CATAT ! Mantan Ketua MK: "Pelanggaran Administrasi Dapat Diskualifikasi Pasangan Calon"


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan, sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bukan face to face antar pasangan calon, melainkan pasangan calon yang menjadi pemohon karena keberatan atas hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, pemohon mengajukan gugatan tersebut ke MK.

“Tetapi, peserta yang lain termasuk pasangan calon boleh maju sebagai pihak terkait,” kata Hamdan dalam sebuah diskusi di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).






Hamdan menilai, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur lengkap terkait pelanggaran pemilu. Dalam UU tersebut ada pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian hasil pemilu.

“Undang-Undang sebelumnya tidak sejelas UU ini,” katanya.

Dalam UU itu, pelanggaran pemilu terbagi menjadi tiga yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran etik. Pelanggaran adminstrasi juga ada yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dan tidak TSM.

“Contoh pelanggaran itu diantaranya pelanggaran penetapan proses pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administratif. Setelah diproses di Bawaslu, KPU harus menjalankan putusan tersebut,” ujar Hamdan.

Sementara, pelanggaran TSM juga harus diserahkan kepada Bawaslu dan diputuskan dalam waktu kurang lebih 14 hari. Putusan itu wajib dilaksanakan oleh KPK baik berupa teguran, peringatan hingga diskualifikasi calon.

“Jadi, pelanggaran administrasi yang sifatnya kasuistik atau TSM bisa berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon atau sanksi lain,” kata dia.

Seperti diketahui, Tim Hukum 02 mengajukan perbaikan/penambahan gugatan ke MK terkait posisi Ma'ruf Amin di dua bank BSM dan BNI Syariah yang dinilai melanggar UU Pemilu dan karenanya minta MK untuk mendiskualifkasi paslon 01. [Inside]






Hamdan Zoelva: Putusan Hakim MK Tergantung Alat Bukti



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menilai putusan hakim atas sengketa perselisihan hasil pemu (PHPU) pilpres sangat tergantung bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan.

Hakim MK tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan asumsi atau khayalan, tetapi bukti-bukti yang disampaikan para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya.

"Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya," ujar Hamdan ketika dikonfirmasi wartawan,  Jumat (14/6).

Hakim konstitusi, kata dia, harus memutuskan putusan dengan benar berdasarkan alat bukti dan fakta dalam persidangan. Menurut dia, setiap putusan mempunyai rasio logisnya, rasio yuridis dan prinsip-prinsip keadilan.

"Jadi hukum, bukti, rasa keadilan itu harus dalam satu kesatuan yang utuh. Itulah yang menjadi pertimbangan pokok dalam putusan MK. Nah dalam kaitan dengan pemilu, pada umumnya bukti-bukti menjadi sangat menentukan, karena kasus pemilu itu sangat spesifik, jadi tidak semata-semata pelanggaran hukum," jelasnya.

Hamdan mengatakan, MK bisa memutuskan apa saja terkait sengketa pemilu. MK bisa memutuskan pelanggaran administrasi, etika dan sengketa proses pemilu.

Meskipun, kata dia, UU Pemilu dan UU MK memberikan batasan kewenangan MK hanya mengadili dan memutuskan sengketa hasil pemilu. 

"Boleh tidak pengadilan (MK) mengadili juga pelanggaran proses? Boleh. Dalam hal tadi saya katakan apabila institusi-institusi dalam proses ini (KPU, Bawaslu, Sentra Gakumdu, PTUN, DKPP) abai, tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada," ungkap dia.

Namun, jika KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu dan PTUN telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka MK akan fokus pada tugasnya mengadili sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, MK memastikan hal-hal tersebut dari fakta persidangan dan bukti-bukti dari para pihak yang berperkara.

Sementara itu, terkait selisih suara, lanjut Hamdan, MK akan mencermati apakah selisih hasil yang dimohonkan pemohon berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu. Jika selisih suaranya tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu, maka MK tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

"Kalau ada pelanggaran, nanti tetap akan ditulis atau dicantumkan dalam putusan supaya publik tahu ada pelanggaran. Tetapi pelanggarannya signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu," pungkas dia.

Sidang perdana sengketa PHPU pilpres digelar pukul 09.00 WIB,  Jumat. Agenda dalam sidang perdana yakni mendengarkan permohonan pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno).


republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top