KPK Beri Peringatan Mensos Risma Untuk Fokus Pada Tupoksinya Soal Bansos Yang Datanya Masih Berantakan

Artikel Terbaru Lainnya :

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Data yang dimaksud meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pihaknya terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan Covid-19 pada 2021.




KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemsos) terkait penyaluran bansos yang skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud (penipuan, kecurangan, penggelapan) yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/1/2021).

KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos.

"Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan," kata Ipi.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pencocokan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak terhubung.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

"Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal," kata Ipi.

Dia menambahkan, KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pencocokan yang dilakukan di internal Kemensos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako atau BPNT.

"Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa," papar Ipi.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong kecocokan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

KPK juga merekomendasikan Bu Risma dan jajarannya memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

"Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos," tutup Ipi. 

Korupsi Bansos

Seperti diketahui, pada 6 Desember 2020 lalu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) Corona. 

Juliari yang merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP itu dilaporkan menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari penunjukan rekanan pengadaan sembako Bansos sembako untuk warga Jabodetabek. Bansos itu sendiri nilainya Rp 600.000 per bulan, yang dibagikan dalam dua paket senilai Rp 300.000 per dua minggu.

Setelah jadi tersangka kasus korupsi Bansos, Juliari Batubara kemudian digantikan oleh Tri Rismaharini alias Risma yang juga dari partai yang sama PDIP.[]


Fahri ke Risma: Kemiskinan Itu Bukan Di Jakarta, Tapi di Daerah Terpencil Sana

Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke sejumlah lokasi di Ibu Kota mengundang berbagai respons dari sejumlah pihak, salah satunya ialah Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut Risma seharusnya bisa membedakan tugasnya saat ini sebagai Menteri Sosial dengan tugasnya dulu saat menjadi Wali Kota Surabaya.

"Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi wali kota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #menSOS," cuit Fahri melalui akun media sosial twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021).

Lebih lanjut, Fahri juga menilai Risma salah memilih lokasi untuk blusukan. Dia menyebut kemiskinan terjadi bukan di Jakarta, tetapi di daerah terpencil.

"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana...itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai 

dari data," ujarnya.

Politisi asal NTB ini pun menyarankan agar Risma bekerja menggunakan data agar kebijakan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

"Gini deh, Kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi, orang desa gak ribut. Memang yg bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yg advokasi. Tapi kerja pakai data," paparnya.

Fahri juga menyinggung soal pencitraan terkait aksi blusukan Risma. Menurutnya, seorang menteri seharusnya bisa bekerja secara terkonsep, khususnya pada situasi sulit seperti saat ini.

"Kita doakan siapapun yg memberi hatinya kepada rakyat jadi pemimpin di negeri ini. Tapi tolong juga pakai ilmu. Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kinerja. Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jgn sia2kan waktu. Tks," tutup Fahri.

Seperti diketahui, sejak dilantik menjadi Mensos, Risma beberapa kali melakukan aksi blusukan di wilayah Ibu Kota yaitu di kawasan kumuh di Ciliwung. Terbaru, Risma blusukan di sekitar kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan Jalan Pintu Air Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin (4/1/2021). 

Dalam blusukannya di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin, Risma bertemu dengan beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini