5 Dampak Buruk Omnibus Law yang Membuat Para Buruh Murka, Salah Satunya Potensi PHK Massal




 Penuh peraturan baru yang berpotensi menurunkan kesejahteraan para buruh

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sempat dirisaukan oleh para buruh se-Indonesia kini telah diresmikan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya dalam rapat pada Senin, 5 Oktober kemarin. Bagi kaum buruh, Omnibus Law dinilai bisa menimbulkan dampak buruk pada mereka.

Salah satu dari sekian dampak yang dirasakan adalah, adanya potensi menciptakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Hal ini terjadi lantaran beberapa aturan baru yang berubah dikhawatirkan bakal menurunkan kesejahteraan buruh. Lantas, apa saja dampak buruk Omnibus Law bagi para buruh?


Pesangon yang dihilangkan dengan istilah baru bernama tunjangan PHK

Suasana rapat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja [sumber gambar]

Soal pesangon pada buruh yang terkena PHK sejatinya telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Rinciannya, mereka akan mendapatkan pesangon maksimal 9 bulan dan bisa dikali 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, masa kerja juga dihitung maksimal 10 bulan upah. Namun lewat Omnibus Law, aturan tersebut dicabut dan diganti dengan istilah tunjangan PHK yang hanya memberikan 6 bulan upah bagi buruh yang di-PHK.

Buruh bakal diupah dengan hitungan per jam

Salah satu pendemo tolak Omnibus Law di Tangerang [sumber gambar]

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan para buruh dari pengesahan Omnibus Law ini adalah penghapusan upah minimum yang diganti menjadi per jam. Lebih jelasnya, mereka yang bekerja 40 jam dalam seminggu akan tetap menerima upah minimum. Namun jika kurang atau di bawah jumlah tersebut, secara otomatis akan diberi upah dengan hitungan per jam.

Masa depan buruh tidak jelas karena adanya fleksibilitas pasar

Bentuk penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja [sumber gambar]

Fleksibilitas pasar menjadi salah satu dari sekian hal yang dikenalkan lewat Omnibus Law. Secara garis besar, istilah ini merupakan bentuk ketidakpastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Di mana nantinya setiap pekerjaan bisa diberikan pada pihak ketiga (outsource), dari sebelumnya hanya dibatasi 5 bidang saja sesuai UU 13/2003. Buruh pun rentan terkena PHK dan berpindah-pindah pekerjaan karena upah minimum dihapus dan diganti per jam.

Jaminan sosial dan hari tua yang terancam karena tidak adanya kepastian pekerjaan

Demo buruh serentak di sejumlah provinsi tolak Omnibus Law [sumber gambar]

Dampak buruk dari Omnibus Law dikhawatirkan bakal mengancam jaminan sosial yang menjadi hak para buruh, yakni jaminan hari tua dan pensiun. Penyebabnya, fleksibilitas pada pekerjaan yang ada membuat mereka tidak mendapat kepastian dari profesi yang dijalankannya. Selain rentan berpindah pekerjaan, buruh juga berpotensi kehilangan jaminan sosial karena salah satu syarat untuk mendapatkannya diharuskan memiliki kepastian pekerjaan.

Keberadaan buruh lokal yang berpotensi tergusur TKA asing yang minim skill

Ilustrasi TKA asing asal China [sumber gambar]

Aturan baru dalam Omnibus Law juga berpotensi memberikan peluang bagi para tenaga kerja asing (TKA) yang minim skill atau tidak sama sekali (unskilled), untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Sebelumnya, tameng dari hal tersebut terletak pada UU Ketenagakerjaan, di mana hanya TKA dengan keahlian tertentu yang belum dimiliki pekerja lokal, bisa menduduki jabatan strategis. Sayang, syarat tersebut dihapus di Omnibus Law.

Kekhawatiran para buruh atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja memang sangat beralasan. Beberapa aturan baru yang berubah atau dicabut, seolah ‘mengebiri’ hak-hak buruh dan berpotensi menciptakan PHK massal sebagai akibat menurunnya kesejahteraan pekerja.



Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini