Sosok Nurhali, PNS Terkaya di Indonesia, Sempat Punya Harta Rp1,6 Triliun tapi Nggak Suka Pamer

 Akibat banyak pejabat diperiksa karena kerap pamer harta, kisah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang sempat memiliki harta Rp 1,6 Triliun kembali viral.

 

Nurhali diketahui sempat memiliki harta sampai Rp 1,6 triliun pada 2021 silam.

Setahun berselang atau setelah namanya viral, kekayaannya turun menjadi sekitar Rp 800 miliar.

Oleh KPK, Nurhali dinyatakan clear terkait harta kekayaannya

Nurhali sempat dinobatkan sebagai kepala sekolah terkaya di Indonesia lantaran punya kekayaan Rp 1,6 triliun.

Meski demikian, dia dan keluarganya tak suka pamer kekayaan.

Nurhali adalah mantan Kepala SMKN 5 Tangerang yang beralamat di Jalan Tripraja Nomor 1 RT 3 RW 5, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Nurhali masuk dalam daftar 10 pejabat terkaya di Indonesia versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Ia pun masuk dalam daftar pejabat terkaya bersama sejumlah menteri. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Bahkan Nurhali ada di urutan ke-7 pejabat tajir di Indonesia setelah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Kabag Kesra Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Umzakirman.

Tak banyak informasi yang didapat dari sosok Nurhali. Mengutip dari situs resmi sekolah yang dipimpinnya, Nurhali memiliki dua gelar yaitu Drs dan MPd.

Pun belum diketahui secara persis, sejak kapan Nurhali menjabat sebagai Kepala SMKN 5 Tangerang.

Dari penelusuran Tribun di situs elhkpn.kpk.go.id, sejak menjadi kepala sekolah, Nurhali telah tiga kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada 2019, 2020, dan 2021.

Sejak pelaporan pertama kali pada 12 Juni 2019, Nurhali memang sudah melaporkan harta kekayaannya di atas Rp 1 triliun.

Tepatnya Rp 1.602.003.000.000. Kemudian pada 14 Januari 2020, harta kekayaan Nurhali sempat naik menjadi Rp 1.602.036.800.000.

Terakhir per 17 Februari 2021, jumlah aset yang dimiliki Nurhali malah turun walau masih di atas Rp 1,6 triliun, tepatnya Rp 1.601.972.500.000. Dalam daftar harta kekayaan tersebut, Nurhali diketahui memiliki lima bidang tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai Rp 1.601.352.000.000.

Aset tanah tersebut merupakan penyumbang terbesar dari harta kekayaan Nurhali. Dari lima bidang tanah dan bangunan itu, tiga di antaranya merupakan hasil warisan.

Rupanya, inilah yang menjadi sumber kekayaan Nurhali. Bahkan ada satu tanah hasil warisan yang nilainya mencapai Rp 1,6 triliun.

Selain tanah dan bangunan, Nurhali masih memiliki dua unit mobil dan satu motor dengan nilai Rp 558 juta. Aset lain yang dilaporkan Nurhali kepada KPK adalah harta bergerak lainnya Rp 74 juta, kas dan setara kas Rp 4,5 juta, serta harta lainnya Rp 30 juta. Meski demikian, Nurhali memiliki utang sebesar Rp 46 juta sehingga mengurangi total aset yang dimilikinya.

Pada 2021, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, kekayaan Nurhali sebagian besar disumbang dari harta warisan mertuanya. Harta warisan itu berupa tanah di Jakarta Utara seluas 80.000 meter persegi.

"Itu tanah milik istrinya dapat dari warisan. Mungkin harga tanah yang dilaporkan cukup tinggi," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com. "Harga tanah di Jakarta kan rata-rata Rp 10 juta per meter persegi," sambungnya.

Jika tanah warisan 8 ha tersebut memiliki nilai Rp 10 Juta per meter, maka harganya mencapai Rp 800 Miliar.

Masih dilansir dari kompas.com, berikut rincian kekayaan Nurhali, PNS terkaya di Indonesia:

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 672 m2/589 m2 di Kab/Kota Tangerang, warisan Rp 250 juta,tanah seluas 2.500 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp 500 juta,

tanah seluas 4400 m2 di Kab/Kota Tangerang, warisan Rp 600 juta.

Nurhali juga memiliki tanah seluas 80.000 m2 di Kota Jakarta Utara, warisan Rp 1,6 triliun,

dan tanah seluas 150 m2 di Kab/Kota Tangerang hasil sendiri Rp 2 juta.

Selain harta tanah dan bangunan, Nurhali juga memiliki mobil Pajero Dakar tahun 2015 senilai Rp 350 juta,

Honda Jazz Rp 200 juta, dan motor Honda NF senilai Rp 8 juta.

Namun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru, kekayaan Nurhali pada 2022 mengalami penurunan.

Saat ini, kekayaan Nurhali mencapai Rp 802.087.500.000.

Petikan wawancara ekslusif Nurhali dengan Warta Kota

Berikut hasil wawancara yang berlangsung di ruang kerja Nurhali, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, belum lama ini.

Bisa dijelaskan awal mula kenapa nama bapak bisa disebut-sebut oleh KPK?

Kebetulan kami (para kepala sekolah) memang berkewajiban untuk menyampaikan kekayaan seperti yang diminta oleh KPK. Laporannya melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

Nah selebihnya seperti yang diberitakan media-media.

Mengenai harta kekayaan, kan memang semua pejabat negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya masing-masing.

Seperti camat atau kepala dinas (Kadis) hingga ke tingkat lebih tinggi lainnya. Jadi setiap tahun saya itu menyampaikan dan melaporkan harta kekayaan berdasarkan apa yang saya punya.

Saya sudah melaporkan harta kekayaan saya itu sejak tahun 2018, 2019, 2020, dan terakhir kemarin, tahun 2021.

Pertama saya menyampaikan harta kekayaan yang saya punya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tentang harta yang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian ada juga yang namanya harta milik istri dan harta milik suami.

Nah harta yang tidak bergerak itu kan ada seperti tanah dan rumah.

Lalu, harta yang bergerak itu seperti kendaraan motor dan mobil. Selain itu, saya juga memasukan harta hasil rumah tangga. Setelah saya memasukan harta saya sebagai ASN, saya juga memasukan harta kekayaan berdasarkan apa yang dimiliki oleh istri.

Dan istri saya itu juga mempunya harta yang tidak bergerak seperti tanah juga. (Nurhali memiliki kekayaan atas tanah dan bangunan sebesar Rp 1.601.352.000.000.

Kemudian harta atas alat transportasi dan mesin senilai Rp 558 juta, harta bergerak lainnya Rp 74 juta, kas dan setara kas Rp 4,5 juta, harta lainnya Rp 30 juta, serta utang Rp 46 juta).

Dari laporan KPK, disebut sebagian tanah yang bapak miliki merupakan hasil warisan?

Saya ulas kembali, harta kekayaan saya yang saya miliki itu ada juga sebagian yang dari orangtua saya. Katakanlah harta waris sebutannya.

Nah jujur, saya sama sekali tidak tahu kalau sampai di-ranking gitu harta kekayaannya.

Saya mah awalnya mengisi saja apa yang saya punya karena memang kewajiban saya sebagai ASN ya memang harus saya isi, apa yang saya punya sejujurnya.

Ternyata kekayaannya seperti ini, ya saya enggak menyangka juga. Saya kan hanya mengisi apa yg saya punya. 

Seperti apa latar belakang orangtua atau mertua bapak? 

Orangtua saya itu kebetulan pedagang. Ya hasil dari keuntungan berdagang itulah yang dibuat mereka untuk membeli sebidang tanah.

Dan karena sekarang ini orangtua atau pun mertua saya itu memang sudah meninggal baik dari bapak atau ibu ya mereka membagikan harta-hartanya kepada anak-anaknya, termasuk juga ada tanah yang diperoleh dari hasil waris istri saya.

Orangtua saya sih enggak banyak-banyak banget seperti itu tanahnya, cuma kan karena ada gabungan juga sama waris dari orangtua istri saya kan.

Harta asli dari saya itu tidak sebesar yang dirilis KPK, yang besar itu harta waris dari istri saya memang.

Selain menjadi kepala sekolah, apakah bapak memiliki pekerjaan atau usaha yang dijalankan keluarga?

Pekerjaan saya ya hanya sebagai ASN kepala sekolah, saya tidak memiliki usaha apa pun lainnya di luar sana. Karena saya memang orang asli Tangerang ini, saya itu orang Poris. (m28/eko)

Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Nurhali, Kepala SMKN 5 Tangerang sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari elhkpn.kpk.go.id:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.601.352.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 672 m2/589 m2 di KAB/KOTA KOTA TANGERANG, WARISAN Rp 250.000.000

2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB/KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 500.000.000

3. Tanah Seluas 4400 m2 di KAB/KOTA TANGERANG, WARISAN Rp 600.000.000

4. Tanah Seluas 80000 m2 di KAB/KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp 1.600.000.000.000

5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB/KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 2.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 558.000.000

1. MOBIL, PAJERO DAKAR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 350.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

3. MOTOR, HONDA NF 125TR HONDA NF 125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 74.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 4.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp 30.000.000

Sub Total Rp 1.602.018.500.000

HUTANG Rp 46.000.000

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 1.601.972.500.000

(Gilbert Simanjuntak/Feryanto Hadi/Warta Kota)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar

source : https://www.msn.com/id-id/berita/other/sosok-nurhali-pns-terkaya-di-indonesia-sempat-punya-harta-rp1-6-triliun-tapi-nggak-suka-pamer/ar-AA18H5vK?ocid=msedgntp&cvid=8e32c608a0d74deeb2d313e6a32f832a&ei=20

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Curhat ASN Diboyong ke IKN: Tak Minat Walau Digoda Tunjangan Rp 50 Juta/Bulan

 Sebanyak 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) ditargetkan akan berpindah tugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas buat ASN yang akan dipindah, mulai dari tunjangan kemahalan, hingga biaya pemindahan keluarga dan ART.

