5 Kontroversi Bansos yang jadi Sorotan, Ada Daging Busuk hingga Beras Campur Plastik




 Masalah soal data yang tidak sinkron juga menjadi salah satu tantangan penyaluran bansos

Warga Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur mendadak heboh setelah beras bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang mereka terima ternyata bercampur dengan plastik. Jika diperhatikan sekilas, butiran plastik tersebut memang tersamar karena mirip dengan beras asli.

Sebelum beras bercampur plastik di atas, bansos yang diberikan oleh pemerintah untuk warga tidak mampu kerap menuai kontroversi. Mulai dari persoalan tidak tepat sasaran, data yang semrawut, hingga kualitas bahan yang diberikan. Seperti apa bentuknya? Simak ulasan berikut ini.


Daging ayam program BPNT dibuang kepala desa di Tuban karena berbau busuk

Kepala Desa Socorejo Arief Rachman Hakim membuang daging ayam busuk [sumber gambar]

Geram sekaligus marah. Itulah yang dirasakan oleh Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Arief Rachman Hakim. Hal ini terjadi setelah mendengar laporan warga soal daging ayam yang busuk dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia pun lantas membuang daging-daging lainnya yang masih dibungkus box di tengah jalan.

Plastik bercampur dengan beras yang hebohkan warga desa di Cianjur

Beras yang tercampur plastik hasil temuan warga pada program BPNT [sumber gambar]

Temuan plastik bercampur beras oleh warga Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur kini menjadi sorotan publik. Saat dimasak oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tekstur nasi yang dihasilkan sedikit lembek, lengket, dan tidak pulen. Penyebabnya ternyata ada butiran bening plastik berbentuk bulat yang bercampur dengan beras BPNT. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi Plt Bupati Cianjur Herman Suherman.

Adanya dugaan bansos dikorupsi pihak-pihak tertentu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono [sumber gambar]

Ada 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di berbagai daerah yang tengah diselidiki oleh Polri. Mulai dari tingkat Wali Kota hingga Ketua RT. “Apabila kerugian negara cukup besar, penyidikannya dilakukan secara profesional dan proposional oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono yang dilansir dari CNN Indonesia (30/07/2020).

Pembagian Bansos banyak yang tidak tepat sasaran

Ilustrasi penyaluran bansos [sumber gambar]

Salah satu permasalahan yang paling disorot dari bansos adalah penyalurannya yang kurang tepat sasaran. Hal ini diakui oleh pemerintah sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masing-masing. Terutama soal data yang menjadi acuan.

Data bansos yang tidak sinkron satu sama lain

Ilustrasi data bansos [sumber gambar]

Kekeliruan data warga miskin yang menjadi sasaran bansos menjadi salah satu penghambat distribusinya kepada masyarakat miskin. Keruwetan yang terjadi tak hanya di pusat, tapi juga ke daerah-daerah hingga ke lapisan yang paling bawah. Data yang diolah oleh RT dan RW tidak merata. Sementara data kemiskinan dinamis yang kerap berubah-ubah membuat nama penerima bansos tidak mutakhir.

Soal beras bercampur plastik dari program BNPT di atas, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirim tim dari Dinas Sosial Cianjur untuk memeriksa temuan tersebut. Sejak awal digulirkan, pembagian bansos memang tak lepas dari tantangan yang ada di lapangan. Semoga saja, pemerintah bisa memperbaiki kekurangan yang ada agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini