Pemerintah Jokowi 'Ogah' Buka Data HGUPengusaha, Mahfud MD: "Bisa Diperkarakan Jika Menolak"


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus !  - Pemerintah Jokowi 'Ogah' Buka Data HGUPengusaha, Mahfud MD: "Bisa Diperkarakan Jika Menolak"



PEMERINTAH JOKOWI TIDAK BERANI BUKA DATA HGU PENGUSAHA

Berkoar jagoan, ternyata...

Awalnya, adalah Forest Watch Indonesia (FWI) sebuah LSM yang mengawasi masalah lingkungan hidup meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka informasi kepada masyarakat tentang dokumen para pemegang HGU lahan kelapa sawit di Kalimantan. Permintaan itu ditolak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

FWI tak tinggal diam dan membawanya ke meja hijau. Gayung bersambut. Permohonan FWI dikabulkan Komisi Informasi Pusat (KPI) pada 22 Juli 2016, yang memerintahkan pemerintah membuka perincian:

1. Nama pemegang izin HGU.
2. Lokasi.
3. Luas HGU yang diberikan.
4. Jenis komiditas.
5. Peta area HGU.

Atas vonis itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengajukan keberatan. Namun keberatan itu ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 14 Desember 2016.

Masih tidak mau membuka daftar HGU hutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Menolak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Kamis (6/4/2017).

FINALNYA..

Pemerintah melalui BPN harus mengumumkan ke publik tentang HGU yang di kuasai oleh para pengusaha. Terhitung sejak April 2017, putusan itu harus di laksanakan oleh pemerintah!!!

NAMUN..

Setelah hampir dua tahun lamanya, putusan MA tersebut belum dijalankan oleh pemerintah. Entah apa alasannya mereka terkesan mengabaikan perintah lembaga tertinggi hukum di negara ini. Sampai-sampai WALHI mempertegas perintah MA agar pemerintah segera membuka daftar pemilik HGU. Tapi apa jawab pemerintah? Terkesan mengelak.

[20 Feb 2019] WALHI Tantang Pemerintah Ungkap HGU, Kubu Jokowi: Untuk Apa?
http://mobile.rilis.id/walhi-tantang-pemerintah-ungkap-hgu-kubu-jokowi-untuk-apa

Padahal, banyak keuntungan andai pemerintah membuka daftar pemilik HGU. Minimal konflik antar pemilik lahan dan warga yang merasa tanahnya diserobot bisa jelas mana batas dan mana cakupannya. Karena seringkali, konflik kepemilikan tanah saling tumpang tindih yang akhirnya rakyat selalu kalah ketika berurusan hukum dengan pemilik lahan.

Banyak warga yang teraniaya, bahkan meninggal dunia ketika konflik terjadi. Banyak dari mereka harus tertahan karena dipidana terkait aksi protes pada pemilik lahan. Hal ini menjadi sorotan WALHI dan LSM lingkungan hidup di ranah air.

Sikap pemerintah melalui Kementerian Agraria yang enggan melaksanakan putusan MA merupakan kemunduran kepatuhan. Ada kecurigaan bahwa pemerintah yang selama ini dituding melindungi pengusaha menjadi terang benderang ketika mereka malah menutupi kepemilikan lahan yang mereka kuasai.

Publik berhak tau bagaimana proses perizinan HGU mereka diperoleh, kapan habis masa waktunya dan mana HGU yang baru diterbitkan pemerintah berdasarkan tanggal keluar perizinannya.

Selama ini pemerintahan Widodo selalu klaim, bahwa tidak ada dalam masa pemerintahannya memberikan konsesi lahan pada penguasa dalam jumlah besar. Bagaimana kita bisa membuktikan omongan pemerintah jika datanya saja tidak diungkap ke publik? Mengaku tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Jika jantan, maka beberkan DATA HGU. Biarkan publik melakukan penilaian atas apa yang diucapkan.

Penilaian saya, karena ada yang salah dari apa yang telah mereka lakukan saat berkuasa, membuat mereka enggan beberkan kepemilikan lahan HGU pengusaha. Membongkar kejahatan mereka sama saja bunuh diri. Maka itu perintah MA mereka abaikan.

Belum lagi kedekatan para pengusaha dengan istana membuat Widodo seperti menurut pada kemauan pengusaha.

Di sana ada capres menguasai lahan.
Tapi disini, ada capres dikuasai pemilik lahan.

Pilih mana?

Hai Widodo...mana nyalimu saat ini? Mana koarmu ketika berpidato meminta lahan kembali? Jika data saja kau sembunyikan, nyali apa yang ingin kau perlihatkan pada kami?

26-2-2019

(SETIAWAN BUDI)

*Sumber: fb penulis



Mahfud MD: Pemerintah Bisa Diperkarakan Jika Menolak Berikan Data Lahan HGU


 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, status lahan Hak Guna Usaha (HGU) bukanlah rahasia negara.

Hal itu dikatakan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (26/2/2019), menjawab pertanyaan warganet.

"Prof, kira2 ada dasar Hukum bagi kita rakyat untuk meminta Pemerintah membuka data semua lahan HGU yg di kuasai oleh rakyat gak?" tanya akun @arandamawei.

"Ada UU Informasi Publik yg mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yg bukan rahasia negara. HGU bukan rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bisa diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP," jawab Mahfud MD.

Sebelumnya, perbincangan soal HGU menjadi ramai di media sosial maupun media massa, setelah calon presiden petahana Jokowi mengungkapkan capres nomor urut 01 Prabowo Subianto, menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh.

Persoalan penguasaan lahan HGU pun merembet dan bahkan menjadi bumerang bagi petahana karena mulai terungkap justru kubu 01 yang lebih banyak menguasai lahan HGU, namun saat diminta data HGU para pengusaha, pemerintah Jokowi malah menolak memberikan data.

Hal ini setelah pihak Greenpeace Indonesia mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk meminta DATA HGU. Namun pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak memberikan data HGU dengan alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Tapi kenapa data HGU Prabowo bocor dan diketahui capres petahana Jokowi?

"Pagi ini, kami bersidang di @KIPusat guna meminta data HGU, namun @atr_bpn masih menolak membuka HGU karena alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik. Gimana ini @jokowi @prabowo?" kata Greenpeace Indonesia yang disampaikan melalui akun twitternya, Senin (25/2/2019).




Tak Berani Ambil Lahan Taipan, Jokowi Harus Minta Maaf Pada Rakyat

 SERANGAN presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo kepada Prabowo soal penguasaan lahan kini berbalik menjadi bumerang. Jokowi diminta untuk ambil alih lahan milik Taipan yang luasnya mencapai setengah pulau Jawa.

Jika Jokowi tidak berani ambil alih lahan Taipan maka pernyataan Jokowi soal lahan untuk rakyat adalah kebohongan.

"Bila @jokowi tak berani ambil alih lahan-lahan besar yang dikelola Taipan, ia perlu minta maaf pada rakyat Indonesia, khususnya pada Petani dan Buruh Tani. Janji Jokowi mau bagi bagi tanah dalam pidatonya itu bohong. Ia cuma mau mempermalukan @prabowo. Rakyat dipermainkan," ujar Rachland Nashidik, wasekjen Partai Demokrat, di akun twitternya (26/2/2019).





Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Ayo Jalan Terus! -  Suarakan Fakta dan Kebenaran ! 



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top