Artikel Terbaru Lainnya :
Natalius Pigai: Jangan Ngawur, Tolak Vaksin Covid-19 Tak Bisa Dipidana!
Mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan, rakyat Indonesia yang menolak disuntik vaksin Covid-19 tidak bisa dipidana. Sebab, Indonesia belum berstatus lockdown.
Natalius melalui akun Twitter miliknya @nataliuspigai2 meyoroti pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej yang menyatakan penolak vaksin Covid-19 bisa dihukum pidana.
"Saya tanya wamen ini sekilah dimana? Ngerti arti kekarantinaan? Kurang baca ini UGM: UU Kesehatan, UU Wabah," kata Natalius seperti dikutip Suara.com, Rabu (13/1/2021).
Natalius menegaskan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.
"Kekarantinaan itu harus dengan National Address soal entry dan ecit darat, laut dan udara, lock and open wilayah. Pak Jokowi belum umumkan status! jangan ngawur," tegasnya.
Oleh karenanya, Natalius menilai rakyat penolak vaksin Covid-19 tidak bisa dipidana sebab belum ada status resmi.
"Penolakan vaksin tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan jika negara belum umumkan lockdown atau status karantina wilayah," tukasnya.
Tolak Disuntik Vaksin Terancam Pidana
Rakyat Indonesia yang menolak disuntikkan vaksin Covid-19 harus bersiap mendapatkan hukuman pidana.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej menegaskan, aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.
Adapun hukuman pidana yang diberikan kepada penolak vaksin Covid-19 berupa hukuman penjara selama paling lama satu tahun atau denda maksimal senilai Rp 100 juta.
Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, ada sejumlah kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat, salah satunya melakukan vaksinasi.
Bandingkan dengan AS hingga Filipina
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menyoroti kebijjakan RI yang mewajibkan seluruh rakyat disuntik vaksin Covid-19. Jika menolak, maka rakyat akan terancam pidana.
Melalui akun Twitter miliknya @rachlannashidik, Rachland membandingkan kebijakan RI tersebut dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris hingga Filipina yang tidak mewajibkan rakyatnya divaksin Covid-19.
"Amerika, Inggris Perancis bahkan Filipina tak wajibkan rakyat divaksin," kata Rachland.
Rachland menyebut, negara-negara lain yang tak mewajibkan vaksin tersebut bertekad untuk mengetuk kesadaran rakyat agar memahami pentingnya vaksin.
"Para pemimpinnya bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin," tutur Rachland. [suara]
Jokowi Disuntik Vaksin, Rocky Gerung: Dia Banyak Bikin Sejarah Mengada-ada
Presiden Jokowi telah selesai menjalani proses penyuntikan vaksin Covid-19 hari ini, Rabu (13/1/2021) di Istana Negara, Jakarta.
Vaksin Sinovac itu disuntikkan oleh Prof Dr Abdul Muthalib, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik.
Menanggapi Jokowi divaksin, pengamat politik Rocky Gerung melempar pernyataan pedas yang menyebut besok pagi presiden akan banyak dinyinyiri.
"Mestinya peristiwa ini (vaksinasi Covid-19) bersejarah. Tetapi sejarah Presiden Jokowi justru sudah dilupakan orang karena terlalu banyak sejarah yang dibuat mengada-ada, besok pagi orang akan nyinyir," kata Rocky Gerung seperti dikutip dari tayangan video berjudul "RIBUT-RIBUT VAKSIN PDIP MBALELO KE JOKOWI", Rabu (13/1/2021).
Bukan tanpa sebab, Rocky Gerung berkata demikian lantaran dia merasa tindakan Jokowi sejak awal tidak bisa menghasilkan dukungan publik.
Rocky Gerung menyinggung BPOM yang menurutnya dipaksa mengiyakan kemauan Presiden Jokowi sehingga menambah catatan buruk pemerintahan sekarang.
"Itu kelihatan dari awal bahwa tidakan presiden tidak bisa menghasilkan dukungan publik. Pertama vaksin diragukan, kedua presiden memaksakan vaksinasi itu melampaui kewenangan BPOM. BPOM seolah dipaksa mengiyakan keinginan presiden. Itu jadi catatan buruk dalam sejarah vaksinasi kita," tegas Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengatakan, proses vaksinasi membuat banyak orang ragu. Sebab, publik menurutnya banyak bertanya apakah Jokowi serius akan hal itu.
Lebih lanjut Rocky Gerung menilai, proses vaksinasi sejak awal harus diulang agar publik benar-benar paham soal keamanannya.
"Tentu kita ingin vaksinasi, tapi proses ke arah itu membuat ragu. Apakah pemerintah serius dalam upaya menyehatkan bangsa ini atau ini hanya gimmick mengedarkan jenis vaksin tertentu dengan nama Sinovac karena importir udah lakukan transasksi dan fee sudah masuk," jelas Rocky Gerung.
"Jadi kecurigaan publik yang akan mengurangi bahkan membatalkan niat baik bangsa ini untuk mengakui presiden betul-betul divaksin. Seharusnya diulang, hingga terlihat tahapan masuk akal. Itu yang dimaksud kerelaan ulang," tandas dia.[gelora]
