Santri Jalan Kaki 12 KM untuk Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Said Aqil Siroj: Demi NU, Kita Harus Tolak !




 

Sarungan, Santri Jalan Kaki 12 KM untuk Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah remaja yang berpakaian khas santri tampak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (7/10/2020). Mereka ikut demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI.

Salah satu remaja itu, Fahmi, 15 tahun, mengatakan ia berangkat dari Kota Cimahi menuju Gedung Sate dengan cara berjalan kaki. Mereka harus menempuh jarak sekitar 12 km.

"Tadi berangkat sekitar jam 10 pagi nyampe sini jam 2 siangan, kesini jalan kaki," ujar Fahmi kepada Suarajabar.id.

Di antara mereka ada yang mengenakan sarung beserta sandal jepit. Kopiah berkelir hitam berlogo Nahdlatul Ulama pun menempel di  kepala remaja itu.

"Kami dari salah satu majelis salawat di Cimahi. Ya pengen aja ngikutin demo karena sedih lihat negeri sendiri kayak gini, jadi bantu saja dengan ikut turun ke jalan," ungkapnya.




Mereka ikut bergabung dengan kerumunan mahasiswa yang berdemo di depan Gedung Sate. Massa mulai membuat lingkaran dan membakar ban beserta spanduk di tengah jalan Diponegoro.

Sementara itu, beberapa petugas kepolisian berjaga di sebelah timur Jalan Diponegoro dan menutup akses jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate.

Selain itu, puluhan buruh dari Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM Sebumi) melakukan aksi jalan kaki dari arah Pusdai menuju depan gedung DPRD Jawa Barat. Buruh mulai merapat sekitar pukul 14.30 WIB.

Selang 20 menit kemudian, giliran mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Indonesia yang mulai bergabung menuju depan gedung DPRD Jawa Barat, sekitar pukul 14.54 WIB. Mereka merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, di antaranya Unisba, IKOPIN, UPI, Telkom University, Polban dan yang lainnya.

Sumber : SuaraJabar

Said Aqil Siroj: Demi NU, Kita Harus Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan kaum para investor, sementara rakyat terus diinjak.

Said Aqil menyebut UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) sangat tidak seimbang dan merugikan rakyat.

"Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” kata Said dalam sambutannya di Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual, Rabu (7/9/2020).

Said menilai pemerintah sama sekali tidak membuat rakyat makin sejahtera sebagaimana diamatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” ucapnya.

Ia kemudian mencontohkan salah satu pasal yang bermasalah ada di paragraf 12 Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Lalu, Pasal 65 ayat 2 UU Cipta Kerja yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal ini menurut Aqil dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mengkapitalisasi pendidikan.

"Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

Sumber : Suara.com

Artikel Terkait Lainnya

Terdepan Mengabarkan !

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini