KONTENISLAM.COM - Manajemen pemerintahan Presiden Jokowi kembali menuai kritikan.
Kali ini terkait kebijakan tentang tes PCR yang berubah lagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan kunjungan kerja ke Italia.
“Kalau manajemennya amburadul begini, koordinasi dan komunikasinya amburadul begini hanya untuk mengurusi peraturan PCR saja kacau balau, maka kita perlu meminjam kata-kata presiden SBY: Kita perlu prihatin,” kata Hendri Satrio (Hensat), Senin 1 November 2021.
Seperti yang diketahui bahwa Hensat adalah salah satu pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina sekaligus pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi pemerintah untuk mengurusi kepentingan publik seperti syarat penerbangan seperti itu tidak boleh main-main. “Urusan PCR ini memang misterius,” unkap Hensat.
Lebih lanjut, Hanset menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi segera membenahi pemerintahannya agar Indonesia tetap di ‘rel’ yang tepat.
Sehingga Jokowi akan dicatat sejarah sebagai presiden yang memiliki sejarah baik.
Pada pemberitaan sebelumnya, pada aturan terbaru tes PCR tidak lagi menjadi syarat naik pesawat terbang.
Cukup dengan tes antigen saja. Kebijakan ini diambil pemerintah saat Presiden Jokowi melangsungkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab (UAE).
Saat itu Indonesia dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin selaku wakil presiden.
“Bayangkan, untuk sebuah keputusan menentukan perlu tidaknya PCR untuk bepergian dengan pesawat itu berubah-ubah dan terjadi saat Presiden di luar negeri. Artinya, ada hal serius tentang komunikasi dan koordinasi yang harus segera dibenahi pemerintahan Jokowi,” kata Hensat.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi internal pemerintahan Jokowi dinilai tidak berjalan dengan baik, akibatnya kebijakan publik mudah sekali berubah-ubah.
“Saat ini (pembenahan komunikasi dan koordinasi) terlihat betul tidak ada. Ini berbahaya bila terus-menerus terjadi,” kata Hensat.
Lebih lanjut dikatakan Hensat, bisa saja perubahan-perubahan kebijakan seperti ini terjadi di ranah lain selain aturan PCR untuk pesawat.
Soalnya, menurut dia keputusan diambil tanpa didasari dengan latar belakang dan kajian yang jelas.
“Sehingga kebijakan itu mudah sekali diralat,” ujar Hensat. [/terkini]
from Konten Islam https://ift.tt/3GDMv2J
via IFTTT
