Demi Keadilan, Jika Berkuasa, PSI Ingin Hapus Pasal Penodaan Agama (yang pernah Penjarakan AHOK)


Artikel Terbaru :



PSI Ingin Hapus Pasal Penodaan Agama





 PSI menyerukan penghapusan pasal UU Penodaan Agama yang bersifat karet. Hal tersebut akan diperjuangkan PSI mana kala partai pimpinan Grace Natalie itu bisa lolos masuk ke parlemen dalam Pemilu 2019 ini.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni hari ini mendatangi Lapas Perempuan Tanjung Gusta, Medan, dan bertemu dengan pengkritik azan, Meliana. Pria yang akrab disapa Toni ini diminta Grace untuk datang agar bisa merayakan Imlek bersama Meliana dan dengan keluarganya.
“Saya bertemu dengan Ibu Meliana, Atui (Suami), Ferry dan Nita (anak) serta Ranto Sibarani (pengacara). Ibu Meliana dalam keadan baik. Namun demi keadilan, Ibu Meliana meminta agar MA segera memutus kasasinya yang sudah dikirim sejak bulan Desember lalu,” ungkap Toni dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2/2019).
Toni mengatakan, PSI akan mencabut mencabut UU Penodaan Agama (PNPS/1965) yang bersifat karet. Dia menyebut penghapusan pasal tersebut akan mencadi agenda utama PSI jika lolos ke DPR.
“UU ini, menurut Amnesty International, telah menjerat lebih banyak orang pada masa reformasi dibandingkan pada masa orde beru. Karena bersifat karet UU ini dapat menjerat siapa saja: Ahok, Meliana atau mungkin Rocky Gerung dan siapa saja. Meski berbeda pilihan politik dengan Rocky Gerung, PSI tidak setuju Rocky dijerat dengan UU ini,” jelasnya.
PSI, lanjut Toni, percaya bahwa agama adalah suci. Tapi menurutnya, tafsir agama adalah relatif dan subjektif, sehingga negara tidak peru masuk mengurus tafsir keagamaan mana yang paling tepat, akurat dan objektif.
“Biarkan penafsiran itu menjadi bagian dari kebebasan berfikir dan berpendapat serta dinamika dan dialektika akademis para ulama, teolog dan akademisi tanpa campur tangan negara,” kata Toni. (dtk)

Wacana Penghapusan, Mahfud MD: Justru Pasal Penistaan Agama Dipelopori Oleh Presiden Soekarno Agar Indonesia Damai

Pasca vonis hakim 2 tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, kubu pendukung Ahok meradang dan mulai menggulirkan wacana untuk menghapus pasal penodaan agama yang telah menjerat Ahok.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD menyatakan justru pasal penodaan agama ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk menjaga kedamaian di Indonesia agar jangan sampai masyarakat main hakim sendiri jika agamanya dihina.

Mahfud MD menjelaskan UU penodaan agama ini juga pernah diuji di MK agar dihapus, dan MK telah menolak usul penghapusan karena UU penodaan agama itu konstitusional. Di era Gus Dur jadi
Presiden juga UU penodaan ini tidak dicabut oleh Gus Dur.

"UU No.1 Tahun 1965 ini dibuat oleh Bung Karno karena pada waktu terjadi saling menodai antar agama sehingga sangat membahayakan negara dan tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka sehingga mereka main hakim sendiri," kata Mahfud MD dalam telewicara di TvOne, Jumat (12/5/2017).

"Persoalannya tidak pada Undang Undangnya, kalau menganggap keputusan hakim salah, ya keputusan hakim nya yang diajukan banding, diuji lagi ke Pengadilan Tinggi sampai kasasi di Mahkamah Agung. Itu prosedur hukum yang biasa. Artinya kalau ada keputusan hakim yang tidak memuaskan seorang atau sekelompok orang lalu UU nya yang mau dihapus itu saya kira terlalu berlebihan," papar Mahfud MD.

Seorang penelpon di iNews tv: "Saya setuju pasal penistaan agama dihapus. Biar nanti hukum rimba yang berlaku!" (sarkas bangeet) -- Klo tak ada UU, nanti penista agama dipenggal geger.


Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Ayo Jalan Terus! -  Suarakan Fakta dan Kebenaran ! 



*★*――――*★**★*――――*★**★*――――*★**★*――――*★*

Asyik . Unik . Baik


Artikel Terbaru :


Back to Top