KONTENISLAM.COM - Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono mempertanyakan maksud pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat menyebut banyak kontrak bisnis di perusahaan migas pelat merah itu bermasalah.
Menurut dia, jika Ahok melihat banyak kontrak bisnis yang merugikan Pertamina, semestinya ia melakukan langkah jelas dan tak sekadar koar-koar saja.
"Kalau mengaudit Pertamina yang dikatakan kontrak banyak yang bermasalah itu tugas dia, nah terus action-nya apa di Pertamina? Kalau kontrak-kontrak bisnis di Pertamina dibilang banyak yang buntung dan merugikan Pertamina, harusnya do something (lakukan sesuatu) di Pertamina," terang dia lewat rilis tertulis yang diterima, Kamis (2/12).
Arief pun menduga eks gubernur DKI itu punya niat untuk menjadi menteri BUMN menggantikan Erick Thohir yang ia yakini juga sudah paham akan persoalan kontrak bisnis Pertamina.
"Jangan-jangan Pak Ahok siap-siap mau jadi Menteri BUMN nih ganti Erick Thohir yang dikira kurang banyak tahu kalau banyak kontrak di BUMN itu banyak yang merugikan," ujarnya.
Ia meminta Ahok untuk tak membuat gaduh dengan membuka 'borok' kontrak bisnis ke publik.
Arief menyarankan Ahok untuk tak memusingkan tugas direksi BUMN dan fokus pada tugasnya sebagai komut.
Toh, klaim Arief, Erick sudah bekerja keras untuk memperbaiki kontrak di BUMN. Namun, ia tidak menampik ada kontrak yang memang merugikan BUMN.
Tapi, lanjutnya, kontrak yang dimaksud adalah kontrak lama warisan pemimpin BUMN sebelumnya.
"Enggak perlu gaduh dalam melakukan pengelolaan BUMN, kerja saja di mana ditugaskan yaitu di Pertamina. Jangan ngurusin yang sudah jadi urusan komisaris dan direksi BUMN lainnya, itu baru profesional namanya," tegas dia.
Usai membuka masalah kontrak bisnis, ia menilai kini saatnya Ahok memberikan data kontrak yang dimaksudnya itu untuk dieksekusi oleh Direksi Pertamina dan Menteri BUMN.
Sebagai informasi, Ahok beberapa waktu lalu memang menyebut banyak kontrak bisnis di BUMN yang merugikan perusahaan pelat merah, termasuk Pertamina. Hal itu ia sampaikan dalam akun YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (26/11).
Ahok pun marah dengan temuan itu. Pasalnya, selain merugikan BUMN, kontrak bisnis itu justru menguntungkan pihak lain.
Ia bertambah geram, sebab meskipun kontrak itu dianggap merugikan BUMN, itu semua hanya dianggap angin lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga tersebut hanya menilai masalah itu hanya persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.
"Tapi mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya, pasti Anda saya proses," imbuh Ahok.
Menurut dia, kontrak yang merugikan BUMN ini terjadi lantaran direksi yang bersangkutan diimingi-imingi mendapatkan sesuatu.
Salah satunya jabatan di perusahaan swasta setelah keluar dari BUMN itu.
"Jadi kadang-kadang mohon maaf, banyak oknum direksi BUMN seolah-olah takut. Padahal, juga maling. Memang ada mens rea-nya tiba-tiba Anda sudah jadi komut (komisaris utama) di swasta," papar Ahok.
Namun, Ahok tak menyebut lebih detail kontrak yang merugikan BUMN dan perusahaan pelat merah mana saja yang memiliki kontrak merugikan tersebut. [cnnindonesia]
from Konten Islam https://ift.tt/2ZMDIuw
via IFTTT
