Rezim Jokowi Cenderung Islamophobia & Berwajah Otoritarian

Artikel Terbaru Lainnya :

Rezim Jokowi Cenderung Islamophobia & Berwajah Otoritarian 

KONTENISLAM.COM - Rezim Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kecenderungan Islamophobia dan berwajah otoritarian.

“Kecenderungan Islamophobia dan wajah otoritarian Indonesia sejak berada di bawah kendali rezim pemerintahan Jokowi,” kata Mahasiswa Magister Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP-UI Gilang Esa Mohamad dalam artikel berjudul “Islamophobia dan Wajah Otoritarian Indonesia di Bawah Rezim Jokowi”

Islamophia Rezim Jokowi, kata Gilang ketika pihak kepolisian menetapkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Adanya penetapan tersangka tersebut kemudian menuai protes keras dari elemen-elemen Islam khususnya yang selama ini tercatat sebagai bagian dari pendukung HRS.

Rezim Jokowi Cenderung Islamophobia & Berwajah Otoritarian

Mereka kemudian menganggap bahwa penetapan tersangka terhadap HRS dan lima orang lainnya tersebut cenderung bermuatan politis dan terkesan tebang pilih.

“Apalagi, kasus penembakan terhadap enam orang laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek kemudian turut membuat barisan pendukung HRS makin menggelorakan stigma yang menganggap bahwa rezim pemerintahan Jokowi anti dan represif terhadap Islam,” jelasnya.

Ia mengatakan, keputusan bersama yang dikeluarkan oleh sejumlah kementerian, TNI dan POLRI mengenai penetapan FPI sebagai ormas terlarang secara sepihak.

“Akibatnya, hal tersebut kemudian semakin membuat kesan islamophobia dan wajah otoritarian rezim pemerintahan Jokowi menjadi kian sulit untuk dibendung,” jelasnya.

Rezim Jokowi Cenderung Islamophobia & Berwajah Otoritarian

Adapun untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah khususnya presiden Jokowi setidaknya perlu untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan yang menyeluruh kepada publik mengenai peristiwa-peristiwa tersebut.

“Tujuannya, agar pemerintah dapat menunjukkan bahwa negara tidak terkesan melakukan pembiaran terhadap diskursus dan sentimen yang berkembang di kalangan publik, tetapi hadir dalam memberikan pertanggungjawaban secara penuh dan terbuka kepada seluruh warga negaranya.

Dengan demikian, hal tersebut setidaknya juga dapat dijadikan sebagai suatu pembuktian dalam menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah khususnya di tengah konteks upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” paparnya. [/SuaraNasional]



from Konten Islam https://ift.tt/3pm9HMH
via IFTTT
Back to Top