Artikel Terbaru Lainnya :
Ayo Jalan Terus ! - Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) alias Pak Pos yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar aksi di tiga tempat kemarin (6/2/2019). Tiga titik tersebut yakni, Gedung Pos Ibukota Jakarta, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Istana Negara.
Tuntutan Pak Pos hanya satu, yakni meminta direksi Pos Indonesia untuk mundur. Bukan tanpa sebab, mereka mendesak direksi mundur karena dianggap tak mengelola perusahaan secara baik.
Buktinya, gaji bulan ini terlambat dibayarkan. Itu ialah keterlambatan pertama di Pos Indonesia. Bukan hanya itu, Pak Pos juga menyoroti ketimpangan gaji dengan petinggi perusahaan.
Tuntutan Pak Pos hanya satu, yakni meminta direksi Pos Indonesia untuk mundur. Bukan tanpa sebab, mereka mendesak direksi mundur karena dianggap tak mengelola perusahaan secara baik.
Buktinya, gaji bulan ini terlambat dibayarkan. Itu ialah keterlambatan pertama di Pos Indonesia. Bukan hanya itu, Pak Pos juga menyoroti ketimpangan gaji dengan petinggi perusahaan.
Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance: (eds/eds)
Pak Pos menganggap direksi gagal mengelola perusahaan. Sebab itu, Pak Pos meminta direksi mundur dari jabatannya.
"Tuntutannya kita karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada menteri untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini nggak terulang di masa-masa yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni di Gedung Pos Ibukota Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia menerangkan, buruknya tata kelola yang dimaksud ialah pembayaran gaji yang terlambat. Padahal, itu tak pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya itu, dia mengaku uang lembur juga tidak dibayar.
"Sebetulnya demo yang kita laksanakan ini karena bentuk kecintaan kita terhadap perusahaan. Kita rata-rata dari pegawai sudah 3 tahun ini, hak-hak kita mulai dikurangi, sering terlambat, biaya lembur kita tidak dibayar. Kita lihat perkembangannya tata kelola ini semakin tidak baik. Ini dibuktikan dengan terlambatnya gaji karyawan PT Pos bulan kemarin," terangnya.
"Kalau keterlambatan baru kali ini, yang miris bagi kita bahwa keterlambatan itu dikeluarkan statement dari perusahaan yang mengatakan bahwa keterlambatan ini karena adanya demo dari serikat pekerja. Padahal demo itu kita sudah lakukan berulang-ulang, tidak pernah gaji kita terganggu oleh itu," sambungnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, pergantian direksi mesti dilakukan. Sebab, kehancuran perusahaan sudah di depan mata.
"Kami merasakan tanda-tanda keterpurukan itu sudah di ambang pintu kehancuran. Kami sebagai insan PT Pos yang sudah lama menggantungkan kehidupan di PT Pos ini tentu tidak ingin perusahaan ini tenggelam karena pimpinan yang tidak bijak," tutupnya.
Mengutip laman resmi perusahaan, posindonesia.co.id, Direktur Utama Pos Indonesia dijabat Gilarsi Wahju Setijono. Dalam laman tersebut, tercatat Gilarsi pernah menduduki sejumlah jabatan tinggi di perusaaan global yakni sebagai Business Exellence Director Philips Lighting Asia Pasific dan Managing Director untuk wilayah Thailand, China dan Filipina di Merrill Lynch Investment.
Lulusan Institute Teknologi Bandung (ITB) ini pernah juga menjadi CEO PT Shafira Corporation Enterprise sebelum menjadi bos PT Pos Indonesia.
Berikut susunan lengkap direksi Pos Indonesia:
Direktur Utama Gilarsi Wahju Setijono
Direktur Sumber Daya Manusia Agus F Handoyo
Direktur Komersial Charles Sitorus
Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Ihwan Sutardiyanta
Direktur Keuangan dan Umum Eddi Santosa
Direktur Kurir dan Logistik Berkah Hadimoeljono
Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajriensyah.
(eds/eds)
Pak Pos menyatakan, ada ketimpangan pendapatan antara kepala kantor dengan para petinggi perusahaan. Pak pos menyebut, gaji petinggi perusahaan mencapai Rp 50 juta. Sementara, kepala kantor gajinya hanya Rp 5,4 juta.
"Karena adanya disparitas gaji kami dengan pejabat itu antara bumi dan langit. Saya kepala kantor di Pariaman, gaji saya cuman Rp 5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp 50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor, belum kita di level-level bawah," kata Hendri Joni.
Dia melanjutkan, tata kelola Pos Indonesia saat ini buruk. Hal itu terlihat dari keterlembatan gaji pekerja. Jelas saja, hal itu membuat karyawan sengsara. Sebab, Pak Pos adalah tumpuan keluarga.
