PSI Tetap Ngoceh Anies Tidak Transparan Meski Dapat Penghargaan 3 Tahun Berturut

  JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.  


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penghargaan sebagai Pemda berkualifikasi informatif merupakan kali ketiga berturut-turut yang diterima Pemprov DKI Jakarta, tahun 2018, 2019, dan 2020.



Atas capaian Anies muncul pertanyaan dari elemen sipil tentang bagaimana reaksi kader-kader yang identik selalu kritis terhadap orang nomor satu Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Inisiator Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengatakan, ia meniilai kalau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dapat penghargaan pasti kader PSI mengapresiasi dengan gegap gempita.

"Kalau Ahok yang dapat penghargaan begini, anak-anak muda PSI itu pasti ngomong bilang "Ahok hebat, transparan, Pak Ahok mau selamatkan uang rakyat. Pokoknya Ahok yang paling hebat," demikian kata Andi, Kamis (26/11/2020), dilansir RMOL.

Padahal, Andi mengamati, selama kepemimpinannya Ahok serapan anggaran rendah karena tak mampu mengeksekusi program.

Andi mengaku heran dengan gaya politik kader PSI yang selalu menganggap kepemimpinan Anies tidak transparan.

Padahal selama kepemimpinan Anies, tiga tahun berturut-turut telah terbukti mendapat banyak penghargaan.

"Kalau Anies dapat penghargaan 3 tahun berturut-turut, PSI tetap ngoceh bilang bahwa Anies itu tidak transparan," pungkas Andi. [RMOL]


Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Misteri Pertarungan Politik Istana, Di Balik Penangkapan Menteri Gerindra

 Oleh: Rizal Fadillah (Pemerhati politik dan kebangsaan)

TERTANGKAPNYA Edhy Prabowo Menteri KKP asal Gerindra cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral KAMI, revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek Covid-19, kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK.

Kalimat 'ruwet', 'ruwet' Jokowi semakin menggema baik ke seantero negara maupun ruang istana. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari "all the president's men". Termasuk cara kerja Menteri yang berantakan. Hilang visi dan koordinasi.

Edhy Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario Presiden atau bukan?

Pertanyaan yang wajar mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas yang tak lain adalah "orangnya" Presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos istana.

Kementerian di bawah Edhy Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai khususnya dalam menghimpun dana.

OTT Menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi "anak manis".


Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi. Juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo. Tapi bukan mustahil pula ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas peran yang dinilainya kecil.

JK bersama Golkar sudah mulai bermain. JK menyatu bersama HRS dan Anies. Golkar dukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu "hengkang" dengan mengelus-ngelus Anies. Sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan.

Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan orde lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk meruntuhkan wibawa TNI.

Kini Edhy Prabowo, istri dan petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran Ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah?

Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan China di Indonesia.

Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di Istana.

Ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua mungkin saja. 

[Sumber: RMOL]


Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


CLEAR!! Polri: Tak Ada Unsur Pidana Perbuatan Melawan Hukum di Baliho Habib !

 Polri tak menemukan unsur perbuatan melawan hukum atau pelanggaran pidana dalam narasi sejumlah baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di sejumlah wilayah.


Ratusan baliho bertuliskan seruan kepada umat agar melakukan Revolusi Akhlak tersebar di beberapa titik di Jakarta. Baliho itu diturunkan oleh tim gabungan TNI/Polri dan Satpol PP lantaran dianggap melanggar aturan.


"Apa peristiwa pidananya? Semuanya dari situ berasal. Pakai peristiwa pidananya dulu, atau ada perbuatan melawan hukum apa? Ada laporannya, enggak?" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan, Kamis (26/11/2020), seperti dilansir CNNIndonesia.

Dia menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki sejumlah aturan yang mengikat dalam penanganan suatu perkara. Di mana, ada sejumlah delik-delik yang harus dipenuhi sebelum mengusut sebuah kasus tertentu.

Dalam hal ini, kata Awi, pihaknya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa aturan lain.

"Polri bekerja sebagai penegak hukum, kami juga ada aturannya," ucap dia.

Namun demikian, Awi menuturkan bahwa pihaknya tetap akan membantu Satpol PP apabila memang menemukan pelanggaran aturan daerah dalam pemasangan baliho di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa setiap institusi sudah memiliki tupoksinya masing-masing sehingga memerlukan koordinasi antarlembaga.

"Kita proporsional saja terkait dengan masalah-masalah pemasangan spanduk," katanya.

