Saat Beliau Ditantang ke Kalsel Lihat Banjir Akibat Investasi Serampangan

Artikel Terbaru Lainnya :

Jokowi Ditantang ke Kalsel Lihat Banjir Akibat Investasi Serampangan


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk datang langsung ke Kalimantan Selatan menyaksikan bencana yang disebabkan oleh izin pertambangan dan perkebunan sawit yang serampangan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menegaskan banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

"Saya mendesak Presiden Jokowi bahwa Kalimantan Selatan ini masih Indonesia, jadi tolong, jangan hanya dikuras sumber daya alamnya saja, tapi juga diperhatikan, sekarang Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis, konflik agraria juga luar biasa, Pak Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih Indonesia," kata Kis saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/1/2021).

"Kita masih cinta NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor!," tegasnya.

Berdasarkan catatan WALHI, di tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

"Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit," ucapnya.

Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.

Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021. []

WALHI: Banjir Kalsel Bukan Salah Hujan, Tapi Akibat Tambang dan Kebun Sawit


WALHI: Banjir Kalsel Bukan Salah Hujan, Tapi Akibat Tambang dan Kebun Sawit


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah.

"Banjir (2021) kali ini adalah banjir terparah dalam sejarah Kalimantan Selatan yang sebelumnya," kata Kis saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/1/2021).

Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

"Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit," tegasnya.

Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.

Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021. (*)

Jokowi Tak Singgung Banjir Kalsel, Dandhy: Itulah Kalau Kekuasaan Disokong Duit Oligarki Tambang dan Perkebunan



Jokowi Tak Singgung Banjir Kalsel, Dandhy: Itulah Kalau Kekuasaan Disokong Duit Oligarki Tambang dan Perkebunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus terhadap rentetan bencana alam yang menimpa Indonesia.

Lewat akun media sosial resmi miliknya, Jokowi mengungkapkan bela sungkawa kepada korban jiwa dan memaparkan langkah yang diambil oleh pemerintah.

Hanya saja, dalam unggahan di Twitter @jokowi, hanya dua bencana alam yang disebut. Longsor di Sumedang, Jawa Barat dan gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat.

Sementara, banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) tak disinggung orang nomor satu itu.

Padahal bencana di sana mengakibatkans setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran. Ketinggian air mencapai 2-3 meter.

Aktivis lingkungan, Dandhy Laksono pun memberikan sindiran keras ke istana.

“Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel. Jadi santai saja. Ini manusiawi,” kata Dandhy di akun Twitter miliknya, Jumat (15/1/2021).

Berikut unggahan Twitter @jokowi yang merespon bencana alam yang melanda Indonesia:

Dua bencana alam dalam selang waktu beberapa hari terjadi di negara kita. Gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat dinihari tadi, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, 9 Januari lalu.

Turut berdukacita atas korban meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.

Saya telah menghubungi Gubernur Sulawesi Barat melalui telepon, pagi tadi.

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini