Artikel Terbaru Lainnya :
[ TahukahAnda.info ] MANTAP! Ternyata KPK tidak masuk angin. Kerjanya memang senyap. Tapi menggigit! Proyek Rp 5,6 triliun pelatihan online 8 platform digital bermasalah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menggelar konferensi pers hari ini, Kamis, 18 Juni 2020, terkait temuan program Kartu Prakerja.
KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek dalam program Kartu Prakerja.
Proses Pendaftaran
Aspek pertama adalah proses pendaftaran. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.
"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis, 18 Juni 2020.
Kemudian, KPK melihat penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggara Rp 30,8 miliar itu tidak efisien.
"Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan yang juga berada di konferensi pers.
Kerjasama 8 Platform Digital
Lalu, untuk aspek kedua yakni kemitraan dengan platform digital. KPK mendapati kerja sama dengan
📢 Republished by [Tahukah Anda ?]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menggelar konferensi pers hari ini, Kamis, 18 Juni 2020, terkait temuan program Kartu Prakerja.
KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek dalam program Kartu Prakerja.
Proses Pendaftaran
Aspek pertama adalah proses pendaftaran. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.
"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis, 18 Juni 2020.
Kemudian, KPK melihat penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggara Rp 30,8 miliar itu tidak efisien.
"Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan yang juga berada di konferensi pers.
Kerjasama 8 Platform Digital
Lalu, untuk aspek kedua yakni kemitraan dengan platform digital. KPK mendapati kerja sama dengan
8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Proyek Rp 5,6 Triliun! tidak melalui pengadaan barang dan jasa)
Alex pun menyebut jika 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan.
"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap dia.
Materi Pelatihan
Selanjutnya, aspek ketiga adalah materi pelatihan. Alex mengatakan, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).
Lebih lanjut, materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org.
Pelaksanaan Program
Aspek terakhir adalah pelaksanaan program. "KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," kata dia.
Ada dua faktor, kata Alex, yang menjadi alasan mengapa KPK menemukan program pelatihan berpotensi fiktif. Pertama, lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
"Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alex.[Tempo]
KPK: Kemitraan Ruangguru Cs di Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan
Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) mengungkapkan ada delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
KPK menduga penunjukan lima dari delapan platform digital itu sarat akan konflik kepentingan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mencontohkan salah satunya adalah Ruang Guru yang dipimpin oleh eks Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.
Untuk diketahui, program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini semibantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.
Komposisi nilai total insentif pasca-pelatihan yaitu sebesar Rp 2,4 juta per orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu per orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp 1 juta per orang.
Dari hasil kajian, KPK menilai penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen Pelaksana dibentuk tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.
"Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2020).
Delapan Platform Digital itu yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy (Ruangguru), MauBelajarApa.com, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Nah lima dari delapan platform digital yang disebut KPK sarat akan konflik kepentingan itu yakni Skill Akademy (Ruangguru), Pintaria, Sekolahmu, MauBelajarApa.com, dan Pijar Mahir.
KPK menyebut platform digital itu sarat akan konflik kepentingan lantaran kelima platform digital tersebut selain bertindak sebagai platform juga berperan sebagai lembaga pelatihan atau terafiliasi dengan lembaga pelatihan.
Misalnya Platform Skill Academy, dari 277 jumlah pelatihan sebanyak 117 oleh Skill Academy by Ruangguru.
Platform Skill Academy dan Skill Academy by Ruangguru bernaung di perusahaan yang sama PT Ruang Raya Indonesia.
Dalam kajian, sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Apalagi, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.
"Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," ungkap Alex.
Kemudian, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Selain itu, KPK juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta, ujar dia.
Berdasarkan kajian itu, KPK menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja berpotensi merugikan negara. Lembaga antikorupsi merekomendasikan agar pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dilarang tayang di platform digital mitra kartu prakerja.
KPK juga merekomendasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meminta pendapat ahli terkait penetapan delapan Platform Digital tersebut.
"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara," tandas Alex. (jpnn)