"Perlu digarisbawahi itu adalah penertiban spanduk itu ada aturannya di Perda masing-masing daerah. Penegak hukumnya siapa, adalah Satpol PP," tambah dia lagi.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra menilai spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab mengandung makna provokasi.

Setidaknya, Kodam mencatat ada sekitar 900 spanduk bergambar Habib Rizieq yang diturunkan oleh prajurit TNI bersama aparat gabungan selama dua bulan terakhir.

"Memangnya ada apa dengan Indonesia sampai ada revolusi akhlak. Isinya provokasi," katanya, Senin (23/11).

[Sumber: CNNIndonesia]



Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Golkar - PDIP Berebut Posisi Menteri KKP dan Tamat-nya Cita-cita Prabowo Jadi Presiden

 

Golkar dan PDIP Berebut Posisi Menteri KKP

Partai Golkar dan PDIP dinilai akan memperebutkan posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Edhy Prabowo sudah menyatakan mundur dari jabatan ini setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan terlibat kasus izin ekspor benih lobster. 

"Posisi KKP ini akan direbutkan parpol lain, karena sepertinya sulit diberikan lagi ke Gerindra. Bisa jadi rebutan PDIP dan Golkar," kata  Direktur Indonesia Future Studies

(INFUS) Gde Siriana Yusuf kepada RRI.co.id, Rabu (25/11/2020).

Selain itu, kata ia, elektabilitas Gerindra terancam akan turun di Pilkada 2020 maupun di Pemilu 2024.

"Gerindra akan turun elektabilitasnya, karena selain sudah ditinggalkan pemilih Islam, juga tidak lolos ujian di pertama kalinya masuk dalam kekuasaan," kata ia. 

Gde Siriana juga menyesalkan persoal korupsi di tanah air belum juga terselesaikan sejak reformasi.

"Tapi secara nasional ini menunjukkan sejak reformasi makin ke sini makin melahirkan rezim korup. Zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2 periode 5 menteri tersangkut korupsi. Awal periode 2 Jokowi sudah 3 menteri total sudah 8 menteri semenjak SBY kuasa sampai pemerintahan Jokowi saat ini. Ini bukti bahwa Reformasi 98 tidak menghasilkan apa-apa, tidak memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Hanya berganti aktor-aktornya saja," tegasnya.




Tamat Sudah Cita-cita Prabowo Subianto Jadi Presiden


Politisi Gerindra Arief Poyuono mengatakan, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang diketahui orang dekat sekaligus anak didik Prabowo, adalah pelajaran berharga sekaligus tabokan besar bagi Menteri Pertahanan itu sendiri.

"Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo, anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi-Maruf yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK," sebutnya, Rabu (25/11/2020).

Menurut Arief Poyuono yang periode lalu menjabat wakil ketua umum Gerindra, Prabowo yang menginginkan Indonesia bersih dari KKN, harusnya dari awal betul-betul mengingatkan dan melarang kadernya termasuk orang dekat untuk tidak memanfaatkan kekuasaan.

"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang 
berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ucapnya menyayangkan.

Arief Poyuono menilai peluang mantan Danjen Kopassus itu jadi presiden susah terwujud.

"Dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra," ucapnya.

Selain itu, Arief Poyuono juga mendorong Prabowo mundur dari kabinet termasuk dari Gerindra, 

Dan, lanjut Arief Poyuono, Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuannya menjaga disiplin para kader hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap tim KPK atas dugaan kasus ekspor benih lobster, Rabu dinihari (25/11), sekitar pukul 01.25 WIB. Edhy ditangkap saat berada di Bandara 3 Soekarno-Hatta Jakarta, Cengkareng, Tangerang.

Politisi senior Partai Gerindra itu ditangkap setelah baru mendarat di bandara usai pulang kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dia ditangkap bersama beberapa orang dalam rombongan.

Saat ini, Edhy Prabowo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. 

Sumber: RMOL



Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Apakah Ini Jebakan ? Buron Tersangka Kasus Menteri Edhy Yang Belum Ditangkap KPK, Apakah Sama Dengan Eks Caleg PDIP?

 BLARRR..... Pak Edhy Prabowo emang sengaja dijebakkah ??? 😳😳😱


Dari 6 Orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan Pak Edhy Prabowo, terdapat 2 (dua) orang yang belum ditahan, dan bahkan diminta untuk menyerahkan diri, yaitu Andreau Pribadi Misanta (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

DIMINTA??? kenapa tidak diburu dan segera ditangkap??

Kasus Edhy Prabowo, KPK Minta 2 Tersangka Menyerahkan Diri


YANG MENARIK ADALAH... ada pada nama Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku (menurut situs DETIK.COM) Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, yang memproses perijinan bagi perusahaan-perusahaan.

Kenapa nama "Andreau Pribadi Misanta" ini menarik?

KARENA ada juga nama Andreau Misanta Pribadi sebagai Caleg pada Pemilu 2019 DPR-RI Dapil Jawa Barat VII dari PDIP !!!

Pada data dari situs Litsus Caleg 2019 dia juga menjabat kepala Biro Data & Informasi Badan Kebudayaan Nasional PDIP.

Cek link-link berikut ini :


APAKAH ITU ORANG YANG SAMA ????

Jika Tidak, maka case closed! dan postingan ini dinyatakan tidak berlaku.

Jika Iya, ternyata orang yang sama, Apakah memang dia "diselundupkan" untuk menghantam Pak EP dan lebih jauh menghantam Pak Prabowo Subianto dan GERINDRA?

Jika Iya, ternyata orang yang sama, Akankah jadi Harun Masiku Jilid II ??? πŸ˜…πŸ˜‚

MARI kita simak perkembangan lebih lanjut Sahabat-sahabat FB.... karena postingan ini sifatnya cuman pertanyaan publik yang masih membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenarannya ....

HAL LAIN yang bisa saya sampaikan, Indonesia makin Gaduh dan Pemerintah Jokowi makin lancar jaya untuk berkelit dari berbagai hot issue yang selama ini melingkupinya....  ☺️πŸ˜ŠπŸ˜‡

*NB: Konfirmasi dari seorang Sahabat Jurnalis TV, ternyata MEMANG ORANG YANG SAMA ! Namun demikian, narasi pada status ini tidak diubah untuk mengedepankan kehati-hatian. 

(By Tara Palasara)

___
*NB lagi: Pengurus Gerindra, mas Hazmi Srondol Padmosedono juga mengkonfirmasi bahwa itu orang yang sama.
*Terlampir: Tangkapan layar dari akun IG Andreau Misanta Pribadi 
*Sumber: fb


Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Wah, Fahri Berhenti Bisnis Lobster

Wah, Fahri Berhenti Bisnis Lobster

Oleh: Erizal

Sore ini (25/11/2020), Fahri Hamzah diwawancarai tvOne seputar tertangkapnya Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo oleh KPK. Fahri, tentu tak tahu seputar tertangkapnya Menteri Edhy tersebut. Ia terlihat sedang berada di NTB bersama Ketum Gelora Indonesia, Anis Matta.

Sore ini, Fahri sudah terlihat berada di Jakarta. Ia langsung menerima wawancara dari tvOne. Betapa terkejutnya saya, ternyata Bang Fahri (sapaan akrab beliau), sudah berhenti dari bisnis Lobster karena rugi dan nggak kuat bisnis ini. "Ini bisnis modal besar," kata Bang Fahri.

Artinya, pengusaha pemula seperti Bang Fahri yang tak memiliki modal besar tak akan sanggup. Rantai bisnis ini terlalu panjang, dari hulu ke hilir, sehingga mustahil dengan modal cekak. Bahkan, di hilir pun, tak pasti, sementara benur lobster ini harus tetap terjaga sempurna.

Hanya dua kali Fahri Hamzah sanggup mengekspor benur lobster ini. Keduanya rugi total! Akhirnya, bulan September, ia memilih berhenti jadi pebinis lobster. Dan tetap berbisnis lain seperti tripang dan bisnis-bisnis kecil lainnya, sambil agak sedikit berseloroh.

Tuh, Ikhwan akhwat yang sudah su'uzon sama Bang Fahri. Segera taubat dan minta maaf. Kasihan kan, udah rugi, fitnah ke mana-mana pula. Tapi, dengan memfitnah itu Ikhwan akhwat sekalian menjadi happy, ya apa boleh buat. Tambah banyak pahala Bang Fahri nanti.πŸ˜‚πŸ˜‚

[Video]


source https://www.kontenislam.com/2020/11/wah-fahri-berhenti-bisnis-lobster.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Guru Besar UI: Coba Pikir, Kenapa Importir Gula Yang Nilainya Guede Banget, Pejabat Eselon dan Menteri Tidak Ditangkap KPK?

