Jokowi: Kasus Novel Jangan Sedikit-sedikit ke Saya, Tugas Kapolri Apa?


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada tim teknis untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan selama 3 bulan. Ia akan mengevaluasi setelahnya.

"Saya beri waktu 3 bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?" ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (19/7/2019).

Tim teknis merupakan tindak lanjut setelah Tim Pencari Fakta (TPF) memberikan temuan-temuan terkait kasus Novel. KPK menyatakan kekecewaannya terhadap TPF karena belum mengungkap pelaku teror Novel. 

Menanggapi hal itu, menurut Jokowi, kasus ini tidaklah mudah diusut. "Ini bukan kasus mudah. Kalau kasus mudah, sehari-dua hari ketemu," kata Jokowi.

Sebelumnya, TPF kasus Novel mengatakan pihaknya menemukan fakta terkait dugaan teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. TPF menemukan probabilitas serangan balik akibat penanganan kasus yang dilakukan Novel dengan penggunaan kewenangan berlebihan.

"TPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, TPF meyakini serangan tersebut tidak terkait masalah pribadi, tapi berhubungan dengan pekerjaan korban," kata Juru Bicara Tim Pencari Fakta Kasus Novel Baswedan, Nur Kholis, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Namun, mereka belum menyebut siapa pelaku serangan terhadap Novel. TPF meminta Polri membentuk tim untuk mencari tiga orang tidak kenal yang diduga datang ke rumah Novel ataupun masjid yang berada di dekat rumah Novel sebelum kejadian. 







Jokowi Beri Waktu Tim Teknis Polri 3 Bulan Tuntaskan Kasus Novel



Kepolisian Republik Indonesia memberikan target tim teknis untuk mencari 3 orang yang diduga terlibat kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan selama 6 bulan. Target tersebut diperpendek Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TPF (Tim Pencari Fakta, red) sudah sampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk menyasar dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, kalau Kapolri sampaikan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (19/7/2019).

Tim teknis merupakan rekomendasi yang diberikan TPF kasus Novel. Tim teknis akan dipimpin Kabareskrim Komjen Idham Azis.

"Kita harapkan dengan temuan yang ada sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, TPF yang sudah menyelesaikan tugasnya memberikan rekomendasi dibentuknya tim teknis untuk melacak 3 orang terkait teror Novel. Polri merespons dan tim teknis spesifik tersebut akan diberi waktu bekerja selama 6 bulan. Tugasnya, seperti rekomendasi dari TPF, mencari 1 orang tak dikenal yang pernah menyambangi rumah Novel dan mencari dua orang yang berada di atas motor di dekat masjid tempat Novel biasa salat.

"Kita sangat serius untuk mengungkap peristiwa ini," ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

"Teman-teman Polda Metro sudah memeriksa 74 saksi dan melakukan wawancara terhadap 40 orang, 38 CCTV sudah diperiksa, melibatkan kepolisian negara lain AFP, 114 toko bahan kimia juga kita periksa, bahkan tim eksternal dilibatkan, tim asistensi dari KPK," imbuh Iqbal. 




Soal Kasus Novel, Jokowi Sudah Lepas Tanggung Jawab

Upaya pengungkapan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan kini ditangani Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Namun demikian, dalam kasus ini Presiden Joko Widodo dituding telah lepas tanggung jawab. Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), M. Andrean Saefudin usai dirinya melayangkan somasi terbuka kepada presiden.

"Presiden lepas tanggung jawab terhadap kasus Novel. Awal Januari 2019 kami atas nama organisasi melayangkan somasi terbuka. Respons Istana hanya pasif. Sementara korbannya sudah jelas, sekarang mata kiri Saudara Novel sudah semakin parah walaupun mata kanan Alhamdulillah masih bisa melihat dengan bantuan kacamata," kata Andrean dalam keteranagan tertulisnya, Kamis 18 Juli 2019.

Kesan lepas tangan dari Presiden Jokowi ini pun disesalkan lantaran kasus penyiraman air keras terhadap Novel terjadi sejak 11 April 2017 silam.

"(Padahal) kewenangan tertinggi (penegakan hukum) itu hanya ada pada Pangti, Pangti itu menurut undang-undang pada Presiden," ungkapnya.

Andrean juga mengkritik kinerja aparat kepolisian dalam upaya pengungkapan kasus Novel. Meskipun Polri sudah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), namun faktanya tim tersebut gagal mengungkap dalang penyerangan tersebut.

"Kami sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TPF oleh Polri ini, sehingga kami tidak kaget (dengan kinerja TPF)," paparnya.

Sumber: RMOL



republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top