Nama Puan Maharani mendadak jadi sorotan setelah pernyataan soal ‘semoga Sumbar dukung negara Pancasila’, yang dinilai menyinggung masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu. Beberapa pihak menyayangkan ucapan tersebut karena Puan dikenal sebagai pejabat negara.
Sejak resmi dilantik menjadi Ketua DPR periode 2014 -2019, putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri itu ditahbiskan sebagai ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Rekam jejak Puan sebagai pejabat negara pun dilalui dari bawah lewat sebuah organisasi politik.
Mengawali karir di tingkat organisasi saat muda
Sebelum terjun ke tingkat partai politik, Puan Maharani mengawali karirnya di sebuah organisasi kepemudaan bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 2006 silam. Di tubuh organisasi yang eksis sejak tahun 1973 tersebut, Puan menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Luar Negeri.
Bergabung ke PDI Perjuangan sebagai pengurus
Setelah dari KNPI, Puan bergabung ke PDI Perjuangan sebagai pengurus di bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015. Jabatan strategis tersebut dijabatnya hingga ia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2009. Tak disangka, karirnya melesat hingga berhasil meraup suara yang mengantarkan dirinya ke Senayan.
Terpilih menjadi anggota legislatif mewakili PDIP selama dua periode
Puan berebut suara masyarakat mewakili PDIP di Pemilihan Umum 2009, bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Ia berhasil terpilih sebagai sebagai anggota dewan yang ditempatkan di Komisi IV DPR dengan raihan 242.504 suara. Puan kembali terpilih sebagai anggota Komisi IV DPR di dapil yang sama pada pemilu 2014 setelah meraih 369.927 suara.
Ditunjuk sebagai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 2014-2019
Rekam jejak politiknya semakin gemilang setelah Puan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Kabinet Kerja periode 2014-2019. Dirinya termasuk pejabat negara yang tidak di- reshuffle jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi pada Agustus 2015 silam.
Menjadi Ketua DPR RI mewakili PDIP periode 2019-2024
Puan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Kabinet Kerja periode 2014-2019, setelah terpilih Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024. Raihan 404.034 suara mengantarkan dirinya menjadi pimpinan DPR perempuan pertama di Indonesia.
Pernyataan Puan yang dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat soal pancasila tersebut, terlontar pada saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP. Segera, ucapan cucu Presiden Indonesia pertama Sukarno itu menuai kontroversi. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,”ucap Puan yang dikutip dari Detik (04/09/2020). Gimana menurutmu Sahabat ?
