Artikel Terbaru Lainnya :
Menteri Jokowi Tuding Demo Dibiayai, Aktivis: Airlangga Menyebarkan HOAX Agar Masyarakat Tidak Aksi
Pemerintah membuka suara terkait gerakan demo buruh dan mahasiswa yang sudah berlangsung sejak Selasa (6/10/2020) hingga hari ini, Kamis (8/10/2020). Pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.
Hal itu disampaikan oleh salah satu menteri Jokowi.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020), seperti dilansir CNBCIndonesia.
Menurut Airlangga orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo.
Oleh karena itu, sponsor dari aksi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dipantau oleh pemerintah.
Pemerintah pun, kata Airlangga, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
Hal itu disampaikan oleh salah satu menteri Jokowi.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020), seperti dilansir CNBCIndonesia.
Menurut Airlangga orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo.
Oleh karena itu, sponsor dari aksi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dipantau oleh pemerintah.
Pemerintah pun, kata Airlangga, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
Airlangga pun meyakini, mobilisasi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dirancang dengan rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.
"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Dibantah Aktivis
Tudingan Menko Airlangga dibantah oleh aktivis.
Ketua LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan Airlangga ini mengatakan.
"Menteri Airlangga menyebarkan hoax agar masyarakat tidak aksi. Aksi sangat genuine dan atas inisiatif berbagai elemen masyarakat. Jika disponsori tidak mungkin sebesar sekarang. Ada sumbangan dari masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dll tapi karena simpati dan solidaritas, bukan sponsori aksi," kata Alghiffari Aqsa, Kamis (8/10/2020).
"Airlangga menghina ratusan akademisi, pemuka agama, dan jutaan penandatangan petisi yg menolak Omnibus. Menghina warga yang aksi seakan mereka tidak independen," lanjutnya.
Menurut Alghiffari, daripada menyebarkan hoax demo dibiayai, lebih baik Airlangga membuka data siapa saja yang telah mensponsori UU Cipta Kerja.
"Baiknya Airlangga buka siapa saja yang sponsori UU Cipta Kerja sehingga dikebut dan mengubah Indonesia menjadi negara neoliberal yg bertentangan dg Pancasila dan UUD," ujar Alghiffari seperti diposting di akun twitternya.
Mahfud MD Ancam Tindak Tegas Aktor Yang Menunggangi Demonstrasi
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sikap Pemerintah yang akan bersikap tegas terhadap massa demo omnibus law yang melakukan kerusuhan. Semua pelaku dan aktor yang menunggangi kericuhan tersebut akan diproses hukum.
"Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," kata Menko Polhukam Mahfud Md, dalam pernyataannya saat konpers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).
Mahfud pun kembali mengulangi pernyataannya. Dia menegaskan pemerintah akan menindak tegas semua pihak termasuk aktor yang menunggangi yang melakukan aksi perusakan, pembakaran,
hingga penjarahan saat demo tersebut.
Bagaimana dengan tindak kekerasan aparat yang diluar kewajaran Pak Mahfud?
Pernyataan Mahfud MD juga ditanggapi Said Didu.
"Bapak baca UU yg mana ? Sampai sekarang draft finalnya saja blm selesai di DPR kok.
Atau yg Bpk baca justru itu yg hoax?" kata Said Didu.
Atau yg Bpk baca justru itu yg hoax?" kata Said Didu.
[Video]
