Polisi Tegaskan Kerumunan Massa Gibran Dilindungi UU, Komen Mantan Dubes RI untuk Polandia Nampol Banget




 Polisi Tegaskan Kerumunan Massa Gibran Dilindungi UU


Diusutnya peristiwa kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah puteri dari Habib Rizieq Shihab (HRS) menuai kontroversial. Karena massa kerumunan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, saat mendaftar sebagai calon wali kota Solo tak kunjung ditindak. Namun Mabes Polri memiliki alasan tersendiri terkait dua kasus kerumunan massa tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono membeberkan terkait tidak ditindaknya kerumunan massa pendukung calon wali kota Solo tersebut. 



Menurutnya, dua kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta dan Solo merupakan kasus yang berbeda. 

"Jangan samakan kasusnya. (di Solo) itu urusan Pilkada, di sana ada pengawasnya (Bawaslu)," tegas Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Oleh karena itu, Awi meminta agar semuanya bisa membedakan dua kasus kerumunan tersebut. Ia menegaskan, Pilkada secara konstitusional sudah diatur dalam perundangan-undangan. Termasuk turunan-turunannya sampai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah disusun sedemikian rupa. 

"Peraturan perundang-undangan sudah mengatur semuanya, penyelenggara pun sudah diatur sedemikian rupa dan ini amanat undang-undang. Jangan disamakan dengan alasan-alasan yang tidak jelas," tutur Awi, seperti dilansir Republika.

Komen Netizen

Di sosial media berita ini menuai komentar luas publik.

Bahkan hal ini dipertanyakan oleh anggota Ombudsman RI, Alvin Lie.

"Perlu diperjelas secara gamblang UU mana (berikut pasalnya) yg ijinkan kerumunan massa selama pandemi?" tanya Alvin Lie di akun twitternya @alvinlie21.

Pertanyaan Alvin Lie ini dijawab netizen.

"Masa ga tau UU apa? Kalo yang lain itu KERUMUNAN. Kalo yang ini KETURUNAN. Jelas sampai disini?" ujar netizen akun @riffoluzi.

Netizen lain membandingkan antara Pilkada yang dilindungi UU dengan acara Maulidan.

"Emang Melaksanakan Maulid gak dijamin UU? Melaksanakan resepsi pernikahan gak dijamin UU? Dijamjn UUD malahan... Bedanya apaan?? Ini bikin alasan kok kayak rakyat semuanya bego dan tolol ya? Seolah menghina kecerdasan publik krn gak ada alasan lain utk ngeles??" tulis akun @Reiza_Patters.


Peter F. Gontha Minta Aparat Adil: Tindak Tegas Calon dan Partai Yang Melanggar Protokol Kesehatan, Sanksi Tidak Boleh Ikut Pilkada, Apapun Partainya!


Mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter F. Gontha, turut menyoroti peristiwa yang lagi panas soal penegakan aturan Protokol Kesehatan yang "tiba-tiba" pemerintah pusat sangat tegas.

Seperti diketahui "ketegasan" pemerintah pusat ini sampai-sampai baru dalam sejarah ada seorang gubernur yang diperiksa polisi gara-gara alasan protokol kesehatan.

Peter F. Gontha menilai ketegasan soal protokol kesehatan semestinya diberlakukan untuk semua, termasuk dalam Pilkada.

Bahkan menurut Peter F. Gontha, calon dan partai yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas tidak boleh ikut Pilkada alias diskualifikasi.

"SILAHKAN TERUSKAN PILKADA!!!! Tapi Pak POLISI, awasi ketentuan jaga jarak. Bubarkan tanpa pandang bulu!!!! 

KPU dan BAWASLU : tindak tegas calon dan partai yang melanggar, kalau perlu langsung di SKORS saja, tidak boleh ikut pilkada!!! Apapun PARTAI nya!

SUPAYA JELAS!!!" ungkap Peter F. Gontha melalui akun facebooknya, Kamis (19/11/2020).

Polisi Tegaskan Kerumunan Massa Gibran Dilindungi UU, Komen Mantan Dubes RI untuk Polandia Nampol Banget

loading...

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini