Pasca Pilpres, Tetap Memilih menjadi Oposisi ! Akankah PKS Terkucilkan ?


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  - Bila kita asumsikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih menentukan pilihannya karena kesadaran politik, bukan lantaran ikut-ikutan atau alasan lain, maka pilihan mereka merupakan wujud kepercayaan kepada yang dipilih. Anggota legislatif atau partai dipilih mungkin karena rakyat mempertimbangkan visi partai, programnya, tokohnya, atau alasan lain.






Sekalipun tidak bergabung dengan koalisi pendukung capres Joko-Ma’ruf, partai-partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat dipilih juga karena kepercayaan pemilih kepada mereka. Mereka dipilih karena sebagian rakyat menginginkan alternatif selain koalisi lain. Menjadi penting bagi partai-partai ini untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada mereka dengan tidak mudah tergiur oleh tawaran mayoritas pemenang pileg untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Meskipun jumlah peroleh kursi DPR mereka (secara gabungan 226 kursi) masih lebih kecil dibandingkan dengan gabungan PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP (total 349 kursi), namun posisi mereka diperlukan sebagai penyeimbang pemerintah. Komposisi ini bahkan bisa berubah drastis apabila partai-partai yang semula mendukung Prabowo tergoda oleh transaksi-transaksi politik dan beralih perahu.

Apakah partai-partai ini akan benar-benar tergoda oleh tawaran itu? Tampaknya mereka tengah berhitung.
Bagi Joko-Ma’ruf, apabila partai-partai ini jadi bergabung, maka rintangan bagi realisasi program-program pemerintah akan terhalau sedari awal. Sikap kritis dari parlemen telah mampu diredam sejak dini. Inilah jurus melemahkan perlawanan dengan merangkul lawan.

Apabila Demokrat dan PAN, yang hingga kini masih menimbang-nimbang atau mungkin sedang bernegosiasi, ternyata memutuskan pindah ke perahu pendukung Joko-Ma’ruf, maka jumlah anggota legislatif koalisi pemerintah akan membengkak. Apa lagi jika Gerindra juga tidak tahan terhadap bujukan untuk duduk di kabinet. Bila skenario ini terwujud, tinggallah PKS sendirian dengan perkiraan 50 kursi di DPR.

Dengan tinggal sendirian, PKS memang menjadi minoritas yang ‘terkucil’ dan terbayang beban berat yang mesti dipikul anggota legislatif partai ini manakala berhadapan dengan mayoritas ‘gendut’ yang menghimpun 8 partai lainnya dengan 525 kursi. PKS, yang tampaknya menjadi satu-satunya partai peraih kursi DPR yang tidak ditawari untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, bakal kerepotan.

Meski begitu, tidak akan sia-sia bagi partai apapun menjadi minoritas di DPR selama wakil mereka menjalankan fungsi kontrol secara konstruktif dan menyuarakan pandangan kritis yang mewakili rakyat serta mampu menawarkan alternatif dan pembanding terhadap pandangan pemerintah. Sekalipun seandainya suara mereka tidak diadopsi oleh partai-partai pendukung pemerintah, tidak ada yang sia-sia.

Menjadi minoritas di parlemen barangkali akan tertekan, namun mereka akan dicatat sebagai partai-partai yang menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilih dan tidak ikut-ikutan ‘trend’ pindah perahu. Mereka juga ikut merawat demokrasi karena tetap menjalankan fungsi penyeimbang terhadap eksekutif, sekalipun itu jalan yang tidak mudah. Meluruskan yang kurang atau tidak benar sama bernilainya dengan yang menjalankan hal yang benar.

(By Dian Basuki)

Sumber: Indonesiana.id



Membangun Gelombang Rakyat #KamiOposisiyang Kritis dan Konstruktif penjaga NKRI

oleh @MardaniAlisera

1. Masyarakat sehat punya perhatian politik. Lihat rakyat Hongkong berani protes RUU Ektradisi, lihat warga US selalu mbela kepentingan publik & HAM agar tdk terkooptasi oleh kekuasaan. Ada #PembelaanRakyatterhadap negara, meskipun beda suara dgn pemerintahnya. #KamiOposisi

2. Karena kekuasaan itu cenderung pada penyimpangan, "Power tends to Corrupt", harus ada mekanisme kontrol, selain ada lembaga2 resmi, semua pihak bisa ikut kritis dlm rangka #cintanegeri#KamiOposisi

3. Dalam masyarakat yg sehat partai politiknya sangat memerhatikan suara publik. Karena kebesaran satu partai ditentukan seberapa kongruen nya sikap dan perjuangan partai #aspirasipublik. Kian sebangun maka kian besar. #KamiOposisi

4. Karena itu artikulasi yg tajam dan bernas dari rakyat akan memengaruhi #kebijakanpublik. Dan kian banyak diskursus publik, kian sehat suatu bangsa. #KamiOposisi

5. Karena itu bermakna, kian banyak pihak yg terlibat dlm satu pembicaraan di ruang publik untuk #mengkritisi suatu program, maka semakin matang program dibuat dgn selesaikan solusi. #KamiOposisi

6. Salah jika ada pihak yg beranggapan bahwa membangun #sikapoposisi adalah sia2 dan terpinggirkan. Padahal sebaliknya justru publik dpt menyampaikan bahwa oposisi penting & sehat bagi demokrasi. #KamiOposisi

7. Bahwa publiklah yg akan merugi saat sebuah negara tdk memiliki oposisi yg kuat sbg #mitrakritispemerintah, justru akan memerintah semaunya dan membangun tanpa pengawasan. butuh rakyat kritis dlm mencintai negeri. #KamiOposisi

8. Akan ada tesa-antitesa dan sintesa yg sehat. Ada #kontestasigagasandan analisa yg baik bagi publik. publik berani bersuara ktitis konstruktif nan solutif. #KamiOposisi

9. Sikap PKS —partai di mana saya berjuang dan bernaung—sama seperti Partai yg lain akan diambil melalui mekanisme internal yg prosedural. Dan itulah kehidupan organisasi yg sehat. #KamiOposisi

10. Jadi ide #KamiOposisi murni kreasi pribadi, untuk mengajak masyarakat terlibat membangun bangsa dengan cara kritis dan konstruktif memberi masukan. Semua dalam rangka cinta negeri #Jangandiam #maribersuara


Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya


 Seluruh rangkaian pilpres 2019 usai sudah dengan ketukan palu hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. 9 orang “pendekar hukum” yang seharusnya menjadi the guardian of constitution, telah memilih untuk mengkerdilkan fungsinya dengan menyatakan tak berwenang mengadili sejumlah pelanggaran dan kecurangan Pilpres. Kompak, tanpa ada selisih pendapat, mereka menafikan semua bukti kecurangan yang jelas terpampang di depan mata. 5 hari sidang (tanggal 14, 18, 19, 20 dan 21 Juni 2019)  hanyalah pelengkap sempurnanya sandiwara, ibarat lirik lagu.

Sebab puluhan kontainer alat bukti, yang biaya fotokopinya saja milyaran rupiah, sama sekali tak disentuh.

Puluhan foto dan video yang membuktikan adanya kecurangan, ditolak mentah-mentah dengan alasan semua yang bersumber dari media sosial tak bisa dijadikan alat bukti hukum. Padahal, akun media sosial pun ada pemiliknya, ada yang mengunggah. Keaslian dan otentisitas foto dan video bisa dengan mudah diperiksa secara digital forensik, sudah banyak pakar telematika di Indonesia yang bisa melakukannya.

Rakyatpun terluka. Perasaan diabaikan, dinafikan, tak dianggap, menyimpan bara yang tak mudah padam. Luka yang sebenarnya sejak hampir 5 tahun ini terus menerus ditorehkan oleh penguasa, kini makin dalam dan menganga.

Bukankah mereka juga yang berpartisipasi membuka berbagai kecurangan selama ini?! Bukankah nettizen yang bawel tak kenal lelah sejak sebelum Pilpres, menelusuri data fiktif dari DPT?! Ada banyak data orang sudah lama meninggal yang tetap dicatat jadi pemilih aktif dalam DPT, dan netizen tahu betul itu.

Ada ribuan keanehan angka-angka dan penjumlahan yang salah di website Situng KPU, dan publiklah yang menelanjangi serta memviralkan semua itu.

Berbagai video yang dikirim masyarakat ke media sosial dan diteruskan kepada tim hukum BPN 02, sesungguhnya adalah apa yang mereka alami, mereka lihat. Hanya saja tak mungkin menghadirkan mereka semua ke ruang sidang karena jumlah saksi dibatasi. Dan, dengan alasan pemohon tak melihat sendiri, tak mengalami sendiri, maka semua video itu dianggap TIDAK ADA ARTINYA, TIDAK MENJADI BUKTI KECURANGAN.

Maka, wajarlah kalau rakyat yang terluka hatinya tak mau mengakui pemimpin dan dimenangkan oleh KPU dan MK. Di mata dan di hati rakyat mereka beranggapan seorang tokoh yang curang dan mencurangi suara rakyat, tidak layak dianggap sebagai pemimpin yang dihormati, disegani, dipatuhi dan diikuti setiap perintahnya. Secara de jure dia boleh saja dimenangkan, tapi secara de facto dia tak pernah memenangkan hati rakyat dan tak akan pernah.

Itu sebabnya, meski sudah final dan mengikat putusan MK yang memenangkannya, orang yang dimenangkan tetap belum percaya diri karena tak ada riuh rendah kegembiraan rakyat yang datang menyemut dan bersuka-ria atas penetapannya sebagai presiden terpilih.

Meskipun kepada Najwa Shihab di acara Mata Najwa dia mengaku telah ditelepon oleh 22 kepala negara asing yang memberinya ucapan selamat atas kemenangannya, tapi dia masih terus berharap mendapatkan sepotong ucapan selamat dari rivalnya.

Sesungguhnya dia sadar betul, meskipun 2/3 isi bumi ini mengucapkan selamat padanya, sementara lebigh dari separuh rakyatnya sendiri justru menampik dan tak mengakui kemenangannya, maka sejatinya dia raja tanpa mahkota. Kursi kekuasaan dia dapat, tapi dia tak kuasa merengkuh hati rakyatnya.

Lalu, timbullah pikiran konyol : jika eks kompetitornya di Pilpres kemarin mau berjabat tangan dengannya, mau rekonsiliasi dengannya, maka otomatis rakyat banyak pun akan menerimanya sebagai pemimpin.

Hai, hallooo…, jangan mimpi di siang bolong!! Tak semudah itu mengobati luka menganga di hati rakyat. Mereka bukanlah benda mati yang menjadi property partai politik atau asset milik para politisi, camkan itu!!

REKONSILIASI POLITIK TAK BERDAMPAK PADA RAKYAT


Ketahuilah kalian, wahai kelompok yang telah merampok suara rakyat, wahai kalian yang telah mengkhianati amanah rakyat, duhai yang telah mencurangi demokrasi, sesungguhnya pemilu dan pilpres telah berakhir. Rakyat kini TIDAK
dalam posisi membela partai ini dan itu, TIDAK lagi sedang mengusung 02 demi menghadapi 01.

Saat ini yang terjadi adalah RAKYAT INDONESIA yang menghendaki pemimpin yang JUJUR, yang benar-benar dipilih rakyat, BUKAN yang DIMENANGKAN oleh segelintir lembaga, melawan sekelompok yang demi melanggengkan kekuasaan telah melakukan segala cara.

Maka, PERCUMA SAJA kalian merayu parpol-parpol eks koalisi pengusung capres 02 untuk bergabung ke koalisi yang “dimenangkan”. Percuma saja kalian membangun opini dibantu media massa dan sejumlah stasiun tv, untuk mengajak Prabowo dan Sandi Uno untuk rekonsiliasi.

Rakyat TIDAK lagi tergantung pada sikap parpol dan mantan paslon capres. Rakyat yang terlanjur sakit hati dan terluka sudah bertekad untuk tidak mengakui legitimasi presiden yang dimenangkan dengan manafikan sejumlah kecurangan, yang dipaksa menang dengan mengabaikan kesaksian rakyat.

Oleh karena itu, wahai elite parpol-parpol eks pengusung paslon capres 02, jika kalian tergiur pembagian “ghanimah”, sehingga kalian enggan beroposisi pada penguasa, maka RAKYATLAH yang akan menjadi OPOSISI SEJATI.

Begitu pula mantan paslon capres 02, Bapak Prabowo Subianto dan Bang Sandiaga Uno, jika sampai anda berdua mau melakukan rekonsiliasi, maka habislah sudah simpati rakyat yang sudah 10 bulan terakhir ini berjuang memenangkan anda sampai tetes keringat penghabisan, sampai koin rupiah terakhir.

Jangan sampai, DEMI ALLAH, JANGAN LAKUKAN ITU. Apalagi luka hati rakyat masih menganga, darah para syuhada 21 – 22 Mei masih belum kering, tanah kuburan hampir 700 petugas KPPS masih merah.

Tak perlulah beralasan demi membebaskan para korban kriminalisasi. Sebab itu memang sudah resiko perjuangan. JANGAN MASUK PERANGKAP DUSTA!!
Ingatlah bagaimana ulama sepuh Ustadz Abu Bakar Baasyir saja diberi harapan palsu akan dibebaskan, tapi hanya hitungan hari sudah diingkari.

Bahkan kepada teman sekutu sendiri mereka tega saling sikut dan tega memberi harapan palsu.

Apalah artinya berupaya membebaskan para pejuang yang dibui, jika harus menjilat dan mengikuti keinginan pihak yang mengkriminalisasi. Bukankah dulu kakek moyang kita yang ditahan Belanda tidak pernah mau menjilat dan ikut kemauan Belanda demi sebuah kebebasan?!

YANG MENANG, YANG GAMANG

Lihatlah orang-orang yang dimenangkan, betapa mereka kini gamang, berupaya mendapatkan ucapan selamat, mati-matian ingin mengajak rekonsiliasi.

Jumat malam, sehari pasca putusan MK, di TV One Ibu Siti Zuhro, pengamat politik, meminta agar Gerindra dan PKS tetap berada di jalur oposisi. Siti Zuhro mencontohkan betapa dulu PDIP 10 tahun berada di luar Pemerintahan dan kekeuh jadi oposisi.

Namun apa kata Arya Bima, politisi PDIP?! Dia menolak argumen Siti Zuhro, jangan bandingkan dengan masa ketika PDIP jadi oposisi. Saat itu keterbelahan masyarakat tidak terjadi separah sekarang. Kalau sekarang, masyarakat sudah terbelah parah.
Nah lho!!

Artinya mereka sebenarnya TIDAK SANGGUP MERANGKUL KEMBALI RAKYAT, MEREKA TIDAK MAMPU MEREBUT KEMBALI SIMPATI RAKYAT.

Lalu siapakah penyebab keterbelahan di tengah masyarakat?! Bukankah kubu kalian yang selalu MENUDUH kami yang tidak mendukung kalian sebagai “ekstrimis”, kelompok Islam garis keras, Islam radikal, pro khilafah, seakan kami tidak pancasilais, tidak cinta NKRI?!

Lupakah kalian semua TUDUHAN yang gencar kalian tiupkan agar kami dibenci sebagian rakyat lainnya?! Bukankah issu Islam radikal, issu khilafah, itu yang sengaja kalian hembuskan agar bangsa ini terbelah dan sesama ummat Islam diadu domba?! Bukankah DOKTRIN itu yang kalian ajarkan saat pelatihan TOT saksi?! Lalu kenapa kalian sekarang kebingungan ketika melihat masyarakat terbelah.

Sore ini di iNews TV, Lukman Edi pun berkata senada, intinya kubu mereka, TKN 01, semua ditugaskan untuk melobby siapa saja yang mereka kenal dari kubu BPN 02, agar bisa segera rekonsiliasi.
Tidak malukah dia setelah sekian banyak pernyataan menyakitkan dia lontarkan di berbagai kesempatan muncul di layar TV, sekarang akan mengajak kami mengakui kemenangan kalian?!

Insyaa Allah, sampai akhir hayat pun kami rakyat yang sudah kenyang difitnah, dituduh “ekstrimis” (radikal, garis keras), dicari-cari kesalahan kami, TIDAK AKAN PERNAH RELA BERJABAT TANGAN dengan mereka yang berlumuran KECURANGAN. Masa iya kami akan berangkulan dengan yang telah merampok suara kami?!

Nikmatilah kemenangan pemberian KPU, Bawaslu dan MK. Puaskanlah berbagi kekuasaan antar kalian. Jika kalian pemenang sejati, kenapa harus menggoda oposisi?! Bukankah oposisi harus ada demi berjalannya roda demokrasi?!

Penulis: Iramawati Oemar




republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top