Pasca Pembunuhan Khashoggi, Trump Setujui Transfer Teknologi Nuklir ke Arab Saudi


Artikel Terbaru :



Amerika Serikat diketahui telah mengeluarkan dua otorisasi untuk melakukan transfer teknologi nuklir ke Arab Saudi pasca kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi jelang akhir tahun lalu. Demikian temuan senator AS, Tim Kaine.

Kaine, senator Partai Demokrat yang berasal dari Virginia, negara bagian yang sama tempat Khashoggi tinggal di AS, menyebut surat keputusan Trump itu sebagai sesuatu yang mengagetkan mengingat keputusan itu dibuat di tengah kemarahan internasional atas kasus pembunuhan Khashoggi yang dianggap brutal pada tanggal 2 Oktober 2018.



Dua surat keputusan otorisasi tersebut masing-masing dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2018, hanya selang 16 hari setelah Khashoggi dibunuh, dan tanggal 18 Februari 2019. Berdasarkan surat keputusan yang juga dikenal dengan “Otorisasi Bagian-810” itu, pemerintah membolehkan perusahaan-perusahaan AS untuk berdiskusi dan mengerjakan proyek-proyek yang terkait dengan teknologi nuklir di negara kerajaan Teluk tersebut.

“Saya punya pertanyaan serius mengenahi apakah keputusan apapun terkait transfer nuklir itu dibuat berdasarkan kepentingan finansial keluarga Trump, ataukah kepentingan rakyat Amerika,” kata Kaine dalam pernyataannya pada hari Selasa (04/06). Senator Kaine mengatakan Departemen Energi saat ini telah menyediakan bagian-bagian detil dokumen dari otorisasi tersebut sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh kantornya dan juga oleh para anggota Komite Senat Urusan Hubungan Luar Negeri.

Kepada Middle East Eye, seorang pejabat Departemen Energi AS mengkonfirmasi bahwa dua surat otorisasi itu dikeluarkan setelah 2 Oktober untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan AS “berkompetisi di pasar nuklir internasiional.” Meskipun demikian, pejabat itu menambahkan bahwa persetujuan otorisasi tidak termasuk atau tidak mengijinkan transfer material nuklir, peralatan maupun komponen-komponen nuklir lainnya.”

“Proses (transfer) itu termasuk adanya peninjauan kembali antar departemen yang mengharuskan Departemen Energi memastikan memperoleh persetujuan dari Departemen Luar Negeri, berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, dan Komisi Regulasi Nuklir,” kata pejabat tersebut menjelaskan via email.

Para anggota DPR dari dua partai utama, Partai Republik dan Demokrat, pada bulan April lalu memperkenalkan sebuah aturan baru yang mengharuskan Menteri Energi Rick Perry melaporkan ke Kongres terkait dengan transfer teknologi nuklir ke negara-negara asing. Dalam satu agenda hearing Kongres awal tahun ini, Kaine secara pribadi juga menginterogasi Perry soal kapan transfer nuklir ke Arab Saudi tersebut disetujui. Perry hanya menjawab “saat itu” yang ia mengaku tidak tahu tanggalnya secara spesifik.

Sebagai keterangan tambahan Perry, Departemen Energi juga membatasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak terlibat dalam berbagi informasi rahasia terkait teknologi nuklir kepada Arab Saudi. Katanya kepada Reuters, hal itu untuk melindungi kepentingan bisnis.

Memicu Ekskalasi Berbahaya

Khashoggi, seorang kolumnis The Washington Post yang juga kritikus pemerintah Arab Saudi dibunuh oleh agen-agen negara monarkhi itu di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada musim panas lalu. Kematian Khashoggi ini memicu kritik tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Riyadh di Kongres.

Bulan Desember 2018, seluruh anggota Senat AS menyepakati sebuah resolusi yang menyatakan bahwa Pangeran Saudi Muhammad bin Salman bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, kesimpulan yang sama dengan kesimpulan CIA.

Hingga saat ini Trump masih bersekutu erat dengan Arab Saudi. Gedung Putih juga telah gagal memenuhi deadline yang dimandatkan oleh Undang-Undang Magnitsky Global terkait hak-hak asasi manusia untuk menetapkan para pelaku pembunuhan Khashoggi.

Sebelumnya, Trump juga melakukan veto terhadap sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menghentikan dukungan AS terhadap perang pimpinan Arab Saudi di Yaman. Masih terkait Saudi, bulan Mei lalu pemerintah Trump membuat manuver penjualan senjata ke kerajaan Teluk tersebut tanpa persetujuan Kongres. Otorisasi teknologi nuklir AS ke Arab Saudi ini muncul di tengah kekhawatiran yang terus meningkat akan kemungkinan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS Newsawal tahun ini, Bin Salman mengatakan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk berupaya mendapatkan senjata nuklir apabila Iran memproduksi senjata yang sama.

Di pihak lain, senator Kaine mengatakan, “Keinginan Trump untuk memenuhi apa saja yang dimaui Arab Saudi, di tengah keberatan Kongres, membahayakan kepentingan keamanan nasional Amerika.” Lebih lanjut menurut Kaine, kebijakan Trump ini merupakan satu langkah dari banyak langkah dan kebijakan lainnya yang sedang dimainkan oleh pemerintah Amerika yang justru akan memberi bahan bakar bagi eskalasi ketegangan yang berbahaya di kawasan Timur Tengah.

Sumber: Middle East Eye
Redaktur: Yasin Muslim

Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top