Sumbangan Kampanye Jokowi Rp19,5 M, Tim Hukum Sebut Salah Input Data


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  -  Tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019 seperti yang dituding oleh tim Prabowo-Sandiaga dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim hukum menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.
Anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, mengatakan Jokowi maupun Ma’ruf tak memberikan sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi.
Hal ini disampaikan Luhut saat memberikan jawaban atas permohonan dalam gugatan hasil Pilpres di MK sebagai pihak terkait.


“Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar,” ujar Luhut saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Luhut menuturkan laporan penggunaan dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) adalah dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.
Dugaan dana dari kantong pribadi Jokowi muncul karena kesalahan teknis input data yang dibuat atas nama mantan wali kota Solo itu.
“Karena teknis peng-input-an data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.
Selain itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari perorangan, partai politik, kelompok ataupun badan usaha non-pemerintah telah diperiksa dan telah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU yakni Anton Silalahi.
“Sehingga tuduhan pemohon tentang sumber dana kampanye fiktif adalah tidak benar karena telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi,” ucapnya.
Sementara sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG juga diklaim Luhut telah dicantumkan dalam laporan secara jelas dengan identitas pihak yang memberikan sumbangan.
“Maka berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan,” tuturnya.
Dana kampanye ini sebelumnya dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo lantaran ada ketidaksesuaian antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pilpres.
Tim Prabowo juga mempersoalkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yang tak mencantumkan datanya secara jelas. [cnn]

BW: Bawaslu Sembunyikan Informasi Dana Kampanye Jokowi


Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyebut Bawaslu tidak menjelaskan secara gamblang terkait sumber dana kampanye Jokowi yang digugat tim hukum Prabowo. BW menilai Bawaslu menyembunyikan sesuatu.
“Kalian coba lihat deh, (Bawalsu) merasa tergagap-gagap ketika menjawab dari mana uang Rp 19 miliar, padahal kekayaannya cuma Rp 6 miliar. Laporan itu adalah laporan Bawaslu, apakah Bawaslu menjawab itu? Nggak. Padahal kami mendapat dokumen itu dari Bawaslu,” kata BW di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).


“Bawaslu menyembunyikan informasi penting mengenai dana kampanye (Jokowi). Itu clear banget itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengungkap sejumlah hal yang dianggap sebagai kejanggalan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Di sidang MK, mereka memaparkan apa yang mereka sebut sebagai upaya timses 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menyamarkan sumber asli dana kampanye.
BW mengutip siaran pers ICW yang memuat analisis tentang golfer TRG dan TBIG. Menurut BW, golfer TRG dan TBIG adalah perusahaan milik bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf, Wahyu Sakti Trenggono. ICW dalam analisisnya, lanjut BW, patut menduga ‘sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer bertujuan mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya’.
“Kedua, diduga untuk mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2,5 miliar dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam pemilu,” kata Bambang Widjojanto, membacakan gugatan sengketa pilpres di MK, Jumat (14/6). [dtk]


republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top