Artikel Terbaru Lainnya :
Anies akhirnya menerapkan PSBB total.
Sebuah tindakan yang tepat, dan sepertinya kali ini Pempus sudah gak ada lagi yang berani intervensi. Coba deh sikap nggak intervensi dilakukan dari awal semua pasti sudah selesai.
Dulu mau buat kebijakan ini ditentang, buat kebijakan itu ditentang, bikin panik lah, inilah itulah... sampai rakyat bingung ikut yang mana. Nah giliran sekarang banyak yang kena, sampai-sampai 56 negara me-lockdown Indonesia...
"Dalam rapat tadi sore disimpulkan: Kita akan menarik rem darurat kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dalam konferensi pers digelar secara daring, Rabu (9/9/2020).
Seharusnya bukan cuma Jakarta yang PSBB, tapi seluruh Jawa.
source https://www.kontenislam.com/2020/09/tepat-langkah-anies-tarik-rem-darurat.html
Jakarta Kembali PSBB, Waketum Gerindra Arief Poyuono: Anies Layak Di-Nonaktifkan Dari Jabatan Gubernur
Pengumuman Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi Covid-19 dinilai telah langgar peraturan kedaruratan.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
"Anies sudah layak di-nonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa (dilakukan) tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
"Anies sudah layak di-nonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa (dilakukan) tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih
berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," imbuhnya.
Karena itu, menurut Arief Poyuono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
"Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut.
Partai Gerindra, ditambahkan Arief, juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.
"Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," tandasnya. [RMOL]
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," imbuhnya.
Karena itu, menurut Arief Poyuono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
"Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut.
Partai Gerindra, ditambahkan Arief, juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.
"Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," tandasnya. [RMOL]
