Bangsa Dikepung Masalah, Tagar Indonesia Terserah, Dokter pun Pasrah..






[ TahukahAnda.info ]   Tagar #IndonesiaTerserah belakangan ini menjadi trending di media sosial. Tagline ini muncul lantaran melihat banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Banyak orang mengira tagline ini dibuat oleh tenaga kesehatan, karena sudah menyerah dengan perangai orang Indonesia yang tidak patuh terhadap aturan social distancing atau memakai masker saat keluar rumah.




Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Airlangga dr Alfian Nur Rasyid SpP mengatakan, terserah yang dimaksud artinya sesuka hati masyarakat yang mau keluar rumah dan tidak taat protokol.

Tetapi tim medis tetap akan melayani masyarakat semampunya dengan fasilitas yang dimiliki.

“Artinya bila ada yang datang dan melebihi tempat tidur tidak ada, ya kenyataan seperti itu. Tenaga kesehatan itu di hilir kalau terjadi penularan di hulu (masyarakat) itu susah, bukan wewenang rumah sakit tapi ada wewenang lebih tinggi,” jelas Alfian dilansir JPNN.Com, Rabu 20 Mei 2020.

Jika kondisi seperti terus berlanjut, lonjakan kasus covid-19 akan terus terjadi. Menurutnya, masyarakat yang diberikan kelonggoran PSBB seharusnya digunakan untuk saling mengingatkan orang di sekitarnya.

“Bukan malah pergi ke mal, apalagi kalau keluar tanpa mengunakan masker,” imbuhnya.

Saat ini, ungkap Alfian, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga sudah mulai merasa lelah. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi kebijakan pemerintah juga.

“Kami mulai lelah. Masyarakat itu kan mengikuti kebijakan, beberapa patuh, beberapa melanggar. Kalau kebijakan tepat mereka mungkin tidak akan melanggar karena ada batasan, mungkin ada sanksi pinalti atau batasan yang jelas,” jelasnya.

Melihat kondisi seperti ini, dia dan semua tenaga kesehatan yang bertugas hanya bisa pasrah. Pasrah dalam arti, meskipun pasien Covid-19 semakin banyak, tenaga kesehatan akan tetap melayani dengan rasa iklhas.

“Kita ikhlas lilahi taala menolong orang sakit,” ungkap Alfian.

Dia mengatakan, bila nanti yang datang lebih banyak dari tempat tidur yang ada atau melebihi kapasitas rumah sakit. Masyarakat harus memahami hal tersebut dan menerimanya.

Dia menjelaskan, jika masyarakat yang mengabaikan protokol menjadi Orang Tanpa Gejala (OTG) dan membawa virus corona pulang ke rumah akan muncul penyesalan. Sebab, yang berisiko masuk rumah sakit adalah orangtuanya atau orang di sekitarnya.

“Yang harus diketahui virus ini akan tetap hidup dan bertahan di Surabaya atau Indonesia. Selama virus itu tidak berhasil dimatikan oleh orang-orang dengan imunitas kuat atau tidak dibawa mati oleh orang imunitas lemah,” pungkasnya.

Sumber: RMOL



Bangsa yang Dikepung Masalah


Apes! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan negeri +62 saat ini. Keprihatinan terkait pemilu 2019 belum usai, muncul kasus Jiwasraya dan Asabri. Lenyapnya belasan triliun di kedua BUMN itu makin menggegerkan negeri ini.

BPJS pun collaps. Naikkan iuran melalui Perpres No 82/2018, dibatalin MA. Naikkan lagi dengan perpres 64/2020, rakyat ramai-ramai menyerbu. Yudisial review lagi. Apakah akan dibatalin lagi oleh MA, lalu dinaikkan lagi melalui Perpres yang baru? Kayak sirkus aja!.

Revisi UU KPK pun mendapat banyak kutukan. Apalagi ketika KPK tak bisa geledah kantor PDIP. Harun Masiku (HM), mantan kader PDIP menghilang. KPK pun belum mampu menemukannya. Sampai sekarang entah dimana buronan ini berada. Emang masih hidup? Begitulah pertanyaan publik.

Soal tangkap menangkap, kita percaya polisi sangat profesional. Kenapa sampai hari ini HM belum juga ketangkap? Apakah orangnya sudah mati?

Sedang meratapi keadaan KPK, gelombang corona datang. Bak tamu tak diundang, corona telah memakan banyak korban. Lebih dari seribu penduduk mati. Itu yang tercatat. Artinya, mati setelah ada hasil test swebnya. Yang belum ada hasil testnya, gak tercatat. Jumlahnya? Bisa lebih besar.

Perppu corona pun diterbitkan. Tapi, mendapat banyak kecaman. Sejumlah pakar hukum protes. Perppu corona dianggap memberi kesempatan terjadinya korupsi besar-besaran. 405,1 triliun bukan uang kecil bro. Tapi, DPR menyetujui dan ketok palu. Perppu jadi UU. Itulah DPR kita.

Belum lagi 209 pasal dalam UU Minerba yang cenderung abaikan Amdal, dan RUU Omnibus Law yang dianggap memojokkan nasib para buruh. Rakyat teriak. Tapi DPR nampak gak dengar. Tutup telinga.
Coba kritik, buzzer bertindak. Rupanya, (oknum) DPR sudah berhasil belajar dari pemerintah. Pelihara buzzer.

Baru-baru ini, muncul perpres No 60/2020. Tentang Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetebek Mujur. Salah satunya memberi ijin pulau reklamasi (C, D, G dan N) untuk dibangun. Padahal, pulau G masih ada sengketa hukum. Belum ada putusan PK. Gubernur DKI lagi mau ajukan PK setelah gugatan di PTTUN ditolak.

Inilah gambaran negeri +62 yang hampir setiap pekan dikagetkan entah oleh kebijakan maupun peraturan. Legal dari sisi hukum. Tapi, tak berarti sesuai pikiran dan harapan rakyat. Justru ada di persimpangan.

Pemerintah dan DPR terlalu sering berseberangan dengan rakyat. Tapi, rakyat tak bisa apa-apa. Hanya bisa teriak. Dadanya sesak. Inilah penyebab kegaduhan itu. Ditambah lagi pola komunikasi yang terkesan arogan dan sewenang-wenang. Malah terkadang ngawur. Kengawuran yang didukung oleh “buzzer premium”.

Belum terlihat Indonesia mampu keluar dari masalah. Ketidakadilan hukum dan kegaduhan politik masih mendominasi di media.

Lebih-lebih dari sisi ekonomi. pertumbuhan ekonomi hanya 0,2 persen. Sudah defisit 500 triliun. 80-an persen negeri ini bergantung pada pajak. Tapi, pajak tak lagi bisa diandalkan. Ekonomi megap-megap membuat pusat pun kewalahan bayar hutang “Dana Bagi Hasil” atau DBH ke pemerintah daerah. Termasuk hutang ke Pemprov DKI. Cari alasan, belum selesai diaudit BPK. BPK teriak: apa urusannya dengan kami? BPK ngamuk. Solusinya, sejumlah menteri serang gubernur. Kok gak cakep mainnya.

Yang tampak muka dari bangsa ini justru makin dikepung oleh masalah. Keadaannya makin mengkhawatirkan lagi ketika negeri +62 ini impor TKA dari China saat pandemi Covid-19.

Kepada sembilan tokoh oposisi, yaitu Dr. Abdullah Hehamahua, Prof. Dr. Din Syamsudin, Emha Ainun Najib, Habib Rizieq, Dr. Refly Harun, Dr. Rizal Ramli, Rocky Gerung, K.H.Najih Maemoen dan Said Didu, rakyat berharap ada koalisi kebangsaan. Melibatkan para tokoh yang punya perhatian serius untuk selamatkan bangsa ini. Tugasnya? Mengingatkan, menekan dan mendorong pemerintah untuk keluar dari kepungan masalah bangsa ini dengan cara yang tepat. Keluar dari masalah tanpa masalah. Bukan keluar dari masalah dengan menambah banyak masalah.

Penulis: Tony Rosyid



📢 Republished by [Tahukah Anda ?]  




Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !



Back to Top