Terancam Diskualifikasi, Cawapres 01 Ma’ruf Amin : "Apa yang Digugat 02 ke MK Tidak Jelas !"


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Calon wakil presiden 01 Maruf Amin tetap yakin menang Pemilu Presiden 2019 meski saat ini baru saja dimulai sidang gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Insya Allah (menang) karena memang yang digugat itu kan tidak begitu jelas,” kata Ma’ruf Amin usai menghadiri halal bihalal yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah di salah satu hotel di Kota Palu, Jumat malam (14/6/2019).






Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI itu mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat punya argumentasi cukup kuat ditambah bukti-bukti yang banyak. Karena itu, dia yakin semua gugatan yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandi akan terpatahkan dan pemenang Pilpres 2019 adalah pasangan capres-cawapres 01.

“Karena yang digugat KPU. Bukti-buktinya saya dengar ada beberapa kotak (272 kontainer) yang disiapkan (oleh KPU). Saya kira yakin menang Pilpres,” ucapnya.

Saat ini, Ma’ruf mengaku dirinya dan capres Jokowi masih merasa digantung terkait hasil Pilpres meski KPU beberapa pekan lalu telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat nasional dan mengumumkan Capres dan Cawapres 01 Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenag Pilpres.

“Menurut quick qount kami menang, menurut KPU menang tapi masih tergantung. Ibaratnya orang kawin masih tergantung jadi belum ditetapkan sebagai pemenang pilpres,” katanya saat memberikan hikmah halal bihalal di depan perwakilan MUI se-kabupaten dan kota di Sulteng, ormas dan ormas keagamaan yang hadir dalam acara tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dalil perbaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi, dalam sidang pendahuluan di MK di Jakarta, Jumat.

MK memberikan waktu kepada KPU RI selaku termohon, Jokowi-Ma’ruf selaku pihak terkait dan Bawaslu selaku pihak pemberi keterangan, menyiapkan jawaban atas dalil gugatan Prabowo-Sandi sebelum sidang berikutnya digelar Selasa (18/6) pekan depan pukul 09.00 WIB.

“Jawaban itu diserahkan sebelum sidang dilanjutkan Selasa jam 09.00 WIB pagi,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan.

Awalnya MK menetapkan agar jawaban diberikan Senin (17/6), sementara KPU RI meminta jawaban dapat diberikan Rabu (19/6).

Akhirnya MK mengambil keputusan agar jawaban diberikan Selasa sebelum sidang berlangsung. Ketiga pihak yakni KPU RI, tim hukum Jokowi-Ma’ruf serta Bawaslu RI pun menyepakati hal tersebut.

Sebelumnya KPU dan tim hukum Jokowi menolak keputusan MK menerima dalil perbaikan gugatan Prabowo-Sandi.

Menurut tim hukum Jokowi, Peraturan MK tidak mengatur pengajuan perbaikan dalil gugatan pilpres setelah batas waktu pengajuan berakhir.

Perbaikan yang diajukan Tim Hukum 02 diantaranya terkait posisi Ma'ruf Amin di dua bank BSM dan BNI Syariah yang dinilai melanggar UU Pemilu dan karenanya meminta MK untuk diskualifikasi paslon 01. (Inside)



BW: Wajar Mereka Bingung!


Dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pilpres 2019 telah diuraikan di dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mulai dari pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangan petahana, surat suara telah tercoblos 01, hingga 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga digandakan telah dilampirkan oleh Kuasa Hukum 02 Prabowo-Sandi dalam persidangan.

Ketua Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang widjojanto mengapresiasi putusan Majelis Hakim MK yang telah menerima perbaikan permohonan materi gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Menurutnya, perbaikan permohonan tersebut telah membuat kuasa hukum Jokowi-Maruf selaku pihak terkait dan KPU selaku pihak termohon menjadi bingung atau kewalahan.

"Ini majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit bahwa permohonan yang dipakai adalah permohonan yang dibacakan dalam persidangan," kata Bambang.

"Wajar kalau mereka bingung. Saya tidak yakin MK menolak sih insyaallah," imbuhnya.