Salah satu ASN di Kementerian yang berada di Jakarta, Fino (bukan nama sebenarnya), terpilih sebagai ASN muda yang akan pindah ke IKN pada 2024 mendatang. Pria tersebut mengatakan akan mendapat sejumlah tunjangan jika ia menerima mutasi ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Berdasarkan rincian tunjangan yang ditawarkan, Fino mengungkapkan akan menerima tunjangan kemahalan minimal sebesar Rp 50 juta per bulan, hunian seluas 92 meter persegi, tunjangan packing kepindahan, uang harian, pesawat one way menuju IKN, tunjangan keluarga (1 istri, 2 anak, 1 ART), penyewaan mobil selama satu bulan, tunjangan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN, hingga uang harian.

Fino merasa resah dan gundah harus pindah tempat kerja ke Ibu Kota Negara baru. Ia menyatakan ketidaksiapannya untuk pindah ke IKN, mengingat kondisi di daerah tersebut belum menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik.

Berbeda dengan Jakarta, sebuah kota besar dengan fasilitas lengkap dan modern, infrastruktur memadai, dan akses transportasi yang memadai.

Sebab, menurutnya jika pemindahan dilakukan saat IKN belum siap secara infrastruktur, hal ini tentu akan mengganggu ritme kerja dan produktivitasnya. Terlepas dari kondisi kota yang belum memadai, ia berpendapat tunjangan yang ditawarkan pemerintah sudah sepadan asalkan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi.

“Melihat tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah bagi ASN pusat yang akan dipindah ke IKN, saya merasa sudah cukup sepadan asal semua yang diberikan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi,” kata Fino saat dihubungi kumparan, Rabu (1/3/2023).

Ia menilai, pemerintah harus lebih dulu memprioritaskan fasilitas publik seperti internet, transportasi, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam sebelum IKN resmi menjadi kota produktif para pekerja termasuk PNS.

“Saya berharap infrastruktur di IKN, tidak hanya dari segi bangunan saja, namun akses menuju dan di IKN juga harus dipikirkan, serta hal hal diluar itu seperti jaringan komunikasi, internet, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam juga harus dipikirkan,” kata Fino.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Selfy (bukan nama sebenarnya) yang juga pegawai ASN di Kementerian Jakarta. Selfy mengatakan keberatan harus mutasi ke IKN dengan infrastruktur yang belum memadai. Ia merasa keberatan karena IKN belum menyediakan fasilitas bangunan sekolah dan moda transportasi yang banyak.

“Jadi agak berat saja rasanya kalau harus pindah ke IKN dalam waktu dekat. Apalagi kan kalau infrastruktur di sana belum memadai, contohnya anak akan bersekolah di mana? Kualitasnya bagaimana? sedangkan di Jakarta banyak pilihan sekolah dan fasilitas lain yang menurut saya lebih mendukung untuk tumbuh kembang anak,” kata Selfy kepada kumparan.

Skema Pemindahan ASN ke IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan PAN-RB), Abdullah Azwar, mengatakan telah mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan beberapa skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita sekarang sedang dapat perintah dari Presiden untuk menyiapkan beberapa skenario. Untuk terkait dengan pemindahan dan digitalisasi ASN di IKN. Dan kita sedang sempurnakan sekarang. Insya Allah kita sedang asessment juga sekarang," kata Azwar Anas saat peresmian Mal Pelayanan Publik di Balai Kota Yogyakarta.

Dia menjelaskan bahwa skenario ini belum bisa disampaikan secara gamblang. Namun dia menggarisbawahi bahwa ada skenario bertahap seperti pemindahan 20 ribu ASN, 60 ribu, lalu 100 ribu.

Namun, yang pasti dia ingin pemindahan ini tidak dengan paksaan. Maka dari itu akan diciptakan lingkungan yang nyaman bagi ASN. Nantinya di IKN akan dibangun rumah sakit yang bagus hingga sekolah-sekolah unggulan.

"Kalau di sana ada rumah sakit yang paling hebat di Indonesia dan di dunia misalnya, ada sekolah-sekolah unggulan mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang hebat ada di sana semua," jelasnya.

Rencana memboyong ASN menjadi salah satu program prioritas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023. Ini sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 di masa pembangunan IKN Nusantara masuk salah satu arah kebijakan tahun depan.

