Saat Organisasinya Dibubarkan Pemerintah, Mereka Malah Lagi Sibuk Bantu Pemerintah Penanganan Banjir dan Longsor

Artikel Terbaru Lainnya :

 Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (30/12/2020) mengumumkan pembubaran Front Pembelas Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Syihab.

Padahal di saat organisasinya dibubarkan pemerintah, para anggota dan pengurus Front Pembelas Islam (FPI) tengah sibuk membantu pemerintah dengan turut menangani korban banjir dan longsor di beberapa wilayah Indonesia diantarany di kabupaten Kuningan dan Ciamis Jawa Barat.





Banjir dan Longsor Kuningan

Bencana alam longsor dan banjir terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, setelah hujan lebat mengguyur sejak siang hingga malam ini, Selasa (29/12/2020). 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, beberapa daerah yang terdampak banjir. Di antaranya Desa Baok dan Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, serta Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana. 

Sedangkan bencana longsor menimpa Desa/Kecamatan Ciwaru, Desa Pinara, Kecamatan Ciniru; Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak; Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana dan Desa Cigedang, Kecamatan Luragung.

Para anggota, pengurus dan relawan Front Pembelas Islam (FPI) terjun langsung membantu menangani bencana banjir dan longsor ini.

Banjir dan Longsor Ciamis

Akibat hujan dengan intensitas tinggi, yang mengguyur wilayah Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada hari, Senin (28/12/2020), tebing yang berada disamping rumah warga longsor.

Musibah bencana tebing longsor tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Akibatnya, ada 6 rumah yang terdampak dari musibah longsor ini, namun material longsor menimpa dinding samping rumah milik bapak Lihim hingga jebol. 

Bapak Lihim adalah seorang warga di dusun Ciputih, RT 05/ RW 03, desa Tenggerharja, kecamatan Sukamantri, kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Senin, (28/12/20).

Musibah tanah longsor yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat musibah bencana tersebut pemilik rumah mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. 

Untuk sementara waktu, keluarga korban diungsikan ke tempat yang lebih aman, hingga proses pembersihan material selesai dilakukan.

Setelah kejadian, Selasa pagi (29/12/2020) DPW HILMI Ciamis serta DPC FPI Panumbangan langsung menuju lokasi kejadian menggunakan sepeda motor, dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. 

"Setelah sampai di lokasi kamipun menghampiri ustadz Aceng selaku anggota DPC FPI Sukamantri, yang sudah ada dilokasi sejak Jam 6 pagi," ujar seorang Relawan. 

Kegiatan sementara membantu masyarakat dan langsung berbaur dengan warga setempat yang di pimpin oleh Yogi Nugraha selaku Ketua DPW HILMI Ciamis untuk membantu membersihkan sisa matrial longsor yang menimpa rumah Bapak Lihim.

(Sumber: Faktakini)


PAN Ingatkan Pemerintah soal Peran FPI Saat Tsunami Aceh

Front Pembela Islam atau FPI kini sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia oleh pemerintah. Seluruh kegiatan ormas yang dipimpin Habib Rizieq Syihab itu kini sudah tak diizinkan. 

Menanggapi itu, Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait keputusan pemerintah membubarkan FPI, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 yang melarang aktivitas FPI yang digunakan sebagai salah satu landasan hukum. 

"PAN itu selalu menjunjung tinggi hukum karena kita adalah negara hukum dan tentu kita berpedoman pada hukum itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat argumen yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi itu salah satunya didasarkan pada putusan MK di mana pada sekitar tahun 2014 yang mengatakan FPI dilarang," kata Saleh, Rabu (30/12). 

"Nah sekarang karena ini sudah diumumkan pemerintah tentu izinkan kami dulu dari fraksi PAN dengan seluruh tim ahli yang ada mempelajari kembali soal ini karena memang ada hal penting juga di situ putusan MK ini jangan sampai nanti dinilai berseberangan dengan konstitusi," sambungnya.

Terlepas dari itu, Saleh mengatakan sebenarnya FPI memiliki sepak terjang yang cukup baik dalam aksi kemanusiaan. Dia mencontohkan saat FPI menjadi salah satu ormas terdepan membantu korban tsunami Aceh tahun 2004 silam. 

"Tentu FPI salah satu organisasi yang saya kira juga pernah melakukan banyak kegiatan yang baik, tsunami Aceh itu mereka adalah organisasi terdepan yang juga tanpa pamrih memberikan bantuan dan luar biasa dan itu saya kira terekam secara baik dalam memori kita," ujarnya. 

Plh Ketua Fraksi PAN itu juga mengatakan FPI juga sering memberikan dakwah. Dia pun mengapresiasi manfaat baik yang diberikan FPI. 

"Saya kira juga mereka organisasi yang menyampaikan dakwah. Kadang-kadang memang orang menilai dakwah yang disampaikan ini melebihi batas-batas moderasi dan ini kan tergantung penilaian," kata dia. 

"Bagi kita selama ormas itu mendatangkan manfaat, kemudian tidak membuat kerusakan, menciptakan kedamaian, mengajak orang berbuat baik dan tidak melanggar hukum sekali lagi, itu kita akan mengapresiasi," tandas Saleh. (*)

Sejak Berdiri Tahun 1998, Laskar Ini Konsisten Berantas Maksiat dan Lakukan Aksi Kemanusiaan

 Pemerintah resmi menghentikan kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) , Rabu (30/12/2020). Lalu, apa saja jejak FPI selama ini?


FPI adalah adalah sebuah organisasi massa Indonesia yang mengusung pandangan Islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia, seperti Aksi 2 Desember pada 2016 atau yang dikenal Aksi 212.




FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 atau empat bulan setelah lengsernya Presiden Soeharto . Dideklarasikan oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh, dan aktivitas muslim yang disaksikan para santri se-Jabodetabek, FPI memiliki tujuan untuk menegakkan hukum di negara sekuler.

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Adapun yang melatarbelakangi pendirian FPI yaitu adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kemudian adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Serta adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.

Di bawah kepemimpinan Habib Rizieq Shihab , FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang dinilai kontroversial. Mulai dari penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat. Konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa.

Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut ada kelompok-kelompok yang kerjanya memang memfitnah FPI. Karena itu, tak heran muncul stigma terhadap FPI.

"Memang ada kelompok-kelompok yang memang kerjanya itu tiap hari atau hidupnya itu dari memfitnah FPI, membuat labeling ke FPI. Dan itu mereka mendapatkan rating juga, mendapatkan dana, mendapatkan apa semacam mereka mengajukan proposal untuk menstigma, itu diajukan ke berbagai macam funding agency, termasuk funding agency dalam negeri," jelas Munarman, dikutip SINDOnews, Sabtu (12/12/2020), dari video berjudul 2 JAM LEBIH DENGAN MUNARMAN, PENJARA DAN HABIB RIZIEQ MANTAPKAN HATI!! yang tayang di Channel YouTube Refly Harun.

Selain aksi kontroversial yang dilakukan, FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya.

Pada 2002, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menambahkan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" seperti yang tertera pada butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amendemen UUD 1945 yang sedang di bahas di MPR sambil membawa spanduk bertuliskan "Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa".

Namun Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. J. Soedjati Djiwandono berpendapat bahwa dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamendemen, justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara, mengingat karekteristik bangsa yang majemuk.

Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam yang bermasalah. (*)


























Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini