PKS: Kalau Bertemu Terus Dapat Kursi Itu Bukan Rekonsiliasi, Tapi Akuisisi


Artikel Terbaru :



  Ayo  Jalan Terus  -  Wacana rekonsiliasi ramai diperbincangkan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Rekonsiliasi diartikan sebagai pertemuan antara Jokowi dan rivalnya, Prabowo Subianto untuk meredam polarisasi selama pilpres berlangsung.

Namun demikian, tidak sedikit yang mengartikan hal tersebut sebagai upaya Jokowi untuk merangkul partai-partai yang bersebrangan masuk dalam koalisi.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera tidak setuju jika rekonsiliasi diartikan sebagai jalan untuk bergabung ke lingkaran istana.

Menurutnya, rekonsiliasi sebatas silaturahim yang dilakukan karena semua proses-proses pemilu sudah selasai.

“Lalu katakan, selamat saya tetap oposisi yang akan mengkritik Pak Jokowi,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Ahad 7 Juli 2019.

Hal ini tentu akan berbeda arti jika rekonsiliasi bertujuan untuk berbagi jatah kursi dan merapatkan barisan ke koalisi pemerintah.

“Jika bertemu untuk dukung lalu mendapat posisi kursi bergabung ke koalisi, itu namanya akuisisi. Bedakan antara silaturahim dan akuisisi,” tegasnya.

Sumber: RMOL





Pengamat: Rekonsiliasi Jadi Sensitif Karena Identik Bagi-bagi Kursi

 Rekonsiliasi yang diwacanakan pasca Pilpres 2019 tampaknya masih jauh panggang dari api. Sebab, rekonsiliasi dimaknai dengan pragmatis yaitu bagi-bagi kursi.

"Rekonsiliasi menjadi sangat sensitif dibicarakan saat ini karena rekonsiliasi dibuat seolah-oleh identik dengan bagi-bagi kekuasaan," kata pemerhati politik dari Mahara Leadership, Iwel Sastra, Senin 8 Juli 2019.

Menurutnya, karena itulah baik pendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sama-sama keberatan dengan yang namanya rekonsiliasi.

Pendukung Jokowi-Maruf keberatan karena mereka sudah merasa bekerja dan berjasa, dan sekarang saatnya mereka mendapatkan jatah kursi, bukan malah dibagi-bagi kepada parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Pendukung Prabowo-Sandi umumnya non parpol, mereka juga banyak yang yang keberatan dengan rekonsiliasi karena apa yang mereka perjuangkan selama ini akan menjadi sia-sia.

"Padahal rekonsiliasi politik itu bagus jika tujuannya baik, yaitu untuk rakyat. Karena kemarin pilpresnya tegang, di medsos apalagi, lewat rekonsiliasi diharapkan cair dan bersatu, jadi tidak harus bagi-bagi kekuasaan," ujar Iwel.

Rekonsiliasi yang dimaksud yaitu, menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kembali ke demokrasi yang normal yang ada penguasa dan oposisinya.

"Jadi, biarlah parpol pendukung 01 di pemerintahan dan pendukung 02 jadi oposisi. Pemerintah dan oposisi harus sama-sama berjalan dengan baik tanpa ada hujatan dan kebencian," demikian Iwel Sastra.

Sumber: RMOL

Sandiaga: Kami Oposisi Tapi Tetap Bersahabat


Mantan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mendukung adanya oposisi yang konstruktif dalam demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, oposisi diperlukan untuk membangun Bangsa Indonesia agar lebih baik ke depan.

"Saya sadar bahwa untuk membangun bangsa itu bisa dari luar dan kami menjadi oposisi tetapi tetap bersahabat," kata Sandi di Jakarta, Senin 8 Juli 2019.





Sandi menilai, koalisi Jokowi-Maaruf Amin sejauh ini sudah cukup baik. Sandi memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi yang kuat.

"Ini juga aspirasi dari masyarakat menginginkan oposisi yang kuat yang ikut mengoreksi langkah-langkah pemerintah," tuturnya.

Sumber: TeropongSenayan




republished by AYO JALAN TERUS -   Good Day Good News :)  



Good Day Good News


Artikel Terbaru :


Back to Top