"Rencana kerja pemerintah nomor 8 ini yang akan dilakukan BKN pada tahun 2023," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (6/6/2022).

Menurut Bima, BKN berencana memboyong sebanyak 60 ribu pegawai ke ibu kota baru tahun 2023. Ini sejalan dengan kesepakatan dalam pertemuan trilateral dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Rencana pemindahan tersebut butuh sokongan anggaran yang cukup besar pula. "Untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara sebanyak 60 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya.

Anggaran ini rencananya diambil dari rencana pagu indikatif BKN pada tahun 2023 sebesar 585,4 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk revitalisasi sistem seleksi CASN dengan alokasi Rp 1,5 miliar.

[Sumber: Kumparan]

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Pomar Pamer makan duduk dibawah kaya gini apa Manfaatnya Sih ???

𝐀𝐩𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭𝐧𝐲𝐚?

Sebenarnya manfaat nyata / langsung / riil terhadap rakyat dari orang-orang yang menunjukkan makan duduk dibawah ini apa ya?

Apakah dengannya rakyat jadi lebih makmur?

Apakah lapangan pekerjaan terbuka lebih luas?

Apakah tingkat pendapatan meningkat?

Apakah jaminan sosial dan jaminan kesehatan jadi jauh lebih baik?

Apakah akses terhadap pendidikan dan perumahan lebih baik?

Apakah jaminan bahwa proses hukum dan peradilan akan semakin jujur dan adil bebas dari kecurangan?

(Arsyad Syahrial)

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Formula E Diambil Alih Istana, Prasetio Tak Garang Seperti di Era Anies, Kini Jabat Dewan Pengarah

 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berulang kali menyatakan penolakannya terhadap turnamen Formula E yang digelar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) pada 4 Juni 2022 lalu.

Namun sekarang, Politisi PDI Perjuangan itu justru menjadi Steering Committe atau Dewan Pengarah Formula E 2023 di Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, meski koleganya berada di barisan kepanitiaan Formula E namun sikap partainya tetap sama.

Kata Gembong, PDI Perjuangan menolak turnamen Formula E jika memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Pertama itu boleh dilaksanakan sepanjang tidak menggunakan APBD, kan dari awal kami sudah sampaikan, kami sama sekali nggak berubah sikap,” ujar Gembong pada Rabu (1/3/2023).

Gembong melanjutkan, yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban Formula E harus diumumkan kepada publik.

Sepanjang dua syarat itu dipenuhi, PDIP tidak mempersoalkan rencana Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggelar turnamen tersebut.

“Kalau kemudian tahapan berikutnya Jakpro menggandeng orang-orang di lingkaran kekuasaan, itu kan pintar-pintarnya Jakpro saja, kan gitu, tetapi menurut saya kurang etis juga,” imbuhnya.

Selain Prasetio, Jakpro juga menggaet menantu Presiden RI Joko Widodo yaitu Bobby Nasution.

Diketahui, Bobby merupakan politisi PDI Perjuangan dan mengemban amanah sebagai Wali Kota Medan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Steering Committee Formula E Jakarta, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menunjuk mantan pebalap Ananda Mikola sebagai Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) Formula E 2023 yang digelar pada 3-4 Juni 2023.

Hal iu disampaikan Bamsoet saat konferensi pers yang diadakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), di Ancol Beach City (ABC) Mall, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (28/2/2023).

Usai penunjukkan, Bamsoet yakin bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik saat gelaran ajang Formula E 2023 itu.

“Kami memiliki pengalaman tahun lalu yang lebih complicated (rumit), dari yang bakal kami gelar beberapa bulan ke depan,” ujar Bamsoet saat konferensi pers di ABC Mall.

Sebagai Ketua Steering Committee, Bamsoet akan didampingi sejumlah Wakil Steering Committe, yaitu mantan Ketua Organizing Committee (OC) Formula E 2022 Ahmad Sahroni, Wali Kota Medan Bobby Nasution, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya

Bagaimana Membiayai Negara Tanpa Pajak ?

 Bagaimana membiayai negara tanpa pajak? Untuk saat ini sulit sekali.

Adakah solusinya?

1. Pajak besar dikenakan pada badan usaha yang menikmati langsung fasilitas negara dan penguasaan lahan.

2. Pajak kepada perorangan bersifat persuasif dan seikhlasnya.

3. Penghematan operasional negara.

4. Negara pasif berbisnis, BUMN diserahkan kepada swasta yang jago berbisnis, negara hanya jadi pemegang saham yang menikmati keuntungan.

5. Pembayaran pajak otomatis dan memakai AI (penghematan karyawan dirjen pajak).

(Pega Aji Sitama)

Klik Link Untuk Membaca Artikelnya - Terima Kasih

Selengkapnya