KONTENISLAM.COM - Guru besar Universitas Indonesia, Profesor Ronnie Higuchi Rusli ikut menyoroti OTT KPK yang menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

KPK telah resmi menetapkan tersangka dan menahan Menteri KKP Edhy Prabowo, yang diduga menerima suapa Rp 9,8 Miliar dan 100 Ribu Dollar AS.

"Coba pikir kenapa importir gula yg Whaaoo guedenya di Depdag gak ada yg dicokok KPK baik Eselon-1 dan Menterinya? belum pernah, Kenapa?? Padahal sdh pernah ribut dan saya pernah tulis di RMOL soal The Seven Samurai disana??" kata Prof. Ronnie di akun twitternya @Ronnie_Rusli, Kamis (26/11/2020).
 
Soal 'Seven Samurai' pengusaha importir gula bisa baca-baca di google. Ngeriiiii.

Apa yang disampaikan Prof. Ronnie juga mirip dengan yang disampaikan ekonomo senior Faisal Basri. Faisal menyebut nilaniya Triliunan!

RI Impor Melulu, Faisal Basri: Mendag Dapat Triliunan, Lezat

Impor pangan seperti beras, gula hingga garam disebut-sebut menjadi masalah di Indonesia. Pengamat ekonomi Faisal Basri menjelaskan masalah tersebut terjadi karena pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan yang salah urus.

Dia menyebut, keran impor yang dibuka terlalu lebar memiliki rente atau keuntungan yang besar dan memiliki masalah yang besar.

"Saya sampaikan di forum-forum terbuka... Rentenya luar biasa besar. Gula harganya Rp 12.500 biaya impor Rp 4.000, ditambah ongkos jadilah Rp 7.000 sisanya banyak itu, besar bisa triliunan," ujarnya, seperti dilansir detikcom.

LALU.. kenapa yang TRILIUNAN itu tidak ditangkap KPK?

INI kata pendapat netizen...
 


source https://www.kontenislam.com/2020/11/guru-besar-ui-coba-pikir-kenapa.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Wali Kota Serang Bubarkan Apel Akbar Ribuan Massa Pro Habib Rizieq

Wali Kota Serang Bubarkan Apel Akbar Ribuan Massa Pro Habib Rizieq 

KONTENISLAM.COM - Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar apel akbar sebagai bentuk menjaga kesatuan dan persatuan umat di Provinsi Banten pada Rabu (25/11/2020), bertempat di Mesjid Agung Ats-Tsauroh, Kota Serang.

Aksi yang mengusung tema "Umat Islam Banten Cinta Ulama Istiqomah dan Habaib Dzuriyyah Rasulullah SAW" tersebut sejatinya akan digelar di Alun-alun Barat Kota Serang dengan melakukan longmarch dari Masjid Agung Ats-Tsauroh. Namun rencana itu urung terjadi dikarenakan tidak mendapat izin dari aparat setempat.

Dewan Pembina FPUIB, Ustadz Enting Abdul Karim mengatakan, jika aksi yang dilakukan pihaknya sudah sempat berkoordinadi dengan pihak terkait, namun dikarenakan Alun-alun Barat Kota Serang pun turut dipakai acara Forkopimda Banten. Maka pihaknya terpaksa harus menggelar kegiatannya di halaman Mesjid Agung.

Aksi tersebut menurutnya, sebagai bentuk jawaban dari aksi penolakan Habib Rizieq Shihab ke Banten yang dilakukan sejumlah pihak pada hari Jumat 20 November lalu.

"Karena di sana (alun-alun) ada acara juga di sana, maka kita husbudzon saja, kita fokus di sini. Karena Penolakan tentang HRS ke Banten dilanjutkan dengan ada aksi pembakaran yang dilakukan umat Islam Banten itu bohong. Ini jawaban dari aksi mereka yang katanya menolak. Bahwa umat Islam Banten tidak menolak, kita welcome," ucapnya, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, penolakan yang dilakukan sejumlah pihak dinilai sesuatu hal yang aneh. Pasalnya, jadwal kedatangan HRS ke Banten yang belum jelas menjadi hal yang dianggap pihaknya sebuah hal yang lucu.

"Aneh, China aja yang gak punya KTP Indonesia masuk Banten banyak, turis masuk Banten banyak. Ini ada ulama masuk Banten malah ditolak. Makanya lucu, jadwalnya aja belum jelas, sudah ada penolakan, kan lucu? Mereka tahu dari mana? Kita aja gak tahu kok kapan HRS datang ke Banten," terangnya.

Ustaz Enting mengklaim jika dirinya mengetahui ada oknum yang mencoba memprovokasi untuk memecah belah umat Islam di Banten. Sehingga dengan tegas ia meminta agar oknum-oknum tersebut meminta maaf kepada umat Islam karena mencoba memecah belah umat Islam Banten.

"Saya ingatkan kepada oknum-oknum yang memprovokasi mereka (massa aksi penolakan), ini jelas ada oknum yang berbuat. Gak perlu saya sebut, tapi kita tau siapa mereka. Saya ingatkan, jangan memecah belah umat Islam Banten. Umat Islam Banten itu bersatu. Kepada oknum itu, sebaiknya anda segera meminta maaf kepada umat Islam di Banten," ujarnya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Serang, Syafrudin yang turut hadir memberikan imbauannya kepada massa aksi untuk segera membubarkan diri. Hal itu dikarenakan adanya kerumunan massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga dirinya sebagai Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kota Serang dirasa perlu ikut campur dengan kegiatan yang meninbulkan kerumunan massa.

"Saya hadir di sini untuk memberikan sosialisasi kepada yang hadir di sini, karena yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Kota Serang saja, tapi dari masyarakat dari luar juga," ucap Syafrudin.

"Kami sampaikan, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jagan jarak tidak, pakai masker iya, dan cuci tangan pun tak ada. Oleh karena itu setelah deklarasi agar membubarkan diri," lanjutnya.

Hal itu disampaikan Syafrudin agar kerumunan massa yang terjadi di apel akbar tersebut tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Serang. Sehingga, kegiatan tersebut harus dihentikan karena tidak menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, Syafrudin mengatakan, jika dalam beberapa hari ditemukan adanya massa aksi yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka pihaknya akan melakukan test swab.

"Kita lihat satu dua hari ke depan, kalau memang ada yang sakit, nanti kita akan swab. Dan acara seperti ini harus distoplah, soalnya ini kerumunan massa, dan tidak menerapkan protokol kesehatan," tandasnya.

Diketahui, di waktu hampir bersamaan Forkopimda Banten menggelar kegiatan Apel Kesiapsiagaan Pilkada Serentak 2020 di Banten di Alun-alun Barat Kota Serang. Turut hadir dalam acara tersebut Pangdam IIi Siliwangi, Kapolda Banten, Dandim 0602/Serang, Wakil Gubernur Banten dan Walikota Serang.[suara]



source https://www.kontenislam.com/2020/11/wali-kota-serang-bubarkan-apel-akbar.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Sampai Oktober, Nilai Utang Indonesia Jadi Rp 5.877,17 Triliun

Sampai Oktober, Nilai Utang Indonesia Jadi Rp 5.877,17 Triliun 

KONTENISLAM.COM - Nilai utang Indonesia hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 5.877,17 triliun. Hal itu sesuai catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari data APBN Kita di situs Kemenkeu, posisi utang tersebut naik Rp 120,3 triliun jika dibandingkan utang pada posisi September 2020 yang sebesar Rp 5.756,87 triliun.

Utang pemerintah pusat itu masih didominasi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.028,86 triliun atau sebesar 85,56 persen dari total utang pemerintah.

Kemudian disusul oleh utang pinjaman yang sebesar Rp 848,85 triliun, atau sebesar 14,44 persen dari total utang pemerintah.

Sementara, SBN sendiri terdiri dari SBN berdenominasi domestik yang mencapai Rp 3.782,86 triliun. Sedangkan utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.246,16 triliun.

Selain itu, utang pinjaman, terdiri dari pinjaman luar negeri pemerintah mencapai Rp 837,77 triliun, serta pinjaman dalam negeri pemerintah yang mencapai Rp 11,08 triliun.

Adapun level rasio utang (terhadap PDB) di periode ini adalah sebesar 37,84 persen, atau masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada Kuartal III sebesar 408,5 miliar dollar AS. Angka itu naik 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan kenaikan utang luar negeri ini terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran utang luar negeri swasta.

"Utang itu terdiri dari utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 200,2 miliar dollar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 208,4 miliar dollar AS," ujar Onny dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Onny menjabarkan, utang luar negeri pemerintah mengalami kenaikan 1,6 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan itu tumbuh melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang naik 2,1 persen. Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.[suara]



source https://www.kontenislam.com/2020/11/sampai-oktober-nilai-utang-indonesia.html

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih


Selengkapnya


Artikel Terkait Lainnya

AyoJalanTerus.com | Membuka mata, Melihat Dunia

Terdepan Mengabarkan !

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini