Pemerintah Akhirnya Tunda Pemindahan Ibu Kota, PKS: Akhirnya Sadar!




 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ditunda. PKS menyambut baik keputusan tersebut.

“Akhirnya sadar. Proyek ibu kota baru bukan hanya tidak penting, tapi juga tidak urgen. Penghentian menunjukkan pemerintah sadar walau terlambat,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Mardani mengatakan proyek pemindahan ibu kota banyak catatan. Catatan itu terutama biaya yang membebani keuangan negara.

“Proyek infrastruktur yang dilakukan selama ini pun banyak catatannya. Khususnya pembiayaan yang membebani utang negara dan BUMN dan okupansinya yang rendah,” sebut Mardani.



Mardani mengusulkan pemerintah saat ini berfokus menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Anggaran untuk pemindahan ibu kota pun disarankan dialihkan untuk penanganan virus Corona.

“Apalagi dengan kondisi COVID-19. Fokus pemerintah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih utama dan prioritas. Anggarannya alokasikan untuk bantu penanganan COVID-19 saja,” imbuhnya.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih berfokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada 2021.

“Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9). []


Program Pemindahan Ibu Kota Ditunda! Ini Alasannya

 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.





"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp 1,5 triliun. Besaran usulan pagu untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp 1,8 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar. Sayangnya, khusus untuk program ibu kota negara belum dijabarkan berapa anggaran pastinya.

Namun demikian, Suharso memastikan pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota sekitar lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.

"Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ungkapnya.

Adapun program kerja secara keseluruhan pemindahan ibu kota baru adalah sebagai berikut pada periode tahun 2019-2021 perancangan kawasan penyusunan desain urban, tahun 2020-2023 perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur PUPR, tahun 2020-2024 sayembara dan pembangunan Istana Presiden,Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD dan perkantoran kementerian/lembaga. Kemudian, tahapan proses pemindahan ibu kota negara secara bertahap akan dilakukan secara gradual yaitu mulai tahun 2024 hingga 2045 mendatang.


Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !



Back to Top