KONTENISLAM.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyoroti pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang dia nilai justru semakin gagal.
Menurutnya, kasus korupsi yang marak dan pelemahan KPK menunjukkan pemerintahan Jokowi berada di jalur yang salah, bahkan sejak periode pertama.
"Kalau lihat catatannya betapa pemerintahan gagap sejak awal pemerintahannya dalam hal misalnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly dalam diskusi 'Evaluasi Kinerja 2 + 5 Tahun Pemerintahan Jokowi' secara virtual, Jumat (22/10).
Refly menyebut kasus dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, yang menjadi tersangka kasus perpanjangan pencegahan Setya Novanto oleh kepolisian pada tahun 2017.
Lalu disahkannya revisi UU KPK pada 2019 yang dinilainya membuat KPK semakin kehilangan arah.
Lalu yang terbaru adalah pemecatan 57 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.
Ia melihat capaian buruk ini dikarenakan pemerintahan Jokowi tidak hanya dipimpin oleh seorang presiden saja, tetapi ada oligarki politik dan bisnis di belakangnya.
"Ini pemerintahan bukan hanya pemerintahan Jokowi himself, tapi ada oligarki politik dan bisnis yang di belakangnya. Mereka yang berkepentingan pelemahan KPK dan mandulnya pemberantasan korupsi," tegas dia.
Dari situlah, Refly menyebut pemerintahan Jokowi gagal dalam pemberantasan korupsi.
Tidak sampai di situ, posisi KPK yang semakin lemah ini juga menunjukkan pemerintah berusaha menghalangi pemberantasan korupsi.
"Kalau ukurannya adalah pemberantasan korupsi, pemerintahan ini tidak hanya gagal total, tapi pemerintahan ini justru menghalangi pemberantasan korupsi," - Refly.
"Karena pemerintahan ini tidak dipimpin satu orang saja yang namanya presiden, tapi ada oligarki bisnis dan kekuasaan yang berkepentingan di balik lemahnya pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Menurutnya, jalan keluar atas masalah tersebut adalah Jokowi harus keluar dari oligarki bisnis dan politik. Jika tak bisa, maka menunggu pergantian rezim di 2024.
"Agenda 2024 dengan menghilangkan presidential treshold atau agenda lain yang kita enggak tahu. Agenda lain bagaimana bisa keluar dari jepitan oligarki agar negara ini ada di track yang benar, kepemimpinan yang trusted, yang amanah kuat tapi baik," tutup dia.
Sebelumnya, juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan pencapaian Jokowi-Ma’ruf Amin selama 2 tahun memerintah Indonesia berjalan baik. Salah satunya terkait keadilan.
“Selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM,” kata Fadjroel kepada wartawan, Jumat (22/10). [kumparan]
from Konten Islam https://ift.tt/2Zembvd
via IFTTT
