Masih 'PERCAYA' Klaim Kasus HAM Bisa Selesai jika Jokowi Presiden Lagi ?


Artikel Terbaru :





  Ayo  Jalan Terus !  -  Ma'ruf Amin Klaim Kasus HAM Bisa Selesai jika Jokowi Presiden Lagi 

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin meyakini kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu akan dituntaskan oleh Joko Widodo apabila terpilih kembali sebagai presiden di periode kedua masa jabatannya.

"Makanya harus ada periode kedua biar persoalan [HAM] bisa selesai, betulkan?" Kata Ma'ruf saat ditemui di kediaman pribadinya, Menteng, Jakarta, Rabu (16/1).

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190116192035-32-361366/maruf-klaim-kasus-ham-bisa-selesai-jika-jokowi-presiden-lagi)

***

Logikanya dimana mbah? Sekarang presidennya pak Jokowi apa bukan seh?

Jaenudin 5 tahun ini ngapain aja dong?

Janji lagi.. itu namanya Kaset Baru Lagu Lama...

Dan banyak lagi ratusan komentar-komentar senada dari warganet atas pernyataan Ketua Umum MUI ini.

Pilpres 2014: Janji Menuntaskan Kasus HAM Kalau Jadi Presiden.
Setelah Jadi Presiden: Janjinya Tak Dipenuhi
Pilpres 2019: Berjanji Lagi?

Padahal MUI pernah mengeluarkan Fatwa Haram Memilih Pemimpin Yang Ingkar Janji.

Pemimpin Ingkar Janji itu Haram Dipilih, Bukan Minta Dipilih Lagi.

"Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali." (Fatwa MUI, 2015)

Link: https://news.detik.com/berita/2940855/ini-fatwa-mui-soal-pemimpin-ingkar-janji-dan-yang-boleh-tak-ditaati



"Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi"

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/18/23103481/tak-ada-satu-pun-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang-diselesaikan-presiden





Kontras: 6 Rencana Aksi HAM Gagal Dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK


 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan ada enam rencana aksi hak asasi manusia 2015-2019 yang gagal dijalankan hingga 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu tercantum dalam laporan Kontras mengenai evaluasi keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang HAM.

"Dalam rencana aksi HAM, kami temukan ada sejumlah isu yang terealisasi. Tapi ada masalah. Yang difolow up pemerintah seperti ada tebang pilih, cuma pada hal-hal yang dianggap lebih mudah, realistik dan aman," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).


Ke-enam rencana aksi yang dinilai gagal tersebut yakni, pertama, kegagalan membuat pembahasan ratifikasi konvensi menentang penghilangan paksa. Pasca-konvensi di pemerintahan sebelumnya, belum ada langkah maju berupa
pembahasan dan pengesahan.

Kedua, kegagalan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketiga, tidak terpenuhinya penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keempat, tidak terpenuhinya penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi, atau di daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Kelima, tidak terpenuhinya penayangan bahasa isyarat atau teks di televisi dan program berita. Hingga saat ini, baru TVRI yang menayangkan bahasa isyarat.

Keenam, tidak terpenuhinya optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Yati, laporan ini dibuat dengan analisis ketimpangan antara janji Jokowi-JK dan realisasi pada pemerintahan di akhir tahun keempat. Kontras menggunakan indikator dan alat ukur komitmen HAM yang tercantum dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden, rencana aksi HAM, hingga komitmen terbuka yang disampaikan kepala pemerintahan.

Kontras melakukan komparasi dan verifikasi dengan kondisi empiris melalui catatan media massa, dan berdasarkan kasus yang dipantau dan didampingi oleh Kontras. Selain itu, Kontras juga menggunakan dokumen yang disusun lembaga lain. Kontras menjamin laporan evaluasi ini dibuat secara obyektif, tanpa ada keberpihakan secara politik. Tujuan laporan ini untuk mengukur sejauh mana janji Jokowi-JK di bidang HAM. Kontras ingin mengkritisi pencapaian pemerintahan di bidang HAM.

Sumber: Kompas




Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Ayo Jalan Terus! -  Suarakan Fakta dan Kebenaran ! 



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top