TEMPO Bongkar 'Korupsi Bansos Kubu Banteng', Netizen: Jualan Pancasila, Ternyata Garong

Artikel Terbaru Lainnya :

 Majalah TEMPO edisi terbaru (21-27 Desember 2020) sedang jadi perbincangan ramai publik.


Pasalnya TEMPO membongkar 'Korupsi Bansos Kubu Banteng'.

Seperti diketahui, Mensos Juliari Batubara adalah politisi PDIP. Jabatannya tak sembarangan. Dia menjabat Wakil Bendahara Umum DPP PDIP.

KPK melakukan OTT pejabata Kemensos pada Sabtu 5 Desember 2020.

KPK menyita duit Rp 14,5 miliar dalam OTT pejabat Kemensos.

Pada Ahad dinihari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK,

Juliari menyerahkan diri kepada komisi antikorupsi. 

Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10 ribu dari paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu. Selama delapan bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan. “Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko,” ujar Ketua KPK Firli.

Dalam liputan TEMPO terbaru, diungkap dana Bansos yang disunat Mensos Juliari diduga mengalir sampai ke Tim Pemenangan Kepala Daerah PDIP. Elit partai banteng itu disebut terlibat.

Netizen pun ramai menanggapi hasil investigasi TEMPO ini.

"Jualan Pancasila, ternyata GARONG," komen akun @nusalawak di twitter.

"Partai wong cilik. Itu semboyannya. Ngembat dana wong cilik itu kelakuannya," ujar akun @PutraDemangan.

PDIP: Seharusnya Informasi Penyelidikan KPK Dibuka di Pengadilan, Bukan di Media Massa

PDIP: Seharusnya Informasi Penyelidikan KPK Dibuka di Pengadilan, Bukan di Media Massa 

KONTENISLAM.COM - Data pemberitaan yang diperoleh Majalah Tempo menjadi tanda tanya besar bagi PDI Perjuangan. Di mana dalam edisi teranyar dengan cover “Korupsi Bansos Kubu Banteng”, PDIP disorot dalam kasus korupsi Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabumuning Raka turut disinggung dalam pemberitaan itu.

Staf Puan Maharani disebut menerima upeti miliaran, sedangkan Gibran dituding sebagai orang yang memberi rekomendasi agar pengadaan goodie bag diserahkan ke perusahaan tertentu.

Menanggapi hal ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan asal data yang diperoleh Tempo.

“Kita enggak ngerti (data dari mana). Apa subtansi pemeriksaan, subtansi informasi?” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/12).

Menurutnya, selama ini ada kecenderungan bahwa Tempo kerap berkolaborasi dengan oknum KPK yang seringkali membocorkan BAP penyelidikan. Bahkan kerap mendapat informasi tangkap tangan sebelum KPK melakukan OTT.

“Nah jadi kalau sekarang kan kita belum bisa menilai, bener tidak yang mereka sampaikan. Atau ini juga bagian dari operasi politik atau operasi hukum ngerjain PDIP,” tanyanya.

Jika tidak terbukti di pengadilan, Deddy menilai bahwa praktik yang tengah terjadi ini adalah trial by the press. Pers dijadikan alat untuk menghakimi dan menghancurkan orang lain.

Sementara jika yang ditulis Tempo ternyata benar di pengadilan, maka Deddy justru mempertanyakan kinerja KPK.

“Kalau benar yang dikatakan Tempom kita mempertanyakan KPK ini bagaimana? Kenapa main dengan cara seperti ini bocor ke Tempo. Kan enggak mungkin Tempo dapat dari langit, kalau misalnya itu benar,” tegasnya.

Meski demikian, Deddy memastikan bahwa PDIP sepenuhnya mendukung KPK dalam membongkar kasus ini seluas-luasnya. Hanya saja dia tidak ingin ada praktik trial by the press.

“Seharusnya informasi yang menyangkut dengan penyelidikan ini sudah di tangan KPK. Itu dibukanya di pengadilan, bukan di media massa,” tutupnya.(RMOL)



source https://www.kontenislam.com/2020/12/pdip-seharusnya-informasi-penyelidikan.html



Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini