Undang Maskapai Asing Ke Rute Domestik, Pemerintah Tak Punya Strategi Terkait Tingginya Harga Tiket ?


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Undang Maskapai Asing Bukti Pemerintah Tak Punya Strategi Terkait Tingginya Harga Tiket

Usulan masuknya maskapai asing dalam melayani penerbangan rute domestik Indonesia, dinilai menjadi tanda pemerintah angkat tangan mencari solusi tingginya harga tiket.

Hal itu disampaikan Ekonom Senior INDEF Didik J. Rachbini melalui Diskusi Online INDEF (DOI) bertajuk "Mimpi Tiket Penerbangan Murah: Perlukah Maskapai Asing Menjadi Solusi", Minggu (16/6).

"Langkah mengundang maskapai asing adalah jalan instan atau cara eskapis menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat. Maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri," ujar Didik.





Didik menjelaskan, pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas (timbal balik). Sementara pasar penerbangan domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah itu sendiri, tidak diberikan kepada pihak asing kecuali dengan asas reprositas.

Sebelumnya Didik juga menyampaikan, pada tahun 2000 hingga 2018 pasar penerbangan domestik telah berjalan dengan persaingan yang sehat. Bahkan menjadikan pasar domestik Indonesia jauh lebih efisien daripada maskapai lain di dunia.

Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjalankan persaingan usaha yang baik. Oleh karenanya, hadirnya maskapai asing bagi Didik bukanlah solusi.

"Jadi, untuk membangun industri yang bersaing sehat, perlu kembali pada kebijakan persaingan. KPPU perlu berperan jangan cuma watchdog melongo, yang harus didukung oleh pemerintah," tandasnya. 

sumber: rmol


Undang Maskapai Asing Ke Rute Domestik, Fadli Zon: Presiden Gagal Paham


Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi isu diundangnya maskapai asing ke dalam rute penerbangan domestik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Menurut Fadli, dengan diundangnya maskapai asing bertabrakan dengan regulasi internasional yang disebut Cabotage Article 7 dalam Chicago Convention.

"tak melarang maskapai asing melayani rute internasional, hanya saja melindungi rute domestik saja, untuk menjaga kedaulatan udara tiap-tiap negara. Jadi, itu latar belakang adanya cabotage Article 7" ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Ahad 16 Juli 2019.

"Itu pula sebabnya tak ada negara manapun di dunia yang memperbolehkan maskapai asing melayani rute domestik di negaranya. Rute penerbangan domestik pastilah diproteksi sedemikian rupa, bahkan di negara paling liberal sekalipun. Makanya saya bertanya-tanya, bagaimana bisa Presiden tiba-tiba melontarkan pernyataan akan membuka rute domestik bagi maskapai asing? Usulan dari mana itu?" Lanjut Fadli

Fadli juga menyebut Jokowi gagal paham menganai industri penerbangan dari para pembantunya,

"Presiden telah gagal paham atau mendapatkan informasi keliru dari para pembantunya. Pemahaman yang keliru mengenai industri penerbangan ini berbahaya, karena bisa mengancam kedaulatan udara kita!" kata Fadli

Dengan itu, Fadli berharap agar Presiden bisa lebih mengkaji ulang pernyataannya sebelum dilontarkan ke publik.

"Jadi, saya berharap Presiden berhati-hati sebelum melontarkan pernyataan. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan dunia karena asal ngomong tanpa memperhatikan konvensi hukum dengan berbagai konsekuensinya," pungkas Fadli

Tak hanya itu, Fahri juga mangatakan adanya rute domestik bagi maskapai asing tentu bertabrakan dengan dua regulasi. Pertama, usulan tersebut bertentangan dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, terutama Pasal 108, yang menyebutkan bahwa badan usaha angkutan udara niaga nasional seluruh atau sebagian besar modalnya haruslah dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

"Jadi, dari mana ceritanya maskapai asing mau diundang masuk untuk melayani rute domestik?," tanya Fadli.

Lalu Kedua, usul Presiden tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016 mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.

"Sebagai catatan, maskapai asing memang bisa saja beroperasi di Indonesia, namun mereka harus mengubah badan hukumnya jadi berbadan hukum Indonesia, seperti yang dilakukan Air Asia Indonesia. Hal yang sama juga berlaku di negara lain. Thai Lion, misalnya, meskipun namanya Lion, tapi pemegang saham mayoritasnya adalah Thailand, bukan Lion Indonesia. Begitu juga dengan Batik Malaysia, pemilik mayoritasnya adalah Malaysia, bukan Batik Air Indonesia," pungkasnya.

Sumber: TeropongSenayan



republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top