit, jika mengamati cara Indonesia mengatasi, pagebluk Covid 19 akan berlangsung satu tahun lagi. Mungkin lebih. Sementara vaksin baru akan bisa digunakan satu tahun kedepan. Setelah pengujian dan diterima WHO.

Berbeda dengan resesi ekonomi 98, tidak semua negara yang terkena. Diperparah perang dagang antara China dan USA tidak mereda malah terancam perang militer secara fisik. Sehingga resesi ekonomi bagi Indonesia berpotensi meruntuhkan sistem keuangan. Negara bisa bangkrut. Tanpa ada yang bisa menolong.

Dari pengamatan kesulitan ekonomi Indonesia tidak hanya akan terjadi tahun 2020. Tahun 2021 juga jauh lebih sulit, karena stimulus tidak mungkin dilakukan terus-menerus dalam situasi keuangan negara,   masa berlaku keringanan banyak fasilitas keuangan akan diakhiri.

Kredit rakyat kembali harus dicicil. Awal Januari 2021 BPJS naik dua kali lipat bagi kelas tiga, yang banyak di ikuti oleh rakyat. Tahun 2021 adalah kesulitan yang sebenarnya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jalan keluarnya?

Kondisi inilah yang dikuatirkan oleh purnawirawan Mayjen Deddy S Budiman militer tua, akan terjadi kesulitan dan akan menimbukan amuk, sehingga dengan hatinya yang paling dalam memohon kepada Presiden Jokowi untuk mundur. Sejujurnya pemerintah Jokowi telah gagal.

Walaupun dengan marah-marahnya presiden mau pun reshuffle kabinet. Maaf tidak akan menolong. Nasi telah jadi bubur. Memang harus ada perubahan. Untuk menyelamatkan Indonesia.

(Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/resesi-dihadapi-dengan-kedunguan.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Zita Anjani: Mas Menteri Nadiem Jago Sekali Muter-muter, Lempar Batu Sembunyi Tangan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang mempersilakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian pulsa bagi guru dan siswa dikritisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani.

Saya dengar penjelasan Mas Menteri di Mata Najwa soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (7/8).

Menurut Zita, kebutuhan pulsa siswa untuk pembelian kuota per bulan bisa menghabiskan anggaran sebesar 100 ribu rupiah. Namun bila anggaran internet tersebut mengambil dari dana BOS, maka anggaran BOS yang biasanya digunakan untuk beragam pembiayaan tak akan mencukupi.

"Contohnya pada SMP. Per siswa 1,1 juta/tahun. Kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 orang, maka ada 177 juta. Kalau per anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma 32 juta buat bayar gaji honorer, listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal," jelas Zita.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami jika dana BOS tahun ini meningkat 6,03% di banding tahun 2019. Namun penambahan tersebut tidak bisa disimpulkan cukup untuk membantu kebutuhan internet siswa.

Terlebih lagi, lanjut Zita, berdasarkan data Kemendikbud di tahun 2018, ada 41.458 sekolah yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Artinya, ada puluhan ribu sekolah yang harus mengandalkan dana BOS. Dengan dialokasikan dana BOS untuk biaya internet bagi siswa, akan sangat menguras anggaran yang harusnya di peruntukkan untuk sekolahnya," tegasnya.

"Sesederhana itu saja Mas Menteri tidak bisa pikirkan. Apalagi kebijakan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sehingga akan banyak tuntutan dari orang tua kepada kepala sekolah. Ini sama saja Mas Menteri lempar batu sembunyi tangan," tutup politisi yang juga putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan tersebut. (Rmol)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/zita-anjani-mas-menteri-nadiem-jago.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Makin Ngawur Soal Gibran

Oleh:M. Rizal Fadillah

 SUDAH berbau nepotisme yang merusak tatanan ketatanegaraan, kini pendukung nampak percaya diri seolah Gibran-Teguh bakal menjadi calon tunggal wali/wakil walikota Surakarta.

Hampir semua partai politik telah berhasil "ditaklukkan" oleh pengaruh ayahanda Presiden. Dugaan ini sangat beralasan.

Keyakinan demikian menyebabkan munculnya gagasan atau usul agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres soal Pilkada 2020 yang kontennya bahwa pasangan calon tunggal kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2020 ditetapkan saja secara langsung tanpa melalui pencoblosan.

Usul itu dikemukakan oleh BRM Kusumo Putro, Inisiator Gerakan Relawan Rakyat untuk Kota Surakarta alias Garuda.

Alasannya adalah adanya bahaya pandemik Covid-19 serta untuk menghemat anggaran yang dapat dialihkan pada kebutuhan lain. Menurut pendukung Gibran-Teguh ini, pilkada mendatang tidak menjamin terbebas dari munculnya klaster baru Covid-19.

"Saya juga menilai KPU Solo belum siap melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemik Covid-19". Kusumo Putro menyebut bahwa belum ada sosialisasi mekanisme dan tata cara Pilkada Solo yang baik dan aman.

Sesungguhnya soal alasan penghematan anggaran dan bahaya pandemik Covid-19 cukup rasional, hanya solusinya tidak rasional. Proses pemilu tetap dijalankan tetapi tanpa pencoblosan.

Aneh, semestinya jika bersikap konsisten maka solusinya adalah penundaan sampai pandemik reda.

Usul pasangan calon tunggal untuk dapat dikeluarkan Keppres agar langsung ditetapkan sebagai kepala/wakil kepala daerah adalah usul yang lucu dan licik.

Lucunya, bagaimana mungkin ada konsep "penetapan" pada "pemilihan" kepala daerah yang tanpa pencoblosan.

Liciknya, diduga kuat dasar usulan adalah kepentingan bahwa hanya akan ada satu pasangan saja yaitu Gibran-Teguh. Konfigurasi partai politik menunjukkan bahwa mayoritas partai mendukung atau mengusung pasangan putra Presiden Jokowi ini.

Suasana yang "dipaksakan" harus terealisasi pilkada pada bulan Desember 2020 pada situasi pandemik Covid-19 ini dinilai sarat kepentingan. Banyak keluarga atau kerabat dari pejabat negara yang maju untuk memperebutkan kursi bupati atau walikota.

Jika pemerintah pusat serius untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan serta mencegah munculnya klaster baru Covid-19, maka Pilkada 2020 sudah selayaknya ditunda.

Kasus usulan Keppres "penetapan" tentu ngawur. Gibran yang digadang-gadang "harus" menjadi walikota ternyata diperjuangkan dengan segala cara.

Ini bagian dari politik nepotisme yaitu mendahulukan kekerabatan ketimbang kemampuan. "Nepos" artinya "cucu" atau "keponakan" yang menggambarkan keluarga dekat. Aspek kemampuan dikesampingkan.

Nepotisme secara hukum telah dilarang dan harus diberantas. Bukan justru di "keppres"-kan.

Pilkada "Gibran" ini semakin ngawur saja.

(Pemerhati politik dan kebangsaan.)


source https://www.kontenislam.com/2020/08/makin-ngawur-soal-gibran.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya