Ketika Seorang Suhu KPK Turun Gunung ! Air mata Ubedilah Badrun meleleh....


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Viral di medsos cerita tentang seorang mahasiswi miskin di Perancis yang ditolak oleh semua perusahaan ketika ia cari kerja. Mahasiswi ini smart, bahkan terlalu cerdas. Ia lulus dengan predikat cumlaude. Kenapa ditolak? Kenapa semua perusahaan tak menerimanya? Karena satu alasan: integritas.

Mahasiswi itu punya kebiasaan buruk ketika naik MRT. Gak mau bayar. Caranya? Ia otak atik kartu MRT, dan ia berhasil naik MRT tanpa bayar. Ia lakukan itu berulangkali. Bahkan ratusan kali. Ia merasa aman dan nyaman. Ia berpikir, sebagai mahasiswi miskin ia berhak menikmati MRT secara gratis. Dengan otaknya yang sedikit cerdas ia merasa bangga bisa melakukan itu. Mungkin ia pikir ini adalah anugerah.

Tidakkah ini persolan kecil? Remeh temeh? Tidak! Ini soal integritas! Ini soal moral! Ini soal kepercayaan! Jika menyangkut integritas, moral dan kepercayaan, ini besar pengaruhnya terhadap masyarakat, perusahaan, negara, atau apa saja yang mahasiswi itu ada di dalamnya. Ini adalah virus berbahaya yang hampir pasti akan menular, menebar kebusukan dan merusak segalanya. Termasuk merusak tatanan, norma dan etika.



Lalu, apa hubungannya dengan Abdullah Hehamahua? Beliau teringat mahasiswi itu ketika melihat carut marut moral politik di negeri ini sekarang. Dalam salah satu tulisannya beliau sempat bertanya: ‘Apakah DNA mahasiswi itu sama dengan yang dipunyai Menkes, Brimob dan presiden yang merasa bangga dapat menipu sistem yang ada demi mencapai ambisi pribadi? Lalu, kita harus terima presiden hasil kecurangan yang kedua kalinya?”

Kok kedua kali? Beliau meyakini bahwa 2014 telah terjadi kecurangan pemilu. Tentu, kalau seorang rektor dan ahli hukum seperti beliau yang bilang, pasti ada dasar dan datanya. Seorang mantan penasehat KPK dua setengan periode ini tak mungkin asal bicara. Apalagi, beliau dikenal masyarakat sebagai sosok yang jujur dan berintegritas tinggi.

2014 sudah dilupakan. Kenapa diulang di 2019? Apakah kecurangan kedua kali ini harus dilupakan juga? Tidak! Itulah kira-kira salah satu alasan mengapa cucu pahlawan Patimura ini harus turun gunung dan memimpin massa mengawal sidang di MK.

“He Abdullah Hehamahua, kamu salah seorang cucu Patimura, masihkah kamu berintegritas?” Sebuah bentuk instrospeksi Abdullah Hehamahua di dalam salah satu tulisannya.

Mungkin beliau tak ingin dianggap pengecut. Diam dan membiarkan negeri ini semakin tidak beres. Sementara beliau masih hidup. Diam terhadap kezaliman itu bukti tidak adanya integritas bagi anak bangsa. Mungkin itu yang diyakini beliau sebagai sesuatu yang prinsip.

Mantan penasehat KPK ini menegaskan bahwa demo di MK ini tak ada hubungannya dengan paslon. Beliau mengaku tak punya hubungan sama sekali dengan Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf. Ini murni soal integritas. Bahwa bangsa ini sudah tak punya komitmen hukum dan moral. Bangsa ini dikelola dengan penuh kecurangan. Kalau ini terus dibiarkan, atau merelakan pemimpin lahir dari hasil kecurangan, negara ini akan berjalan menuju kehancuran. Karena itu, harus diluruskan.

Beliau memilih tidak diam. Turun gunung, lalu pimpin massa untuk meneriakkan suara kebenaran itu. Tujuannya? Selamatkan bangsa ini dari tangan-tangan yang penuh dengan nafsu kekuasaan. Tidakkah ini yang diwariskan oleh para pahlawan dan pendiri negeri ini?

Beliau menulis: “Bahkan saya menghayal bagaimana nikmatnya Hasan Albana, Sayid Kutub, dan pahlawan dari kampung saya sendiri, Ahmad Lusi (Patimura) meninggal di tiang gantungan karena keteguhan melawan penguasa yang curang dan zalim.”

Di paragraf terakhir beliau menutup tulisannya dengan kalimat: “Ya Allah aku rindu menjumpaiMu sebagai seorang syuhada. Amiiin Yaa Robbal Aalamiin!”

Yang bisa dipetik dari tulisan Abdullah Hehamahua ini adalah spirit kebangsaan. Spirit nasionalisme dan semangat merah putih yang harus terus hidup di dalam jiwa rakyat Indonesia. Itulah jiwa para pahlawan yang diwariskan kepada anak cucu bangsa ini.

Jika seorang yang dikenal sebagai suhu KPK yang sudah berusia 70-an tahun ini masih punya semangat mendedikasikan diri untuk menyelamatkan bangsa dan negara, lalu turun gunung memimpin massa yang menyuarakan pentingnya moralitas berpolitik dan bernegara, bagaimana dengan anak-anak muda seperti anda? Terutama para mahasiswa yang beliau sangat prihatinkan keadaannya.

Jakarta, 15/6/2019.

Penulis: Tony Rosyid



Air mata Ubedilah Badrun meleleh.... 

Hehamahua Mengisi Dahaga Keteladanan Anak Muda



Oleh : Ubedilah Badrun
(Analis sosial politik UNJ Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies)

Dua puluh tahun lalu lebih saya bertemu Abdullah Hehamahua, saya memanggilnya bang Dul. Saat itu saya masih mahasiswa. Pertemuan yang berlangsung di sekitar Tebet itu terjadi dalam suasana diskusi santai tapi masih membekas dalam nalar dan nurani saya. Banyak kisah keteladananya tentang integritasnya yang diceritakan banyak orang. Tentang tak mau menerima suap, tak mau menerima bayaran saat menjadi pembicara seminar jika diundang sebagai penasehat KPK, tak mau menggunakan fasilitas negara saat bepergian untuk kepentingan pribadinya, dll.

Sosoknya yang sederhana, pemikiranya yang bernas dengan perspektif Islam yang kuat, rasional dan maju telah menginspirasi saya untuk memilih jalan intelektual. Pemikiran Islamnya yang kuat tak menegasikan pemahaman kebangsaanya yang sangat menghargai keragaman. Bahwa ia sadar lahir dan besar di Republik yang ia cintai ini dengan segala keragamanya.

Waktu itu saya bertanya-tanya bagaimana implementasinya dalam kehidupan bang Dullah sehari-hari. Karena pertemuan yang singkat dan bang Dullah harus segera kembali ke Malaysia untuk waktu yang lama, saya hanya bisa merenung tentang sosok sederhana ini. Belakangan bang Dullah bercerita bahwa suatu ketika saat bang Dullah menjadi penasehat KPK rapat di bulan Ramadhan siang hari bang Dullah protes "saya tidak akan mulai rapat sebelum ada makan siang tersedia !". Nadanya agak keras dan semua yang hadir bingung dan memberi tau bahwa itu hari bulan puasa. Lalu bang Dullah mengatakan "saya berpuasa, tapi diantara peserta rapat disini ada yang beragama non Islam, sediakan makanan untuk mereka, baru saya akan mulai pimpin rapat!". Sontak staff KPK menyiapkanya dan berdecak kagum, luar biasa, suatu teladan toleransi seorang muslim, toleransi iya praktekan tanpa kehilangan ketaatanya pada agama.

Suatu malam setelah beredar surat terbukanya jelang sidang MK, saya bertemu beliau, ia bercerita.... "saya hanya mengikuti pikiran jernih dan suara hati saya, berdasarkan data-data yang saya miliki terkait politik, terkait kondisi sosial ekonomi, terkait kondisi anak muda, bahwa negeri ini kalau dibiarkan sedang mengarah pada kehancuran sistematis. Saya tidak mau terjebak oleh persoalan dua kubu dalam pilpres 2019. Saya teriris ketika terjadi ketidakjujuran, saya terluka ketika terjadi ketidakadilan, saya tergerak ketika terjadi kejahatan kemanusiaan, ketika ada anak remaja belia yang tertembak peluru tajam.....saya mengikhlaskan diri niat karena Allah turun kejalan untuk meluruskan negeri yang saya cintai ini....".

Diskusi singkat nan menyentuh itu membuat saya tak banyak tanya lagi, saya termenung sambil tak tahan meneteskan air mata....lalu berkata dalam hati.. "bang Dullah abang sudah berusia 70 tahun...saya bersaksi abang berhati bersih mencintai negeri ini dan mengkhawatirkan masa depannya... "

Terimakasih bang Dullah, telah mengisi dahaga anak muda yang rindu keteladanan.....

Jakarta, 14 Juni 2019

[Orasi Abdullah Hehamahua saat kawal Sidang Sengketa Pilpres di MK]



8 Poin Gerakan Kedaulatan Rakyat by Hehamahua


Negeri ini menangis. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah jadi tragedi. Lebih dari 700 petugas KPPS meninggal. Belasan ribu sakit. Mulai dari sakit ringan hingga sakit berat. Delapan orang wafat ketika protes terhadap pemilu yang dianggap sarat kecurangan. Sebagian dari mereka yang mati adalah remaja. Dua orang diantaranya mati karena tertembak peluru tajam.

Sejumlah tokoh dan ulama yang kritis ditangkap dan dijadikan tersangka. Sebagian dituduh makar. Dijebloskan ke penjara dengan ancaman hukuman yang memberatkan. Pelanggaran yang sama tak berlaku bagi mereka yang mendukung penguasa. Disinilah keadilan patut diperjuangkan.



Banyak yang menyebut pemilu kali ini adalah yang terburuk di sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Paling curang dan paling brutal. Terjadi pelanggaran yang transparan dan telanjang.

