PKS yang Tak Tergiur ke Koalisi Jokowi Seperti PAN dan Demokrat (yang galau)


Artikel Terbaru :



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap berbeda dengan mantan pendukung 02 PAN dan Partai Demokrat yang telah mengubah haluan koalisi walaupun belum secara resmi.

"Biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami berada di luar kabinet. Toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).




Meski sebagai oposisi, PKS tetap berkomitmen untuk membantu bangsa Indonesia.

PKS berpengalaman di dalam pemerintah, juga pengalaman di luar pemerintah. Kami berada di luar pemerintah bukanlah kemudian sesuatu membuat kami tidak bisa membangun bangsa Indonesia," tuturnya.

Posisi PKS sebagai oposisi, kata dia, juga untuk menghadirkan sistem demokrasi yang lebih berkualitas. Sehingga menurutnya tidak perlu oposisi diajak untuk bergabung dengan pemerintah.

"Kami justru berada di luar pemerintah untuk memastikan demokrasi masih ada di Indonesia dan hendaknya memang menurut saya sebaiknya ya tidak perlu semua diajak ke pemerintah. Harusnya konsiten saja," pungkasnya.

PAN dan Demokrat Galau, PKS Ingin Bertahan


Partai Demokrat mengusulkan supaya Koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi segera dibubarkan. Ini karena pemilihan presiden (pilpres) telah usai. Sehingga tidak wajar jika koalisi itu tetap dipertahankan.

Namun, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW), dirinya masih percaya pada dan tetap berpegang teguh pada pertnytaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang ingin tetap berada di Koalisi Adil Makmur.

Karena itu, HNW tidak terlalu menganggap apa yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik soal pembubaran koalisi.

“Saya pikir itu pendapat pribadi bukan resmi partai. Buktinya Hinca Panjaitan saja masih menegaskan masih bergabung dengan 02 dan mengikuti seluruh proses di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar HNW di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Hidayat, terlalu aneh apabila ada pendapat yang menyebut adanya koalisi antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Amin akan menimbulkan konflik di akar rumput. Sehingga dia menilai memang koalisi tidak perlu dibubarkan.

“Jadi menurut saya terlalu naif untuk berpendapat bahwa konflik di akar rumput karena ada koalisi,” ‎katanya.

Terpisah, ‎Sekretaris Jendral PAN, Eddy Soeparno mengatakan, usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachlan Nashidik sangat bagus. PAN pun mendukungnya.

Menurut Eddy, usulan Demokrat ini sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat di akar rumput setelah Pilpres 2019 usai.

“Kita hormati usulan teman-teman Partai Demokrat sebagai upaya untuk menyatukan bangsa yang praktis terbelah selama delapan bulan di masa kampanye pilpres sampai dengan sekarang,” kata Eddy.

‎Selain itu, partai yang dinakodai oleh Zulkifli Hasan ini juga mendukung adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo. Karena pertemuan itu bisa mendinginkan suasana, termasuk kepada para pendukungnya.

“Kami pribadi berpandangan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo kelak secara otomatis akan meluluhkan perbedaan pandangan antar-masyarakat pendukung paslon 01 dan 02,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, tidak relevan masih adanya Koalisi Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Sehingga dia menyarankan supaya koalisi tersebut bisa dibubarkan.

“Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena Anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung,” kata Rachland, Senin (10/6).

Selain untuk Prabowo-Sandi, Rachlan juga menyarankan supaya Jokowi untuk membubarkan koalisi. Alasannya, mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

“Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” katanya.

sumber: jawapos

Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top