Usaha Politik Istana Jatuhkan "Gubernur Indonesia" : ~Makin Di Dibidik, Makin Banjir Dukungan




 Usaha Politik Istana Menjatuhkan Anies Baswedan


Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut pemanggilan Anies Baswedan oleh pihak kepolisian merupakan upaya segelintir orang untuk memperburuk citra orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.

i
Rocky Gerung mengatakan, pemanggilan itu merupakan bagian dari usaha Istana untuk menggiring opini bahwa Anies Baswedan bermain politik dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.





"Opini Istana itu Anies Baswedan Bermain Politik. Opini itu hendak diedarkan ke publik agar dia dapat hukuman sosial," ungkap Rocky Gerung dikutip suara.com dari tayangan dalam Kanal YouTube miliknya.

Kendati begitu, Rocky Gerung sendiri yakin Anies Baswedan tidak melanggar hukum yang ada.

Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan tidak melakukan diskresi atas peraturan PSBB yang dibuatnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung menuding Menkopolhukam Mahfud MD yang justru melakukan upaya diskresi tersebut dengan mengizinkan massa menjemput Habib Rizieq di bandara.

Opini yang seolah tampak hendak menjatuhkan Anies Baswedan dengan pemanggilannya ke polisi dinilai Rocky Gerung kampungan.

"Saya mengagap Anies Baswedan tidak melanggar hukum. Tidak ada diskresi Anies Baswedan. Anies Baswedan tetap rasional. Yang tidak rasional adalah mereka yang ingin menggusur Anies Baswedan dengan isu-isu yang norak semacam ini," kata Rocky.

Rocky Gerung menduga, pemanggilan Anies Baswedan oleh polisi merupakan bagian dari pembentukan opini publik bahwa dirinya bersalah atas kejadian yang terjadi di Petamburan.


Dia merasa, pemanggilan Anies Baswedan bukan menyiratkan adanya pelanggaran protokol kesehatan, tetapi ada maksud perpolitikan.

"itu bagian dari pembentukan opini publik bahwa Anies Baswedan bersalah, tidak disiplin, tidak serius dan segala macam," ujar Rocky.

"Tapi dengan mudah Anies Baswedan terangkan kalau dia ngucapin kalimat satu saja 'saya tidak pernah mencabut PSBB' kan langsung selesai klarifikasi," sambung dia. 

Lebih lanjut, Rocky Gerung mengaku mencium bau-bau penguasa akan segera menarik pelatuk untuk menyerang Anies Baswedan.

"Sekarang terbangun opini kalau penguasa sedang mengincar, membidik, dan hampir menarik pelutuk ke Merdeka Selatan tempat Anies Berkantor," tukas Rocky.

"Pemerintah harus klarifikasi," tandasnya.

Perlu diketahui, hari ini, Selasa (17/11/2020) Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Anies diperiksa selama 9 jam. Hasil laporan itu dibukukan menjadi 23 halaman. Dia menegaskan bahwa semua pertanyaan itu dijawab olehnya seusai dengan fakta yang sesungguhnya.

Ada 33 pertanyaan yang diajukan penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama proses pemeriksaan berlangsung. [sc]


DIBIDIK ISTANA, ANIES MALAH BANJIR DUKUNGAN


Istana diduga memanfaatkan momentum kerumunan massa yang besar di Markas FPI Petamburan, untuk membidik Gubernur DKI Anies Baswedan.

Targetnya, minimal mendowngrade kinerja Anies. Syukur-syukur kalau bisa menemukan unsur pidananya.

Target itu kelihatannya bakal meleset. Banyak yang membela Anies, termasuk Ketua Satgas Covid Doni Monardo.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo buka suara terkait informasi yang beredar yang menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Doni menegaskan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah memberikan izin terkait acara Habib Rizieq Shihab.

Doni memastikan, bahwa acara yang digelar Imam  Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak mendapat izin dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Doni secara virtual di kanal Youtube BNPB pada Minggu, 15 November 2020.

"Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujar Doni.

Jerat Pidana

Secara pidana, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, menyatakan juga tidak ada ketentuannya.

"Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina," tulis Hamdan melalui akun Twitternya, @hamdanzoelva, pada Rabu, 18 November 2020.

Hamdan menyampaikan di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Oleh karena itu, dia menilai salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU Kekarantinaan.

"Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU Kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub," lanjutnya.

Selanjutnya Ikuti analisa Hersubeno Arief:

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini