Pakar Hukum: Walau Menang, Syarat Tak Dipenuhi Bisa Jadi Alasan Diskualifikasi


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Belakangan ini status Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi topik hangat. Hal itu dinilai bisa menjadi masalah bagi paslon 01 di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan hal itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kelalaian itu disebut bisa menjadi signifikan.



“Bisa dianggap sebuah pelanggaran yang sifatnya kelalaian. Yang hari-hari ini yang didorong oleh Tim Kuasa Hukum 02. Tapi hanya merupakan teknikal dan kelalaian yang bisa signifikan,” kata Refly di Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019, seperti dilansir VIVA.

Refly juga menuturkan, dalam pengalaman MK, tidak terpenuhinya syarat bisa menjadi alasan untuk dilakukannya diskualifikasi. Meskipun dianggap menang dalam kontestasi pemilu.

“Karena dalam pengalaman MK, tidak terpenuhinya syarat bisa menjadi alasan untuk melakukan diskualifikasi, bahkan terhadap calon yang bisa menang dalam konteks pilkada,” katanya.

Kendati demikian, kata Refly, harus diperjelas apakah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri masuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan Undang Undang BUMN tahun 2003, memang kedua bank itu merupakan anak perusahaan BUMN.

Refly memahami perspektif dari Tim Kuasa Hukum 02. Bila melihat penafsiran yang lebih sistematis ada kaitannya dengan keuangan negara.

“Saya bisa memahami perspektif yang lebih ekstensi, terutama yang didorong oleh 02. Yang melihat penafsiran yang sistematis ketimbang kontekstual. Mengaitkan eksistensi anak perusahaan BUMN ini dengan keuangan negara. Dikaitkan juga dengan UU Tipikor dan UU tentang pemeriksaan uang negara,” paparnya.

Hari ini, Jum'at (14/6/2019), sidang sengketa Pilpres mulai digelar oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu hal krusial keputusan MK hari ini adalah mengabulkan perbaikan materi gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum 02 diantaranya soal status Ma'ruf Amin di dua bank BSM dan BNI Syariah yang oleh Tim Hukum 02 dinilai melanggar UU Pemilu dan minta paslon 01 didiskualifikasi.

Keputusan MK ini sebelumnya ditolak oleh KPU maupun Tim Hukum 01.


ALLAHU AKBAR!! Ditolak KPU dan Kubu Jokowi, MK Tetap Terima Perbaikan Tim Hukum 02 Soal Status Ma'ruf Amin





Saldi Isra, anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan pihaknya tetap menerima permohonan perbaikan diajukan tim pengacara Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, menurut Saldi, hal itu akan menjadi transparansi MK sebagai lembaga pengadil.

"Pemohon, termohon, dan pihak terkait diberi waktu untuk memperbaiki, karena ini kan ada kelebihan waktu, jadi itu bisa memberikan jawabannya masing-masing sampai hari Senin karena ada perkembangan-perkembangan seperti ini," kata Saldi Isra, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Pernyataan Saldi dipertegas oleh Suhartoyo, hakim anggota MK lainnya, dengan menyatakan apa yang diserahkan kepada MK, baik permohonan perbaikan dan sebagainya bisa diterima namum untuk putusannya menjadi sepenuhnya kewenangan hakim.

"Itu serahkan kepada mahkamah yang akan menilai cermat bijaksana sesuai
pertimbangan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi hal itu tak perlu dipersoalkan karena kita akan menghadapi pembuktian," tegas Suhartoyo.

Pernyataan majelis MK ini langsung menuai kritikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon, dan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

Menurut KPU, mereka keberatan bila permohonan perbaikan masuk dalam dalil materi pokok. Sebab, mereka harus menghadirkan jajaran KPU provinsi dan kab/kota yang menyita uang dan tenaga.

"Kami berasumsi dan menduga bila seperti itu saksi KPU provinsi dan kab/kota akan kesulitan transportnya seperti itu Yang Mulia," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Senada, pihak terkait, diwakili Yusril Ihaza Mahendra, mengatakan mereka akan kebingungan harus menyiapkan jawaban yang mana antara dalil permohonan pertama atau kedua yang diajukan pemohon. [merdeka]

***

Perbaikan materi gugatan 02 yang menghebohkan adalah soal status Ma'ruf Amin di dua bank, BSM dan BNI Syariah yang dinilai melanggar UU Pemilu dan terancam diskualifikasi.

[Video - Pembukaan Sidang MK]



republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top