Makin Agresif! China Umumkan Wilayah Kedaulatan Di LCS, Termasuk 25 Pulau






[ AyoJalanTerus.com ]  - Pemerintah China mengeluarkan proklamasi kedaulatan di Laut China Selatan (LCS) usai Vietnam memprotes keberadaan kapal-kapal negeri tirai bambu tersebut di sana.

Pada Minggu (19/4), Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Urusan Sipil ternyata merilis sebuah pernyataan terkait kedaulatan China di LCSyang disengketakan oleh banyak pihak.

Dalam pernyataan tersebut, China mengumumkan nama-nama wilayah dan koordinat yang dikuasai China di LCS, yang meliputi 25 pulau, beting, terumbu, serta 55 gunung dan punggung laut.

Tak ayal, hal tersebut memicu kritikan karena tidak sesuai dengan hukum internasional.





"Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas fitur di bawah air kecuali mereka berada dalam 12 mil laut dari daratan. Jadi, apakah China tidak mengetahui hal ini atau dengan sengaja mencoba melanggar hukum internasional," ujar seorang peneliti di lembaga think tank Inggris, Chatham House, bernama Bill Hayton.

"China telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang sangat jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa diklaim negara sebagai wilayah. Namun China tampaknya menentang UNCLOS dengan menegaskan kedaulatan di tempat-tempat yang sangat jauh," tambahnya seperti dimuat Sputnik.

Selain itu, China juga telah membuat klaim umum untuk sekitar 90 persen saluran air melalui gagasan yang disebut "sembilan garis putus (nine dashed-line). Di mana garis-garis yang dilewati juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Klaim tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa di dasar laut LCS mengandung sumber daya hidrokarbon yang besar.

Menurut Direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Kelautan di Institut Nasional Studi LCS, Yan Yan, klaim teritori China menunjukkan kedaulatannya di wilayah tersebut. Yan mencatat, klaim tersebut bukan lah yang pertama kali diumumkan. Pada 1983, China juga mengklaim 287 fitur di LCS.

"China dihadapkan dengan Vietnam yang semakin agresif ketika negara itu terus menangkap ikan secara ilegal dan melakukan eksplorasi minyak dan gas secara sepihak di LCS," kata Yan.

"Dan sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Vietnam harus lebih menahan diri daripada bertindak agresif," lanjutnya.

Bulan lalu, Vietnam mengeluarkan catatan diplomatik untuk PBB yang memprotes klaim kedaulatan China di LCS. Vietnam juga semakin geram dengan klaim China atas Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spartly.

"Dewan Negara baru-baru ini menyetujui pembentukan distrik Xisha (Kepulauan Paracel) dan Nansha (Kepulauan Spartly) di bawah Kota Sansha," ujar Kementerian Urusan Sipil China menggunakan nama China untuk menyebut wilayah yang diklaimnya. (Rmol)


Putusan Pengadilan Arbitrase PBB: China Tak Berhak Atas Laut Natuna

 China bermanuver di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna milik Indonesia. Kapal-kapal nelayan China tampak sedang mencari ikan dikawal kapal penjaga (Coast Guard) China. Padahal, PBB sudah memutuskan klaim China atas Natuna tidak sah.

Pengadilan Arbitrase Tetap Internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutus China melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Hal ini otomatis membuat klaim China atas ZEE Natuna Indonesia juga tidak sah.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh PCA pada 12 Juli 2016 di Den Hag, Belanda, mulanya Filipina membawa sengketa Laut China Selatan ke PCA. Filipina tak terima atas klaim sepihak China yang membuat sembilan titik garis batas putus-putus atau yang disebut 'nine dash line'. Klaim ini disebut China atas hak bersejarah wilayah itu.

Sembilan garis batas yang dihubungkan dari Pulau Hainan tersebut mengklaim wilayah seluas 2 juta km persegi di Laut Cina Selatan sebagai wilayah China, sehingga mengambil kurang lebih 30% laut Indonesia di Natuna, 80% laut Filipina, 80% laut Malaysia, 50% laut Vietnam, dan 90% laut Brunei.

Dalam amar putusan itu, Filipina menang atas gugatannya. Mahkamah menjelaskan bahwa China tak berhak atas klaim ZEE Filipina 200 mil, lantaran tak bisa memenuhi syarat hukum internasional.

Mahkamah juga memutuskan bahwa China telah mengganggu aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Filipina atas wilayah ZEE Filipina. Secara otomatis, keputusan PCA ini juga berdampak pada ZEE Natuna milik Indonesia.

Mahkamah mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya.

Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China antara lain berdasarkan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Namun, China tetap bersikukuh. China tidak mau menerima putusan PCA yang berada dibawah naungan PBB itu.

"China tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan berdasarkan atas putusan tersebut," ujar Xi seperti dilansir CNN, Selasa (12/7/2016).

Indonesia pun tak mau tunduk pada sikap China. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Indonesia dan China tidak dalam suasana perang terkait pelanggaran ZEE oleh Negeri Tirai Bambu itu. Mahfud menegaskan Laut Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia sehingga tak ada negosiasi dengan China.

"Yang jelas, kita tidak dalam suasana berperang. Karena memang kita tidak punya konflik dengan China," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019).

"Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama. Ini sudah finallah secara internasional," sambungnya.

Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !



Back to Top