ENG ING ENG... KPK Bakal Periksa Anies Baswedan? Guru Besar UI: Genderang Pertarungan Pilpres 2024 Sudah Ditabuh

Artikel Terbaru Lainnya :

 


KASUS KORUPSI DI BUMD... LALU GUBERNURNYA IKUT DIPERIKSA? JADI KALAU ADA KASUS KORUPSI DI BUMN, MAKA PRESIDEN JUGA BAKAL DIPERIKSA? KASUS DI KEMENTERIAN, PRESIDEN JUGA BAKAL DIPERIKSA? 

KPK Segera Panggil Anies Terkait Dugaan Korupsi Tanah DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia rencananya akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan belum tahu kapan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Ia mengaku sampai saat ini masih mengumpulkan bukti baik keterangan saksi maupun bukti lain.

"Proses penyidikan perkara tersebut masih terus dilakukan dengan pengumpulan bukti dan keterangan para saksi. Untuk Anies Baswedan kami belum tahu kapan akan memanggilnya," katanya saat dihubungi Republika, Sabtu (29/5/2021).

Kemudian, ia melanjutkan pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan. Mereka adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Sehingga menjadi lebih terang dugaan  perbuatan para tersangka dalam perkara ini.

"Berikutnya, mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut," kata dia.

Seperti diketahui, KPK sudah resmi menetapkan mantan direktur utama Perusahaan Umum Daerah (Dirut Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yoory, KPK juga menetapkan Diretur PT Adonara Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi

Akibat perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertarungan Pilpres 2024 Sudah Dimulai? 

Guru besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola menanggapi kabar akan diperiksanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK dalam kasus korupsi di BUMD DKI itu.

Menurutnya ini sudah aromanya Pilpres 2024.

"Gamblang sekali teramati bhw genderang pertarungan Pilpres 2024 sudah ditabuh," kata Tamrin Tomagola di akun twitternya @tamrintomagola, Sabtu (29/5/2021).

Menurutnya, di pilpres 2024 nanti akan ada dua kubu yang bertarung 'Kubu Nasionalis-Sekuler vs Islam-Nasionalis. 

Dimana kubu Nasionalis-Sekuler akan mengusung pasangan Prabowo-Puan Maharani melawan kubu Islam-Nasionalis dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapres yang masih belum fixed.



Kans Anies Baswedan, Kandidat Kuat dari Kubu Non-Pemerintah

Kandidat Kuat dari Kubu Non-Pemerintah

- Anies Baswedan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi calon presiden 2024.
- Sejumlah survei menempatkan Anies Baswedan dalam posisi atas elektabilitas calon presiden. 
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Anies adalah tokoh teratas yang sepadan dengan figur dari koalisi pendukung pemerintah. “Anies berpeluang besar diunggulkan menjadi calon presiden bukan karena kinerja, tapi dia satu-satunya pemimpin yang berseberangan dengan pemerintah,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Selain modal sosial, Anies memiliki modal politik karena jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia juga ambil bagian dalam kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014. Selanjutnya Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerintahan Jokowi-Kalla, dan belakangan dicopot dari jabatan di kabinet itu.

Adi memprediksi Anies dipinang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mendukungnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Partai lain yang mungkin bergabung adalah Partai Demokrat. Demokrat selama ini selalu menyatakan bukan partai pemerintah dan bukan bagian dari oposisi, meski perilaku politiknya oposisi. Demokrat pun memiliki figur menonjol, yaitu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, yang diprediksi berpasangan dengan Anies.

Anies juga ditaksir menjadi magnet bagi partai-partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adi mengatakan, ada juga peluang Partai Golkar dan Partai NasDem mendukung Anies menjadi calon presiden.

Analisis Adi seputar modal sosial Anies berbanding lurus dengan survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, Maret lalu. Anies mengantongi tingkat elektabilitas 15,2 persen dari 1.200 responden anak muda berusia 17-21 tahun. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengemukakan bahwa sebagian besar pemilih Anies adalah pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019. "Basis suara Prabowo-Sandi banyak yang diambil Mas Anies," kata Burhanuddin.

Dalam berbagai survei, nama Anies juga selalu masuk daftar tiga besar sebagai tokoh yang memiliki elektabilitas moncer. Pekan lalu, lembaga riset Puspoll Indonesia mencatat nama Anies berada di urutan kedua sebagai calon presiden dengan angka keterpilihan 15,4 persen. Di posisi pertama adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan torehan elektabilitas sebesar 20 persen. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 13,8 persen.

Selain pada tataran survei, dukungan kepada Anies bermunculan dari pelbagai kelompok. Di Makassar, sejumlah warga membentuk Komunitas Mileanies untuk mendorong pemimpin Ibu Kota itu berkompetisi dalam pemilihan presiden.

Di Solo, posko dukungan Anies didirikan oleh pengusaha beras asal Sragen, Billy Haryanto, pada akhir April lalu. Sebelumnya, Billy merupakan pendukung Joko
Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Billy mengaku blak-blakan mendukung Anies melaju sebagai calon presiden 2024 lantaran mempunyai firasat bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kesempatan besar untuk memenangi pilpres 2024. “Nah, kalau dulu tempat saya ini pernah menjadi posko pemenangan dan turut mengantar Pak Jokowi dua kali menang pemilihan presiden, sekarang feeling saya lebih ke Anies yang punya kans besar di 2024. Makanya joglo saya dijadikan posko kemenangan Anies,” kata Billy.

Anies pun bertemu dengan sejumlah petinggi partai sejak 2019. Beberapa bulan setelah pemilu, dia menyambangi kantor Partai NasDem dan menemui Ketua Umum Surya Paloh. Anies pun diundang dalam kongres NasDem dan sempat memberikan sambutan.

Pada Februari lalu, Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sang Gubernur turut bersamuh dengan pemimpin partai lain, yaitu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Balai Kota dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Safari Anies turut menjangkau luar DKI Jakarta. Akhir April lalu, dia mendatangi sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dalih menyepakati kerja sama pangan antardaerah. Di sela-sela kunjungannya, dia menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Madiun dan mampir ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan safari Anies sebagai salah satu keuntungan kepala daerah atau pejabat publik dalam konteks persiapan pemilihan presiden. Aditya mengatakan Anies punya seribu alasan untuk keliling daerah atas nama apa yang mereka lakukan. “Tugas yang paling utama ya sosialisasi. Test the water,” kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menganggap Anies memiliki dua keuntungan. Pertama adalah jabatannya sebagai Gubernur DKI. Ia mengatakan pemimpin Ibu Kota memiliki banyak kesempatan membangun popularitas sekaligus elektabilitas.

Anies, kata dia, juga dicitrakan sebagai tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Kesan itu sudah terbentuk ketika mengikuti pemilihan gubernur melawan inkumben Basuki Tjahaja Purnama pada 2017. Saat itu, Basuki didukung oleh banyak partai pendukung pemerintah, kecuali Gerindra.

Menurut Dedi, Anies berpeluang untuk didukung partai-partai menengah, seperti NasDem, PKS, dan PPP. Demokrat juga berpotensi mendukung Anies, sehingga dapat menciptakan poros baru di luar PDIP dan Gerindra yang tengah santer dibicarakan.

Sementara itu, Golkar masih menginginkan pemimpinnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden. "Di situlah satu poros koalisi baru di luar PDIP, Gerindra, dan Golkar terbentuk," kata Dedi.

Tempo berupaya menghubungi Anies untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini ditulis, Anies belum merespons. Tempo juga mengontak Geisz Chalifah, pendukung loyal Anies yang juga Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah DKI Jakarta. Tapi Gheiz menolak menjawab seputar persiapan Anies menuju pemilihan presiden 2024. “Enggak sesuai dengan posisi saya sebagai Komisaris Ancol,” kata dia.

Pada 11 Mei lalu, Geisz berkicau di akun Twitter miliknya, @GeiszChalifah, perihal hasil survei yang menunjukkan Anies memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon presiden. Ia menyatakan banyak ditanya wartawan perihal hasil survei ini. Dalam cuitannya, Geisz mengklaim selalu memberikan jawaban yang sama atas pertanyaan semacam itu.

Dalam cuitannya, Geisz mengatakan pemilihan presiden masih lama, tapi hasil survei sudah berkali-kali dirilis yang menempatkan Anies pada posisi di atas. “Teman wartawan bertanya tentang hasil survei. Jawaban gue selalu sama: Tolong jangan bikin para buzzerRp sakit jantung, saya bukan kasihan pada mereka tapi pada tenaga medis yang lagi sibuk ngurus pasien Corona," begitu isi cuitan Geisz.

Back to Top