Ramai ramai Brimob hingga TNI Robohkan Plang FPI di Jl KS Tubun Petamburan

Artikel Terbaru Lainnya :

 Petugas gabungan Brimob dan TNI merobohkan plang Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat. Plang FPI itu berada di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom, petugas gabungan terdiri dari Brimob hingga TNI mendatangi Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020) sejak pukul 16.05 WIB. Awalnya, petugas mencabuti spanduk FPI.

Setelah itu, petugas juga merobohkan plang FPI. Plang itu terpasang di pohon pinggir Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat.

Brimob-TNI Robohkan Plang FPI di Jl KS Tubun Petamburan


Terlihat 3 petugas polisi berupaya merobohkan plang tersebut. Tak butuh waktu lama plang FPI itu berhasil dirobohkan.

Salah satu plang itu bertuliskan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Setelah dirobohkan, plang FPI ditumpuk di pinggir jalan.

Selain merobohkan plang FPI, petugas membongkar kerangka tempat baliho di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. Akibat aktivitas pembongkaran baliho itu, arus lalu lintas di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, macet di kedua arah.

Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dampak Pelarangan FPI


Kapolres Metro Jakpus Kombes Heru Novianto mengatakan pemerintah sudah melarang segala aktivitas FPI. Untuk itu, Heru akan mengawasi segala aktivitas FPI.

"Kami, saya dan Dandim, selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditandatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan," ujar Heru.

Sebelumnya, pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. FPI menjadi organisasi terlarang.

"Bahwa FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping sepihak, provokasi," kata Menteri Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).


Pembubaran FPI adalah Kado Terburuk dari Pemerintah yang Arogan


Pemerintah juga resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keputusan itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, Mahfud meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.(dtk)


Kominfo Akan Blokir Akun dan Website FPI Setelah Resmi Dilarang

Pemerintah resmi melarang FPI. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memblokir segala akun media sosial (medsos) dan website yang berisikan ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy permadi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian di bawah Kemenkopolhukam. Kominfo akan melakukan pemblokiran akun medsos dan website yang berkaitan FPI.

"Dengan keputusan SKB tadi, Kominfo dengan tupoksinya terutama di ruang digital yang melanggar perundang-undangan yang melanggar SKB. Kalau ada konten FPI yang terbukti melanggar, akan dilakukan pemutusan akses atau take down," ujar Dedy melalui sambungan telepon, Rabu (30/12/2020).

Kominfo Akan Blokir Akun dan Website FPI Setelah Resmi Dilarang

Bila yang berkaitan dengan akun medsos, pemblokiran tersebut akan dilakukan Kominfo dengan bekerjasama dengan pemilik platform, seperti Twitter, Facebook, Instagram, maupun Google.

Tidak serta-merta langsung diblokir, Dedy mengatakan pemblokiran akun maupun website tersebut dilakukan peninjauan terlebih dahulu. Apabila terbukti ada pelanggaran, khususnya yang yang melanggar SKB, maka pemblokiran jadi langkah tegasnya.

"Misalnya ada unsur yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme yang disebarluaskan, maka Kominfo akan melakukan penutupan atau take down. Jadi, ada proses verifikasi konten, kalau ada pelanggaran, dilakukan penindakan," ucap Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah melarang seluruh simbol, atribut, dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh wilayah Indonesia. Pelarangan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) kementerian di bawah Kemenko Polhukam. (*)


Pembubaran FPI adalah Kado Terburuk dari Pemerintah yang Arogan



Keputusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri adalah langkah keliru dan tidak adil.

“Pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan seperti ini sangat kami sayangkan. Terlihat jelas bahwa keputusan ini adalah keputusan yang dipaksakan,” kata Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Pemerintah, kata dia, seakan mendapat masukan yang keliru. Sebab keberadaan FPI sekana disejajarkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena ingin melakukan kudeta menggulingkan pemerintah.

“Kalau PKI jelas, karena mereka ingin menggulingkan pemerintah yang sah, FPI kan hanya sebatas ormas yang justru ada juga beberapa kali melakukan kegiatan positif,” tegasnya.

Selain itu, pembubaran FPI juga terindikasi melanggar hak asasi manusia. Menurut Haris, PKI yang jelas melakukan pembunuhan dan kudeta justru dipulihkan stigna negatifnya pada era reformasi.

"Ini jangan sampai terjadi pada anggota FPI. Di mana anggota FPI seolah menjadi musuh di tengah masyarakat. Akibat satu dua orang yang melanggar, FPI yang benar-benar tulus dan berbuat baik justru mendapat imbasnya. Jangan sampai pembubaran FPI menjadi momentum kemunduran demokrasi bangsa Indonesia," ungkapnya.

Alih-alih membubarkan, harusnya pemerintah atau aparat penegak hukum menangkap oknum yang dianggap mengganggu ketentraman bangsa, bukan dipukul rata.

“Kami melihat banyak ormas yang kerap melakukan kekerasan, bahkan tidak segan untuk membunuh. Harusnya itu yang dibubarkan," tutupnya. (*)

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini