Kritik Susi Pudjiastuti, Prof Henri Subiakto Diserang

Artikel Terbaru Lainnya :

Kritik Susi Pudjiastuti, Prof Henri Subiakto Diserang dan Dilecehkan 

KONTENISLAM.COM - Profesor Henri Subiakto buka alasan sindir pendidikan Susi Pudjiastuti. Henri Subiakto juga menyindir Susi Pudjiastuti melakukan manuver politik.

Henri Subiakto yang juga merupaka Guru Besar Fisip Universitas Airlangga (Unair) menyindir Susi Pudjiastuti, sebab diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada jaman Presiden Joko Widodo di periode pertama, namun tak mengantongi ijazah SMA.

Ia mengungkapkan, alasan menyindir mantan pembantu Jokowi tersebut pada karena dirinya saat ini memegang mata kuliah Komunikasi Politik di Unair.

Alasan itupun ditulis Henri Subiakto, pada akun Twitter dan Facebooknya yang diunggah pada Jumat (5/2/2021) pukul 17.30 WIB.

"Mengapa saya tidak boleh berpendapat? Saya ini dosen pemegang mata kuliah Komunikasi Politik, sejak dulu sebelum reformasi hingga sekarang ikut menyuarakan pentingnya kebebasan berpendapat. Baik pada saat ngajar, saat nulis maupun saat aktif di LSM," katanya dikutip Suarabogor.id pada tulisan di akun Facebook pribadinya, Sabtu (6/2/2021).

Ia mengutarakan, bahwa jaman dahulu dirinya sering berada di program siaran radio, membahas persoalan komunikasi di Suara Surabaya FM dan Meekury FM, hingga jaringan Smart FM di Jakarta.

"Bagi saya kebebasan berpendapat itu sesuatu syarat demokrasi untuk menciptakan keadaan yang bisa saling kontrol, antar elemen bangsa, sehingga pemerintah dan masyarakat bisa jadi makin cerdas, makin dewasa, bijak dan hati-hati dalam bertindak," ungkapnya.

Namun kata dia, kebebasan berpendapat saat ini ada batasannya dan tidak boleh sampai melanggar hukum. Tidak boleh menghina ataupun mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Tidak boleh mensyiarkan kebencian, atau mengajak orang lain untuk membenci, atau memusuhi seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA. Itu larangan hukum positif.

Berikut pernyataan lengkap Prof Henri:

Saya ini dosen pemegang mata kuliah Komunikasi Politik, sejak dulu sebelum reformasi hingga sekarang ikut menyuarakan pentingya kebebasan berpendapat. Baik pada saat ngajar, saat nulis maupun saat aktif di LSM.

Dulu kami program siaran radio rutin membahas persoalan komunikasi di Suara Surabaya FM dan Merkury FM hingga jaringan Smart FM di Jakarta. Bagi saya kebebasan berpendapat itu sesuatu syarat demokrasi untuk menciptakan keadaan yang bisa saling kontrol, antar elemen bangsa. Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa jadi makin cerdas, makin dewasa, bijak dan hati hati dalam bertindak.

Tapi tentu saja kebebasan berpendapat ada batasnya, dan tidak boleh sampai melanggar hukum. Tidak boleh menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. Tidak boleh mensyiarkan kebencian, atau mengajak orang lain untuk membenci, atau memusuhi seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA. Itu larangan hukum positif.

Namun sekarang ini, pada saat masyarakat makin memperoleh kebebasan karena adanya teknologi komunikasi serta sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka, ternyata masyarakat justru menjadi begitu sensitif, mudah bereaksi keras terhadap pendapat yang berbeda. Khususnya kalau pendapat itu tidak menyenangkan atau berseberangan dengan yang diinginkan mereka.
Terlebih pendapat itu berasal dari orang yang punya predikat dan identitasnya yg jelas. Tak pelak munculah reaksi reaksi yang kadang berlebihan. Tiap muncul pendapat, muncul pula kegaduhan dari dua belah pihak yang terbentuk karena politik nasional yang sempat memanas sejak 2014 dan Pilpres 2019.

Keterbelahan masyarakat yang diramaikan dengan fenomena pro kontra dan akun-akun yang banyak diternak untuk kepentingan perang komunikasi. Jadinya semua isu politik di medsos menjadi sensitif. Kalau ada pendapat yang tidak menyenangkan langsung diserang, dibully, dibilang buzzer bayaran, bahkan kadang dilaporkan ke polisi, padahal sering isinya tidak ada unsur pelanggaran hukum.

Tapi di medsos digalanglah opini untuk menghukum.

Tokoh pun kadang ikut ikut sensitif menghadapi dinamika perbedaan pendapat ini. Saya sebagai pengajar dan penyeru kebebasan berpendapatpun seakan jg dibatasi oleh sensitivitas berdasar kebenaran semu itu. Sekarang restriksi kebebasan berpendapat muncul justru dari sensitifitas sosial. Fanatisme Sosial, baik terhadap orang ataupun terhadap kelompok. Siapapun akan diserang jika tidak sepikiran, atau sepihak, itu berlaku untuk siapapun, termasuk saya.

Pendapat dan kritik yang sebenarnya hal biasa langsung direaksi keras dan beragam. Beberapa kali ini terjadi, tapi bagi saya itu menjadi pelajaran agar tetap melontarkan pendapat pendapat yang menggelitik, kadang sengaja saya lakukan untuk melihat reaksi dan sensitifitas netizen.

Sekaligus bagian dari perjuangan mempertahankan hak untuk bisa terus berpendapat tanpa tekanan dari siapapun.

Sayangnya kalau ada status yang informatif bahkan ilmiah, malah tidak menarik, tidak banyak yang menanggapi. Tapi kalau berisi kritikan pada tokoh langsung ramai, dan banyak yang tersengat dan ribut membela atau ikut meramaikan.

Kasus terakhir adalah pendapat saya yang dianggap menyerang atau ad hominem ke Bu Susi. Padahal yang saya sampaikan itu adalah hal biasa. Bahkan bisa diinterpretasi positif saat status saya itu menilai dan menganalisis suatu kasus.

Ini dia status saya di Twitter yang kemudian menghasilkan serangan, bermacam-macam terhadap pribadi saya.

Ini isinya:

“Ada tokoh yg sekolah gak tamat, tp jabatannya melambung, dan perusahaanya untung. Kemarin jabatannya diganti orang yg kebijakannya gak nyambung, tambah perusahaan miliknya lg buntung. Logislah lalu bermanuver politik, siapa tahu 2022/2024 kembali beruntung.”

Tweet ini banyak yang mendukung tapi banyak juga yang mengecam, malah beberapa wartawan sempat menyampaikannya secara pribadi. Mereka bilang saya melakukan “ad hominem”, saya dianggap iri, saya menjilat, saya terlalu bangga dengan gelar dan lain lain.

Saya hanya ketawa.

Pendapat itu sah sah saja. Tapi di balik itu Intinya saya tidak boleh berpendapat yang mereka tidak suka, seperti itu. OK yuk kita bahas satu persatu kalimat saya tadi.

1. “Ada tokoh yang sekolah gak tamat, tapi jabatannya melambung, dan perusahaanya untung”.

Apa kalimat ini salah? Apa kalimat ini tidak etis? Apa kalimat ini menuduh atau menyerang? Apa itu tidak berdasar fakta? Jawabannya adalah “tidak”, bahkan kalimat itu justru berarti positif. Yaitu ada orang yang memang tidak tamat sekolahpun masih bisa mendapat jabatan melambung, atau jabatan yg tinggi, karena dipandang memiliki prestasi, atau kelebihan yg lain.

Bisa diinterpretasi seperti itu. Ini berarti positif dong! Bukan ad hominem serangan pada karakter pribadi seseorang, dengan sesat pikir. Yang gak pahamlah yang justru terlalu berlebihan prejudice-nya. Karena memang ada fakta demikian.

2. “Dan perusahaannya untung”

Kalimat kedua ini artinya selain dapat jabatan tinggi ternyata juga mampu membuat perusahaannya untung atau maju. Ad Hominem dimana kalau isinya adalah hal positif? Memang di status twitter tidak bisa ditulis jelas dan lengkap seperti di FB, karena karakter twitter harus pendek. Harus irit kata.

3. “Kemarin jabatannya diganti orang yg kebijakannya gak nyambung”.

Apa kalimat ini juga salah? Atau tidak etis? Apa tidak sesuai fakta? Tentu sesuai fakta dong! Dan tidak ada yang salah. Faktanya yang terjadi adalah banyak yang kecewa saat ada pergantian menteri, dan menteri baru mengubah kebijakan yg dulunya sangat populer, dan dianggap baik oleh bnyk orang, berubah ke kebijakan yg berbeda atau gak nyambung. Yang kemudian berakhir dengan kasus KPK. Apa pendapat saya ini salah? Dalam hukum, tidak ada pendapat yang salah, walau buruk dan menyakitkan sekalipun.

4. Tambah perusahaan miliknya lagi buntung.

Memang saat Covid ini banyak perusahaan terpukul, terutama perusahaan penerbangan yang paling terpukul berat. Termasuk Susi Air. Apa ini juga salah?

5. Lalu saya simpulkan bahwa Logislah jika kemudian bermanuver politik, siapa tahu 2022/2024 kembali beruntung. Ini adalah murni opini saya. Apa saya sebagai dosen tidak boleh beropini di medsos? Apa yang boleh beropini itu hanya orang orang tertentu? Jadi dalam opini saya, saat keadaan tidak lagi menjabat dan perusahaan sulit, bukankah logis jika lalu berpolitik untuk masa depan? Apa saya tidak boleh melihat dan menilai dengan opini seperti itu?

Alhamdulillah twit saya lalu ramai, direspon banyak orang termasuk bu Susi menyapa saya.

Tapi juga tidak sedikit yang terus menyerang saya, melecehkan saya dan lain lain. Tidak apa apa. Bagi saya inilah salah satu resiko posisi saya dan perjuangan sejak dulu untuk kebebasan berpendapat.

Karena bagi saya dimanapun dan kapanpun akan terus memperjuangkan hak untuk berpendapat, menganalisis dan menilai sesuatu. Saya juga akan membantu orang lain untuk bisa berpendapat sebagaimana saya lakukan.

Tapi tentu saya dalam hal ini, juga minta maaf untuk bu Susi dan pegemarnya kalau tidak nyaman dengan secuil tweet pendapat saya tadi.

Tabik

[suara]



source https://www.kontenislam.com/2021/02/kritik-susi-pudjiastuti-prof-henri.html

Artikel Terkait Lainnya

Back to Top

Subscribe | Daftarkan Email Kamu disini