Ceroboh Betul Ma’ruf Amin Bila Masih Tercatat di BUMN ! Mantan Stafsus Menteri ESDM Bilang begini


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Persoalan dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin dalam perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin memanas usai tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyebut hal ini menjadi tindakan ceroboh jika kabar tersebut benar dilakukan oleh KH Maruf.
Dalam hal ini, KH Maruf disebut masih memiliki jabatan di dua perbankan milik BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.
Wah ceroboh betul Pak Maruf Amin bila benar masih terdaftar sebagai bagian dari BUMN,” kata Hensat, sapaan Hendri Satrio lewat akun Twitternya, Rabu (11/6).

Dalam gugatan BPN, Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Dalam Pasal tersebut, calon presiden atau wakil presiden diwajibkan tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.
Melihat dinamika ini, Hensat pun merasa penasaran dengan penjelasan Tim Kampanye Nasional (TKN) terkait persoalan tersebut.
Mau pakai alasan apa nih 01 menghadapi case ini? MK yuhu MK,” tandasnya.
Terpisah, Cawapres KH Maruf Amin sudah buka suara terkait jabatannya di dua perbankan itu. Diakui Maruf, jabatan yang ia pegang sebagai Dewan Pengawas Syariah bukan berarti statusnya sebagai karyawan BUMN.
“Iya, DPS. Dewan Pengawas Syariah kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, itu anak perusahaan,” tutur KH Maruf di kantor MUI, Jakarta. (rmol)

Said Didu: Maruf Amin Tetap Pejabat BUMN Meski BSM Dan BNI Syariah Berstatus Anak Perusahaan

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat bicara terkait polemik status Cawapres Maruf Amin yang disebut masih aktif menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua anak perusahaan BUMN, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.




Menurut Said Didu, Maruf tetap berstatus sebagai pejabat BUMN meskipun dua perusahaan yang namanya tercantum sebagai DPS berstatus sebagai anak perusahaan BUMN.

Pernyataan Said Didu ini mematahkan klaim kubu TKN maupun KPU yang menyebut anak perusahaan BUMN terpisah dari BUMN itu sendiri.

"Ada pihak yang giring opini seakan KMA (Kiai Maruf Amin, red) bukan pejabat BUMN karena hanya pejabat anak perusahaan," ujar Said Didu di Twitter, Selasa (11/6/2019).

Said Didu pun menjelaskan pernyataannya itu. Menurutnya, Maruf Amin tetap pejabat BUMN.

"Saya jelaskan: 1. Pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN; 2. Penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN, banyak contoh termasuk pemberhentian saya sebagai Komisaris PTBA (anak perusahaan Inalum)," jelas Said Didu.

Ada pihak yg giring opini seakan KMA bukan pjbt BUMN krn hanya pjbt anak perusahaan, sy jlskn :
1) pjbt anak perusahaan BUMN adalah pjbt BUMN
2) penerapan hukum pjbt anak perusahaan BUMN sama dg BUMN - banyak contoh, tmsk pemberhentian saya sbg kom PTBA (anak prshn Inalum) dll


Mantan Stafsus Menteri ESDM ini lalu menjelaskan ada dua hal berbeda dalam kasus Ma'ruf Amin.

Terkait posisi KMA di BUMN ada 2 hal berbeda yang dibahas:

1) Kategori BUMN - betul anak perusahaan BUMN bukan BUMN
2) Kategori Pejabat Pimpinan BUMN - betul bahwa semua pejabat pimpinan anak perusahaan BUMN adalah PEJABAT BUMN.

KESIMPULAN : KMA sebagai DPS anak perusahaan BUMN adalah PEJABAT BUMN.

Beberapa fakta hukum bahwa pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN:
1) kasus Dirut PKT (anak Pusri) 2006
2) kasus Dirut Semen Padang (anak SG) karena maju cagub 2009
3) kasus saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA (anak Inalum)
4) kasus pemberhentian karyawan PTPN IV (anak PTPN III) karena dukung 02 di fb

Demikian papar Said Didu.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan kalau Ma'ruf Amin masih menduduki posisi di BSM dan BNI Syariah maka paslon 01 bisa kena diskualifikasi.



Terkait posisi KMA di BUMN ada 2 hal berbeda yg dibahas.
1) kategori BUMN - betul anak prshn BUMN bukan BUMN
2) kategori pjbt pimpinan BUMN - betul bhw semua pjbt pimpinan anak prshn BUMN adalah PEJABAT BUMN
KESIMPULAN : KMA sebagai DPS anak prshn BUMN adalah PEJABAT BUMN.
Bbrp fakta hukum bhw pjbt anak prshn BUMN pjbt BUMN :
1) kasus Dirut PKT (anak Pusri) 2006
2) kasus Dirut Semen Padang (anak SG) krn maju cagub 2009
3) kasus saya diberhentikan sbg Kom PTBA (anak Inalum)
4) kasus pemberhentian krywn PTPN IV (anak PTPN III) krn dukung 02 di fb


Terkait jabatan KMA sbg DPS di anak prshn BUMN :
1) benar bhw scr definisi perusahaan bhw anak prshn bumn adlh bkn BUMN
2) benar juga bhw yg dimaksud pjbt BUMN termasuk pimpinan anak prshn BUMN dan dipraktekkan scr hukum
3) hal dipersoalkan adlhn posisi jabatan bkn status prshn




republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top