Prabowo-Sandi jadi Menteri, Rocky: Tak Peduli Moral Etik, Tak Peduli Pengorbanan Emak-emak

Artikel Terbaru Lainnya :

 Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2020 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (23/12/20).


Rocky Gerung menanggapi mengenai Prabowo dan Sandiaga Uno yang akhirnya menjadi menteri kabinet di pemerintahan Jokowi, padahal sebelumnya bersaing di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.





Ia menyebut bahwa hal tersebutlah yang dinamakan demokrasi Pancasila, yang tidak peduli dengan moral dan asal usul persaingan. Bahkan dia juga menyebut sia-sia pengorbanan emak-emak dan masyarakat yang pernah mendukung pasangan calon (paslon) itu. 

"Ya memang dari awal orang menganggap bahwa itulah yang disebut demokrasi Pancasila. Gak peduli dengan moral etik, gak peduli asal usul persaingan, gak peduli dengan pengorbanan emak-emak, dengan pengorbanan masyarakat," kata Rocky Gerung seperti dikutip pada Rabu (23/12/20).

Dalam video yang berdurasi 18 menit tersebut, Hersubeno Arief membacakan salah satu cuitan humor netizen yang menyebut bahwa kabinet yang sekarang dinamakan kabinet 'mencekam' yakni kepanjangan dari kabinet menteri cebong dan kampret.


"Ada yang menyebut sekarang kabinet mencekam, saya pikir ada apa kabinet mencekam, rupanya menteri cebong dan kampret," kata Hersubeno.

Rocky juga menambahkan bahwa kabinet yang sekarang selain sejahtera memang mencekam karena pada akhirnya seluruh menteri sosial akan menjadi satu paradigma yakni paradigma new liberal.

Dimana keadilan sosial tidak lagi diperlukan, bahkan dasar negara Pancasila juga tidak diperlukan karena pada prinsipnya ekonomi akan dituntun dengan paradigma new liberal. 

"Sebetulnya kabinet ini juga mencekam. Karena konsolidasi kapital akhirnya berlangsung di kabinet. Seluruh menteri ekonomi akhirnya satu paradigma, yaitu paradigma monitaris atau paradigma new liberal," kata Rocky.

"Ekonomi akan dituntun dengan prinsip-prinsip new liberal, tidak diperlukan lagi keadilan sosial, tidak diperlukan lagi Pancasila," sambungnya.
Back to Top