PPP: Skenario Jokowi-Prabowo Vs Kotak Kosong Tak Bakal Laku!

Artikel Terbaru Lainnya :

PPP: Skenario Jokowi-Prabowo Vs Kotak Kosong Tak Bakal Laku! 

KONTENISLAM.COM - Direktur Indo Barometer M Qodari mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan Prabowo Subianto dipasangkan pada Pilpres 2024 melawan surat suara kosong. PPP menilai isu itu tidak akan direspons baik oleh partai politik (parpol).

"Jadi tidak usah dorong-dorong seperti itu. Itu skenario tak bakal laku alias tak bakal direspons positif parpol-parpol selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk mengajukan paslon dalam pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Arsul juga mengingatkan Jokowi sudah menyatakan tak berminat menjadi presiden lagi. Dia juga meyakini MPR RI akan menolak usulan jabatan presiden 3 periode.

"Dengan penegasan Pak Jokowi tersebut, maka soal presiden 3 periode sudah selesai. Karena usul tersebut, di samping tidak laku di masyarakat, juga tidak laku di parpol maupun di MPR RI sendiri," tutur Arsul.

Lebih lanjut, Arsul juga tidak sepakat dengan M Qodari bahwa majunya Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong adalah solusi untuk mencegah perpecahan di masyarakat. Wakil Ketua MPR itu menilai perpecahan bisa dicegah dengan membangun kesadaran kolektif dari partai politik agar mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"PPP berpandangan bahwa untuk kurangi keterbelahan rakyat dalam pilpres bukan dengan pilihan mengamandemen UUD 1945, sehingga memungkinkan presiden bisa menjabat 3 kali. Pilihan yang harus dikembangkan adalah dengan membangun kesadaran kolektif di antara parpol-parpol peserta pemilu yang akan mengusung capres-capres, bahwa perlu menampilkan lebih dari dua paslon pilpres," papar Arsul.

"Dengan presidential threshold 20%, maka masih memungkinkan agar dalam pilpres tampil 4 paslon. Setidaknya jika tidak bisa 4 paslon, maka perlu ada 3 paslon Pilpres," imbuhnya.

Arsul mengatakan, jika pasangan calon lebih dari 2, ada kensekuensinya. Salah satu konsekuensinya, pilpres bisa berlangsung dua putaran.

"Meski konsekuensinya ada kemungkinan pilpres harus berlangsung dua putaran, dan pada putaran kedua akan menjadi dua paslon yang bertarung. Namun, jika Pilpres harus berjalan dengan dua putaran, maka isu-isu yang dapat membelah masyarakat sudah akan jauh berkurang, karena 'hiruk pikuk' tentu akan lebih terjadi pada putaran pertama," terang Arsul.

Terkait paslon pilpres lebih dari dua, Arsul mengingatkan bukan satu kondisi yang belum pernah terjadi. Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009.

"Kita sudah pernah memiliki pengalaman di mana pilpres diikuti lebih dari dua paslon, yakni tahun 2004 dan 2009, dan pilpres dengan hanya dua paslon, yakni 2014 dan 2019. Dari masing-masing Pilpres ini pula kita sudah menyaksikan bahwa Pilpres yang diikuti oleh lebih dari paslon tidak menimbulkan isu-isu yang bersifat membelah tajam dan segregatif (memisahkan) masyarakat seperti pada saat 2 Pilpres terakhir yang diikuti dua paslon," ucapnya.

Untuk diketahui, Qodari kembali menyinggung gagasan Jokowi berduet dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Qodari juga membeberkan alasannya mengusung gagasan 'Jokowi-Prabowo 2024'.

Dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin (12/4), Qodari mulanya memberi disclaimer bahwa ide yang disampaikannya ini bukan hanya soal jabatan 3 periode presiden, tapi juga lebih spesifik 'Jokowi-Prabowo 2024'. Dia mengakui gagasan ini pada gilirannya memerlukan perpanjangan masa presiden dan perlu amandemen UUD 1945.

Qodari mengatakan pilpres Indonesia sejak 2014 memasuki babak baru. Menurutnya, kacamata melihat Pilpres sekarang tidak bisa disamakan dengan Pilpres 2005 atau 2010.

"Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan," kata Qodari. [detik]



source https://www.kontenislam.com/2021/04/ppp-skenario-jokowi-prabowo-vs-kotak.html
Back to Top