"Selain itu ditambah terlambatnya hak kami yang menjadi tumpuan hidup kami. Itu menyengsarakan kami," ujarnya.
Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni yang juga sebagai Kepala Kantor Pos di Pariaman menyebut, gaji Rp 5,4 juta tak sebanding dengan beban kerja. Sebab, sebagai Kepala Kantor Pos dia harus memastikan operasional yang dipimpin berjalan dengan baik.
"Contoh saya kepala kantor, saya mimpin di dua, satu kabupaten dan satu kota. Wilayah kerja terdiri dari kantor-kantor cabang," kata dia di Kementerian BUMN.
Dia menjelaskan, operasional yang dimaksud ialah kelancaran pendapatan di wilayah yang dia pimpin, pengawasan, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
"Saya bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional di dua kabupaten kota itu. Kemudian saya bertanggung jawab kinerja pendapatan di kantor itu, kemudian saya bertanggung jawab terhadap pengawasan di kantor itu, bertanggungjawab terhadap pengelolaan SDM. Intinya kerjanya dari A sampai Z," jelasnya.
"Pegawai tidak masuk, tidak datang, pendapatan operasional A sampai Z, dari surat diterima di loket sampai ke alamatnya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia bilang, pendapatannya timpang dengan para petinggi perusahaan yang tugasnya menginstruksikan bawahan.
"Cuma kan, kalau kita lihat tidak berkeadilan, tanggung jawab yang kita terima dibanding hasil yang kita dapatkan, beda pejabat pusat," terangnya.
Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) atau Pak Pos akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat menggelar aksi demo. Mereka diterima Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto.
"Kami menerima dengan baik, maksud tujuan bapak sekalian serikat pekerja PT Pos. Harapannya aspirasi bapak sekalian dapat ditindaklanjuti atau sesuai harapan," kata Ferry menyambut Pak Pos, di Kementerian BUMN.
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Hendri Joni menerangkan, telah melakukan pertemuan serupa sebanyak 3 kali. Menurutnya, penggantian direksi mesti dilakukan karena tata kelola perusahaan buruk.
"Bahwa tata kelola perusahaan amburadul, dibuktikan tidak mampu perusahaan kewajiban gaji karyawan tertunda tanggal 1. Pada siang hari ini, kawan-kawan di luar menunggu kepastian, Kementerian BUMN mengganti direksi," ujarnya.
"Kami diminta melalui bapak bisa diterima pejabat yang berkompeten, yang bisa memberikan jaminan itu.
Kalaupun tidak, kami keluar dan kami lanjutkan aksi kami," sambungnya.
Pejabat BUMN sempat memberikan jawaban diplomatis, dengan menyatakan akan memproses permintaan Pak Pos. Hal itu kemudian justru memicu nada tinggi dari pegawai.
"OK bapak disuruh, saya hormat, tapi kalau hasilnya seperti kemarin buat apa. Kira-kira ada pasti atau tidak. Mohon maaf, kami harus tegas, teman-teman Indonesia harus pulang. Haruskah mereka bermalam di sini tidak ada kepastian," Ketua DPW 5 Jawa Barat SPPIKB Heri Purwadi.
Ferry mengatakan, dirinya memahami apa yang dirasakan oleh para Pak Pos. Dia menuturkan, ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan. Dia bilang, permintaan pegawai Pos Indonesia sudah menjadi perhatian serius Kementerian BUMN.
"Bahwa ini sudah diperhatikan, agenda penting di Kementerian BUMN, sudah ada proses cuma saya tidak bisa memastikan detik ini, hari, jam ini ada keputusan," ungkapnya.
Kemudian, dia menuturkan proses evaluasi terus berjalan. "Proses, peninjauan melakukan suatu perubahan evaluasi sudah berjalan. Mudah-mudahan masalah waktu saja. Mohon cara-cara lebih baik bisa ditempuh, mudah-mudahan diselesaikan cara lebih baik, dan menghargai prinsip di antara kita," sambungnya.
Namun, Pak Pos tak puas. Mereka ingin ada pernyataan tertulis jika keluhan mereka diproses.
"Saya ingin notulen, sedang berproses, walaupun kami kecewa kami tidak diterima pejabat yang ambil keputusan. Surat saja, kita tanda tangan sama-sama," ujarnya Heri Purwadi.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4417182/curhat-pak-pos-gaji-ditunda-gaji-bos-lebih-dari-rp-50-juta?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.18925752.1269186391.1549427446-900920013.1546823925
Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya @Tahukah.Anda.News
