Resmi Deklarasi, Logo Terbaru Front Persaudaraan Islam Setelah FPI Dibubarkan

Artikel Terbaru Lainnya :

 Pentolan ormas eks Front Pembela Islam (FPI) resmi meluncurkan Front Persaudaraan Islam pada 8 Januari 2021. Hal ini dilakukan setelah pemerintah membubarkan FPI pada Rabu 30 Desember 2020 lalu.  

Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Front Persaudaraan Islam membenarkan adanya deklarasi dan para dekralator merupakan pentolan FPI yang dibubarkan.


"Iya benar sudah dekralasi (Front Persaudaraan Islam)," kata Aziz kepada JPNN.com, Jumat (8/1) malam.

Aziz pun menunjukan gambar logo Front Persaudaraan Islam. Selain itu, markas DPP Front Persaudaraan Islam juga berada di Jalan Petamburan III, Petamburan, Jakarta Pusat, yang dulunya markas FPI.

Dalam dekralasi itu, ada 15 orang yang menjadi dekralator.

Mereka adalah Ahmad Shabri Lubis (mantan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam), Awit Mashuri, Abdurrahman Anwar, Qurtubi Jaelani, Maksum Hasan, Muchsin Alatas, Teungku Muslim Attahiri.

Kemudian Umar Abdul Aziz Assegaf, Umar Assegaf, Bagir Bin Syech Abubakar, Hasan Assegaf, Faisal Alhabsy, Muhammad Arif Nur, Alwi Baraqbah, dan Munarman. 

Sementara itu, dari salinan deklarasi yang didapat redaksi, Front Persaudaraan Islam meminta kepada mantan pengurus, anggota dan simpatisan ormas Front Pembela Islam untuk tidak ketakutan dalam menjalankan dan melaksanakan hak kebebasan
berserikat dan berkumpul. 

"Silakan dengan tenang bergabung dengan Front Persaudaraan Islam, karena hal ini adalah hak konstitusional warga negara," demikian salah satu isi dekralasi.

Selain itu, Front Persaudaraan Islam menyatakan fokus kegiatannya adalah dakwah dan pendidikan, kemanusiaan, serta advokasi hukum dan HAM.

Hal itu dilakukan sebagai perwujudan pengamalan fardhu kifayah dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar tanpa menimbulkan kemunkaran lainnya, menampilkan wajah Islam rahmatan lil alamiin dalam bingkai NKRI.

Berikut ISI LENGKAP DEKLARASI FRONT PERSAUDARAAN ISLAM:



Habib Rizieq Tak Lagi Jadi Imam Besar di Ormas FPI Baru
 Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Persaudaraan Islam atau FPI Aziz Yanuar mengatakan, Habib Rizieq Shihab kini tak lagi menjabat sebagai Imam Besar di organisasi baru mereka tersebut. Menurut Aziz, dalam struktur FPI yang baru tidak ada jabatan Imam Besar.

"Beliau (Rizieq) mungkin akan jadi penasihat," kata Aziz saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Januari 2021.

Selain itu, Aziz mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa ketua umum organisasi yang baru dideklarasikan Jumat malam, 8 Januari 2020. Ahmad Sobri Lubis, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Front Pembela Islam yang telah dilarang pemerintah, saat ini belum dipastikan akan memimpin organisasi baru itu.

"Tapi sekretariatnya tetap di Petamburan III," ujar Aziz.

Aziz menerangkan organisasi baru ini (Front Persaudaraan Islam) dideklarasikan oleh 15 orang yang dulunya merupakan pentolan FPI. Mereka antara lain Ahmad Sobri Lubis, Awit Mashuri, Abdurahman Anwar, Qurtubi Jaelani, Maksum Hasan, Muchsin Alatas, Teungku Muslim Attahiri, Umar Abdul Aziz Assegaf, Umar Asegaf, Bagir bin Syech Abubakar, Hasan Assegaf, Muhammad Arif Nur, Alwi Baraqah, Faisal Alhabsy, dan Munarman.

Dalam keterangan di deklarasi tersebut, nama "persaudaraan" dipilih untuk menggantikan nama "persatuan" yang sebelumnya sudah dideklarasikan FPI pada 30 Desember 2020. Menurut para deklarator, nama Persatuan Islam sudah pernah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan.

"Untuk menghormati saudara tua kami yang sudah terlebih dahulu menggunakan nama Persatuan Islam, maka dengan ini kami mewakili deklarator terdahulu, menyatakan mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam," bunyi penggalan deklarasi tersebut.

Sebelumnya, pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada beberapa alasan yang diungkapkan pemerintah terkait pelarangan tersebut.

Alasan pertama, Anggaran Dasar FPI dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, Surat keterangan terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri, disebut masa berlakunya telah habis per 20 Juni 2019.

Alasan selanjutnya, pengurus dan anggota FPI atau yang pernah bergabung di dalamnya disebut kerap terlibat kasus pidana hingga terorisme. Sebanyak 35 orang dinyatakan terlibat tindak pidana terorisme, dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Terakhir, FPI dinyatakan sering melakukan sweeping atau razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang itu ada pada aparat penegak hukum. [Tempo]

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini