Mengenal Prof. DR. Supandi & 3 Hakim Agung yang Berani Batalkan Kenaikan BPJS






[ AyoJalanTerus.com ]  Kabar dibatalkannya kenaikan BPJS sangat menggembirakan publik. Bagaimana tidak disaat kondisi ekonomi yang sulit ini rakyak akan sangat terbebani jika iuran BPJS naik.

Namun setelah melalui proses yang panjang, rencana kenaikan iuran BPJS resmi dibatalkan oleh MA. Lalu siapa sosok hakim yang telah berani membatalkan kenaikan BPJS? Seperti yang kita keputusan ini tentu tidak mudah dan beresiko berat.

Beliau adalah Prof. Dr. Supandi. Hakim Supandi merupakan putra Sumut alumni Fakultas Hukum USU, mulai sarjana hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. “Kami bangga dengan Pak Supandi. Beliau dan hakim di MA mendengarkan suara rakyat dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS,” kata Rozi Ibnu Hajar, warga Medan Estate, Deliserdang, Senin (9/3/2020).

Rozi bertetangga Supandi, yang memang memiliki rumah keluarga di Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan. Supandi dan keluarga hampir 20 tahun tinggal di sana. Tapi Supandi memang anak asli Saentis, desa yang bertetangga dengan Desa Medan Estate dan Desa Lau Dendang.

“Beliau tetangga yang baik dan peduli dengan sesama di Dusun 10 Medan Estate. Kami biasa menyapanya Pak Pandi,” katanya.

Prof Dr H Supandi, S.H., MHum lahir pada 17 September 1952. Dia adalah hakim agung pada Mahkamah Agung RI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sejak 18 April 2016.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. (kaldera)








berikut Profil & Biodata Beliau dari situs Wikipedia : 


Supandi (Hakim)



Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (lahir di MedanSumatra Utara17 September 1952; umur 67 tahun) adalah hakim agung pada Mahkamah Agung RI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sejak 18 April 2016.[1] Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.[2]
Pendidikan yang pernah dijalani adalah pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatra Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.[2]






Alhamdulillah, BPJS yang Batal Naik



Kabar gembira untuk rakyat Indonesia, Iuran BPJS Kesahatan batal naik. Batalnya kenaikan iuran BPJS Ini setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judical review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

KPDCI keberatan dengan kenaikan iuran ini kemudian menggugat ke MA. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro seperti dikutip dari Detik, Senin (9/3/2020).



Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.
Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Rp110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

c. Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 2020

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp80 ribu untuk kelas 1

Alhamdulillah, semoga hukum di Indonesia masih berpihak kepada keadilan dan hak-hak rakyat kecil.


Membanggakan, Inilah Tiga Hakim Agung yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS


Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pembatalan itu lewat ketukan palu tiga hakim agung. Mereka adalah Supandi, Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.

Dilansir dari Deti, Supandi lahir di Medan pada 17 September 1952. Supandi menjadi hakim agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) sejak 29 Maret 2016.

Beberapa jabatan penting lainnya pernah dia jabat. Antara lain, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dia peroleh dari Universitas Sumatera Utara (USU). Dia juga aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.

Supandi dikukuhkan menjadi guru besar dosen tidak tetap Universitas Diponegoro (Undip) pada 29 November 2019. Pidato pengukuhan Prof Supandi mengangkat topik tentang ‘Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia’.

Hakim agung lainnya adalah Yosran. Dia dilantik menjadi hakim agung sejak 5 Agustus 2015. Sebelumnya, Yosran menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yosran merupakan lulusan S1 Universitas Andalas jurusan Hukum Acara Pidana. Kemudian S2 STIH Iblam jurusan Hukum Bisnis dan S3/Doktor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan jurusan Ilmu Hukum.

Kemudian Yodi Martono Wahyunadi, hakim agung paling junior. Ia mulai menjadi hakim agung sejak 7 November 2017. Sebelumnya, Yodi adalah Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Binganis dan Administrasi TUN MA.

Yodi merupakan lulusan S1 UNPAD dengan jurusan Hukum Perdata. Kemudian S2 di Universitas Airlangga dengan jurusan Hukum Tata Pemerintahan dan S3/Doktor di Universitas Trisakti dengan jurusan Ilmu Hukum.

Lewat ketiganya, kenaikan iuran BPJS yang mempunyai perhitungan rumit dibatalkan. Padahal, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku sudah 130 kali rapat untuk menaikkan iuran itu bersama ahli keuangan, ahli asuransi, dan ahli kesehatan. (bmn)



Terima Kasih sudah membaca 😊 , Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu . Sekaligus LIKE fanspage  kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya 📌@Tahukah.Anda.Info   Membuka Mata Melihat Dunia 

📢  Sumber  





Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !



Back to Top