Di sisi lain, penguasa yang diharapkan ikut bertanggungjawab untuk meredakan dan menstabilkan situasi tak kunjung hadir. Bahkan dicurigai ikut terlibat, atau setidaknya mendiamkan tragedi itu terjadi hingga berlarut-larut. Sebuah tragedi yang membuat suasana tegang dan bahkan mencekam bagi rakyat. Negara ini seolah kehilangan pemimpin yang bisa menjamin rasa aman bagi rakyatnya.

Penguasa cenderung lebih mengedepankan tindakan represif dari pada pendekatan persuasif. Absennya pemimpin membuat negara ini lalu dikendalikan oleh segelintir elit yang haus dan rakus kekuasaan.

Tragedi pemilu terjadi tanpa ada pihak yang merasa bertanggung jawab. Ini akan menjadi luka sejarah yang akan selalu diingat dalam memori bangsa Indonesia kedepan.

Proses pemilu belum berakhir. Tragedi Kemanusiaan yang telah merampas kedaulatan rakyat masih jadi trauma. Selain belum ada yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kasus per kasus, mekanisme pemilu telah sampai di Mahkamah Konstitusi (MK). MK mesti keluar dari ruang normatif yang sempit. Artinya tidak hanya menjadi institusi yang sekedar bekerja untuk menghitung selisih suara yang disengketakan dalam pemilu. Tapi lebih dari itu, MK harus betul-betul menjadi institusi moral yang benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan nasib masa depan bangsa dan negara.

Di tangan MK nanti akan ada keputusan siapa yang akan dimenangkan dalam persidangan untuk selanjutnya dilantik secara konstitusional menjadi presiden. Disinilah peran krusial MK bagi masa depan bangsa, minimal lima tahun kedepan, bahkan berdampak pada tahun-tahun berikutnya. Apakah presiden hasil keputusan MK itu akan membawa Indonesia keluar dari problem bangsa,
atau justru membuat negara ini makin terpuruk?

Di tangan sembilan hakim di MK, masa depan demokrasi, kedaulatan rakyat dan moralitas bernegara akan ditentukan. Nasib rakyat dan negara ini kedepan akan sangat bergantung kepada keputusan MK.

Apakah MK akan menambah tragedi baru dengan keputusan yang tidak jujur dan tidak adil? Apakah MK akan membuat keputusan sesuai kepentingan sepihak, atau hasil intervensi dan intimidasi? Jika itu terjadi, maka tidak saja kredibilitas MK yang semakin buruk, tapi lebih dari itu, keputusan MK akan membuat rakyat akan semakin putus asa karena tak lagi menemukan keadilan hukum dan politik di negeri ini. Rakyat merasa kedaulatannya secara sistematis telah dirampok oleh hampir semua institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan hukum dan merawat demokrasi di negeri ini.

Karena itu, kami atas nama Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) yang merepresentasikan kegelisahan, bahkan ketakutan rakyat:

1. Mengajak seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli kepada nasib bangsa dan memiliki hati nurani untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya keadilan, kedaulatan dan hak demokrasi rakyat demi keutuhan NKRI dan moralitas bangsa di masa depan. Ikut mengawal sidang. MK mulai hari ini tanggal 14 Juni hingga tanggal 28 Juni 2019.

2. Meminta kepada pihak yang sedang diberi amanah kekuasaan, khususnya pihak keamanan, memberi ruang bagi rakyat untuk berdaulat atas hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan hak memperjuangkan hak suaranya yang hilang saat pemilu.

3. Meminta kepada semua pihak, terutama penguasa dan para elit di negeri ini untuk tidak melakukan intervensi dan intimidasi kepada para hakim di MK.

4. Meminta kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersidang secara profesional dan proporsional mengacu pada fakta-fakta hukum yang ada dan mempertimbangkan aspek moral serta nasib bangsa kedepan.

5. Meminta pada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap independen, jujur, adil dan bebas dari kepentingan maupun intervensi dari pihak manapun dalam mensidangkan kasus sengketa pemilu.

6. MK dalam mengambil keputusan diharapkan tidak hanya mempertimbangkan angka-angka perolehan suara paslon, tapi seharusnya juga mempertimbangkan secara serius pelanggaran hukum, aspek moral dan tragedi kemanusiaan yang terjadi jelang, saat dan pasca pemilu.

7. Pelanggaran hukum, aspek moral dan tragedi kemanusiaan yang terjadi jika diabaikan dalam pertimbangan bagi putusan MK, maka berpotensi akan melahirkan situasi yang semakin buruk di negeri ini.

8. Saat ini, MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mengembalikan optimisme dalam berdemokrasi, bahkan berbangsa dan bernegara. Di tangan MK nasib masa depan bangsa dan negara ini akan ditentukan baik buruknya. Dan kami berharap MK tidak salah dalam membuat keputusan. Karena keputusan MK yang salah akan bisa mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat, lenyapnya demokrasi, lahirnya tirani di negeri ini dan disintegrasi bangsa.

Jakarta, 14 Juni 2019

Penulis: Dr. Abdullah Hehamahua (Korlap)




republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top