Bambang yang juga mantan wakil ketua KPK ini mengaku bahwa pihaknya tetap optimis akan memenangkan gugatan perkara sengketa Pemilu 2019 di MK. Sebab, Bambang menyebut pihak kuasa hukum 01 dan KPU sempat berkeberatan dengan putusan MK yang tidak mempermasalahkan perbaikan permohonan perkara 02.

"Tadi dilakukan majelis hakim bersifat akomodatif mencoba mempertimbangkan semuanya. Prinsip kami menghadirkan optimisme dan berupaya sehebat yang kami lakukan untuk menunjukkan bahwa proses ini (Pilpres 2019) ada masalah," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa pihaknya telah menguraikan sejumlah fakta-fakta dalam persidangan terkait adanya 17 DPT siluman yang tak ada kejelasan dan terbukti dengan temuan sejumlah NIK ganda hingga terjadi penggelembungan suara.

"Kita menemukan NIK ganda, kita sebut NIK gandanya dimana. Kita sebut namanya siapa dimana saja. NIK ganda seperti apa? tanggal lahir gandanya seperti apa. Mudah-mudahan ini akan mengubah konstalasi bagaimana cara beracara di MK," demikian kata pria yang akrab disapa BW itu. [rm]


Ketika  Pakar Hukum dan Tata Negara, Mahfud MD Puji Tim Hukum Prabowo yang Cerdik


  Ayo  Jalan Terus  - Pakar Hukum dan Tata Negara, Mahfud MD, memuji tim hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang hasil gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).


Dalam kicauannya melalui akun @mohmahfudmd, mantan Ketua MK tersebut mengaku menonton sidang. Dia pun menuliskan beberapa catatan penting terkait berjalannya sidang itu.
Menurut Mahfud MD, sidang kali ini berbeda dengan sidang gugatan hasil Pilpres 2014. Ketika itu, kata Mahfud MD, Prabowo Subianto hadir dalam sidang untuk memberikan kata pengantar.
“Sidang berlangsung biasa, tidak tegang dan tidak ada kejutan. Suasana ini tercipta, antara lain karena pemohon prinsipal (Prabowo-Sandi, bahkan juga BPN) tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang dikomandani oleh BW (Bambang Widjojanto),” cuit Mahfud MD.
Kata Mahfud MD, yang menarik adalah hampir seluruh permohonan mengarah ke soal kecurangan kualitatif. Menurut Mahfud MD, tidak ada adu data C1 yang dulu dijanjikan kubu Prabowo.
“Beberapa kontainer form yang dibawa KPU untuk adu data tampaknya tak prlu dibuka karena Pemohon tidak membawa data form yang akan diadu dengan data KPU. Fokusnya kecurangan,” kicau Mahfud MD.
Pun Mahfud MD menyebut tim hukum Prabowo cukup cerdik karena bisa mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan kualitatif.

“Tim Hukum Pemohon cukup cerdik memfait-accompli dan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan (kualitatif). Mereka mengutip Yusril, Jimly, Saldi, Arief, saya, dan lain-lain yang mengatakan bahwa MK berwenang memeriksa kecurangan dalam proses pemilu demi mengawal konstitusi dan keadilan substantif,” cuit Mahfud MD.
Hal ini, kata Mahfud MD, memang tak terelakkan. Pasalnya sejak November 2008, MK sudah mendeklarasikan diri mereka bukanlah ‘Mahkamah Kalkulator’
“Bahwa MK berwenang memeriksa kualitas proses dan kecurangan itu sudah bagian dari hukum peradilan kita sampai dengan saat ini. Yang harus kita tunggu adalah bagaimana membuktikan curang TSM itu,” cuit Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, yang patut ditunggu adalah cara pemohon untuk membuktikan kecurangan yang diklaim Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
“Dan bagaimana termohon dan terkait membuktikan bahwa kecurangan-kecurangan yang mungkin ada itu tidak TSM, tidak signifikan dengan selisih, atau tidak ada kaitan dengan hukum pemilu melainkan terkait dengan bidang lain seperti pidana atau AN. Kita tunggu,” kicau Mahfud. (sra)


republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  

Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top