KONTENISLAM.COM - Beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai MPR.
Lantaran tidak pernah datang saat diundang untuk rapat mengenai pemotongan anggaran MPR.
Ternyata, sosok di balik pemotongan anggaran MPR bukanlah Sri Mulyani, melainkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Hal itu diakui sendiri oleh Suharso saat berbicara dalam acara BPS Award Desa Cantik di Jakarta, Senin (6/12/2021).
"Padahal yang memotong anggaran (MPR) itu bukan di Kementerian Keuangan, yang memotong anggaran itu di Bappenas," kata Suharso, dikutip Selasa (7/12/2021).
Namun hal itu tidak diketahui orang-orang. Masyarakat hanya tahu, selama ini yang bertugas mengatur anggaran kementerian/lembaga adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.
Suharso mengatakan, dirinya juga sempat ditegur oleh Sri Mulyani saat bertemu di Rapimnas Kadin di Bali, terkait gesekan dengan pimpinan MPR.
"Jadi kemarin waktu di Bali, saya waktu pertama kali duduk itu langsung ditembak sama Sri Mulyani, 'itu yang motong, saya yang kena' Selama ini orang tidak tahu yang motong bahwa sebenarnya kita di Bappenas," ujar Suharso.
Kepada kepala desa yang hadir di acara tersebut, Suharso berpesan agar selalu mengambil kebijakan berbasis data.
Sehingga pembangunan atau pemenuhan kebutuhan negara lainnya dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas, bukan keinginan.
"(Jika) pengambil kebijakan di desa memahami dengan baik kebutuhan desa dan meletakkan prioritas dengan baik, saya kira pembangunan yang kita lakukan dari pinggiran itu bisa kita lakukan. Jika sudah mengerti statistik dengan baik, mereka akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Soesatyo," tuturnya.
Sri Mulyani sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa pemotongan anggaran MPR dilakukan oleh Bappenas.
Lewat akun Instagram pribadinya, ia hanya menjelaskan alasannya tidak bisa menghadiri undangan rapat MPR.
"Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12/2021).
"Tanggal 28/September/2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," lanjutnya.
Ia juga menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR. Untuk menangani meledaknya kasus Covid-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta, pemerintah membutuhkan banyak biaya.
Maka dilakukanlah refocusing anggaran yang akhirnya memotong anggaran semua Kementerian/Lembaga, termasuk MPR. Tujuan dari refocusing anggaran yaitu untuk membantu penanganan Covid-19.
Seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata dia.
Selanjutnya terkait anggaran untuk MPR Sri Mulyani menyebut anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.
"Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," ucap Sri Mulyani. [kompas]
from Konten Islam https://ift.tt/3pvoXVL
via IFTTT
