KONTENISLAM.COM - Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI Agustinus Edy Kristianto merespon klarifikasi juru bicara Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan terlibat bisnis tes PCR.
Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut wewenang bosnya di PT Toba Bumi Energi yang menjadi salah satu pemegang saham di PT GSI sangat kecil, sehingga tidak ikut campur dalam bisnis PCR.
Agus menilai klarifikasi ini salah, sebab ada konflik kepentingan antara kedua pejabat ini dengan bisnis tes PCR yang diselenggarakan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
"Bagaimana bisa ibaratnya wasit tapi juga bertindak rangkap sebagai pemain, dia yang ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan pemerintah tapi dia juga terafiliasi dengan supplier PCR, kebijakan pemerintah itu salah satu faktor penting pembentuk demand," kata Agus saat dihubungi, Rabu (3/11/2021).
"Kan PCR dibutuhkan salah satunya karena diwajibkan oleh pemerintah untuk perjalanan," sambungnya.
Sementara Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyoroti Agus yang hanya "menyerang" Erick Thohir, padahal ada pemegang saham lain di PT GSI yang porsinya lebih besar.
"Misalnya kalau pelaku usaha swasta GSI, Prodia, atau Bumame, dia dirasa mendapat keuntungan yang terlalu tinggi atau persaingan usaha yang tidak sehat, atau perpajakan yang perlu didorong, ya peran anda disitu, jangan ikutan bikin PT!," jawab Agus.
"Badan hukumnya PT, tujuan PT itu mencari laba, itu tidak bisa dibantah!," tegasnya.
Agus menegaskan ini bukan perkara berapa besar kedua menteri ini mendapatkan bagian dalam bisnis PCR PT GSI, melainkan konflik kepentingan yang nyata antara pemerintah dan pebisnis PCR.
"Kalau dia bilang tidak ada wewenang langsung dari Luhut dan Erick, ya tidak bisa, kita melihatnya dari kacamata good government, bahwa konflik of interest antara para aktor itu bisa terjadi secara kasat mata maupun tidak kasat mata, kita tidak tahu apa yang diperbincangkan di meja makan antara LBP dan direksi Toba, kan kita tidak tahu," jelasnya.
Agus kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga harus segera bergerak memeriksa sejumlah bisnis tes Covid-19. [suara]
from Konten Islam https://ift.tt/3wdJMrO
via IFTTT
