Artikel Terbaru Lainnya :
Risma Mulai Blusukan di DKI, Dinilai Sudah Ditargetkan Jadi Calon Gubernur DKI ?
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini mulai blusukan di Ibu Kota sebagai upaya mempromosikan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Bisa saja Risma sedang dipromosikan atau diproyeksikan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarat jika undang-undang (pemilu) direvisi dan Pilkada dilaksanakan di 2022," kata Ujang melalui pesan teks, Jumat, 1 Januari 2021.
Risma blusukan ke permukiman kumuh di Jakarta, yang berada di kawasan Kelurahan
Pengangsaan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2020. Menurut dia, partai Risma, PDI Perjuangan juga mempunyai keinginan menduduki kursi Gubernur DKI. Partai banteng telah menguasai parlemen Kebon Sirih.
"Kita tahu, PDIP menang di DKI Jakarta. Tapi Gubernurnya saat ini dari partai lain," ujarnya.
Sekali menyelam minum air, kata dia, kegiatan Risma yang mulai rajin blusukan di Jakarta juga untuk persiapan pencalonan presiden 2024.
Strategi Risma blusukan di Jakarta juga dinilai cukup baik. Pemilihan lokasi blusukan di Jakarta agar publik tak curiga terkait kepentingan politiknya karena kantor Kementerian Sosial berada di Jakarta.
"Tak ada asap, jika tak ada api. Apapun yang dilakukan politisi termasuk Risma, kan ada maksud dan tujuan. Juga akan ada udang di balik batu."
Diboyongnya Risma ke Jakarta, kata Ujang, diperkirakan untuk menghadapi Anies Baswedan saat Pilkada DKI mendatang. "Jika Anies tak nyampres lawannya akan Anies. Namun jika Anies nyapres, maka Risma akan punya lawan lain."
Kyai Cholil Nafis: Nanya aja, Menteri Sosial RI atau DKI ya?
Ketua MUI KH. Cholil Nafis menyindir aksi Menteri Sosial yang baru, Tri Rismaharini alias Risma yang blusukan meyambangi warga pemulung yang tinggal di jalan layang di belakang Kementerian Sosial di Jakarta.
Risma langsung nylonong mau memindahkan warga tersebut, namun ditolak.
Aksi Risma yang ikut ngurusi persoalan DKI ini menuai banyak kritik. Bahkan sampai membuat Ketua MUI KH. Cholil Nafis turut mempertanyakan.
"Nanya aja, Menteri Sosial RI atau DKI ya?" kata Kyai Cholil di akun twitternya @cholilnafis, Kamis (31/12/2020).
Sebelumnya diberitakan, Lurah Pegangsaan, Parsiyo, mengatakan para warga kolong flyover semula dikumpulkan Risma di kantor Kemensos pada Rabu (30/12/2020).
Pada pertemuan tersebut, Risma menawarkan kepada mereka untuk pindah ke sebuah balai milik Kemensos.
"Program Bu Risma itu rencananya, katanya Kemensos itu punya balai atau apa gitu, warga yang kemarin diundang itu akan diajak ke sana untuk melihat," kata Parsiyo dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/12/2020).
Ketika itu, menurut Parsiyo, warga flyover tersebut menolak tawaran Risma karena lokasi balai yang jauh dari tempat kerja mereka.
Parsiyo pun kemudian menyampaikan ke Risma bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkali-kali menawarkan warga kolong flyover itu untuk pindah ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Namun, kata Parsiyo, warga selalu menolak tawaran tersebut karena lokasinya yang jauh.
"Kami sampaikan, kami pemprov DKI Jakarta bukan diam. Sudah kami tawarkan dari awal. Rusunawa kita banyak. Cuma itu tadi kendalanya, mereka tak pernah mau," ujarnya.
Lebih lanjut, Parsiyo juga menjelaskan ke Risma bahwa sebagian warga yang tinggal di bawah kolong flyover itu bukan tunawisma.
Sebab, mereka telah memiliki rumah di RW 03, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Namun karena rumah mereka kecil, sementara anggota keluarga di rumah padat, mereka beinisiatif tinggal di bawah kolong flyover.
Mereka pun mendirikan bangunan semi permanen berupa bedeng di sana untuk menghindari kepadatan.
"RW 03 itu kan padat penduduk. Mereka punya anak empat, sudah berkeluarga semua anak-anaknya, berkumpul semua di situ," ucap Parsiyo.
Parsiyo mengakui, ada dua keluarga di bawah kolong flyover itu yang tidak memiliki rumah. Keduanya bekerja sebagai sopir bajaj. Keduanya pun mengaku sanggup untuk mengontrak.
Mensos Harusnya Fokus Data Bansos
Tidak hanya Kyai Cholil yang mempertanyakan aksi Mensos pengganti Juliari Batubara yang tersangkut korupsi bansos covid-19 itu, aktivis kota Jakarta Elisa Sutanudjaja.
Menurut Direktur Rujak Center for Urban Studies ini, Mensos Risma seharusnya fokus dan prioritas soal data Bansos.
"Dari 5 aksi (Mensos Risma) ini sepertinya tidak ada satupun yang berhubung dengan Dana Bansos dan kegiatan untuk mencari lbh dalam soal korupsi menteri sebelumnya, termasuk langkah pencegahannya," ujara Elisa di akun twitternya @elisa_jkt.
"Saat masa pandemi, bantuan terkait uang dari berbagai kementerian itu ada. Misal UMKM dan Kemenaker. Dan selalu dimulai dgn soal data dan pendaftaran, yg bikin repot orang miskin dan terdampak. Apakah data BLT dari Kemensos sudah termutakhir? Sudah sesuai sasaran?" tanya Elisa.
"Bukannya lebih baik fokus di soal data dan distribusi BLT yang penerima manfaatnya bisa puluhan juta orang serta ditunggu begitu banyak orang? Daripada sibuk ngurusin hal2 candid (pencitraan -red) yg bahkan masalah dan konteksnya aja gak paham. Stop jadikan blusukan tanpa makna sbg cara kerja," ujar Elisa.
Maka tepat apa yang dipertanyakan oleh Kyai Cholil tadi "Ini Menteri Sosial RI atau DKI?".
